Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna membahas kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp3,4 triliun, Rabu (13/8/2025).
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengatakan bahwa rancangan sementara APBD tahun 2026 masih akan difinalkan dalam beberapa bulan ke depan.
“Untuk proyeksinya, saya tepatnya masih antara Rp3,4 triliun, tapi kembali lagi masih fluktuatif, serta menunggu dana transfer dari pemerintah pusat dan sebagainya,” ujar Mas Lindra, sapaan Bupati Tuban.
Mas Lindra menjelaskan, pada tahun 2025 ada beberapa anggaran dari pusat yang belum turun. Namun fokus utama tetap pada pelayanan publik, seperti program pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
“Seperti Sekolah Rakyat, MBG walaupun itu semua anggarannya dari pusat dan sebagainya, akan tetapi kita linier dari keputusan bapak Presiden yang menjadi program Presiden akan kita linierkan,” terangnya.
Ia menegaskan, proyeksi tahun 2026 tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya meskipun perencanaan masih bersifat fluktuatif. “Kiblatnya kan tahun sebelumnya, jadi tahun 2026 proyeksinya tetap sama seperti tahun yang sebelumnya,” kata Mas Lindra.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menambahkan bahwa pembahasan kali ini mencakup kesimpulan Banggar dan penandatanganan berita acara KUA dan PPAS tahun 2026 yang nantinya akan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.
“Targetnya KUA ini akan ada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Serta, menunggu dari eksekutif untuk menyampaikan nota penjelasannya baru nanti melakukan pembahasan bersama,” tutur Sugiantoro.
DPRD menargetkan RAPBD tuntas pada Agustus atau paling lambat September, dengan deadline maksimal Oktober 2025. Hal ini untuk memastikan serapan anggaran DPRD dapat menyesuaikan dengan aktivitas.
“Untuk teman Komisi belum ada laporan secara detail, karena masih ada raker. Namun, sudah direncanakan oleh badan musyawarah serapannya sudah hampir 50 atau 60 persen di bulan Agustus ini,” tutup politisi Golkar tersebut. [dya/ian]
