Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, membantah keras tudingan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Menurut Said, spekulasi yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan politik transaksional tidak berdasar dan terlalu mengada-ada.
“Enggak, enggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin itu kan prosesnya tidak sat set sat set Pak Dasco datang,” ujar Said kepada wartawan.
Said menilai bahwa kehadiran Dasco tidak bisa diartikan sebagai bentuk kesepakatan politik tertentu. Ia mengajak publik untuk tidak langsung menarik kesimpulan seolah-olah PDI-P melakukan barter politik dalam proses hukum Hasto.
“Marilah jangan kemudian karena Pak Dasco datang, ada amnesti, kita hari ini Kongres, seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter di PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa PDI-P telah menempuh berbagai upaya hukum secara sungguh-sungguh dalam menghadapi kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ia menyebut partainya tidak pernah mengambil jalan pintas atau mengandalkan kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan hukum.
“Loh kami berjuang mati-matian di pengadilan. Kalau kemudian kita tahu sudah lama dapat amnesti, ya kami batuk-batuk aja di pengadilan. Jangan begitu lah,” jelas Said. [asg/beq]
