Bondowoso(beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai memetakan kebutuhan dan potensi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari penataan birokrasi secara menyeluruh.
Fokus utama saat ini adalah uji kompetensi jabatan eselon II sebelum dilanjutkan dengan seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 jabatan yang masih kosong.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa proses ini tidak dilakukan tergesa-gesa, melainkan melalui kajian yang matang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh sosok yang benar-benar kompeten.
“Kita sedang melakukan pengkajian ya. Pada prinsipnya, kita ingin menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kita juga sedang mendalami semakin dalam potensi-potensi yang dimiliki SDM kita,” ujar Bupati Hamid pada BeritaJatim.com.
Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemkab juga tengah memetakan kemungkinan teknis pelaksanaan open bidding, apakah bisa dilakukan serentak atau bertahap, tergantung pada ketersediaan anggaran dan kebutuhan organisasi.
“Sekarang ini sedang masa efisiensi. Kita petakan, apakah bisa serentak atau harus bertahap. Semua disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa proses penataan ASN akan dilakukan secara profesional, transparan, dan mengacu pada regulasi.
“Insya Allah kita segera lakukan uji kompetensi eselon II. Setelah itu baru seleksi terbuka untuk 12 jabatan kosong. Setelah Selter rampung, bertahap ke eselon III, IV, dan seterusnya,” kata Fathur usai pelantikannya di Pendopo Bupati, Jumat (11/7/2025).
Fathur juga menekankan pentingnya kesiapan anggaran dan kepatuhan terhadap aturan sebelum pelaksanaan uji kompetensi dilakukan.
“Kita cek dulu kesiapan anggaran dan regulasinya. Jangan sampai cepat tapi menabrak aturan. Kita ingin semua proses berjalan bersih,” ujarnya. (awi/ted)
