Tuban (beritajatim.com) – Dalam upaya mendukung program Presiden Republik Indonesia, Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua Umum Sembilan Bintang Society Tuban minta masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) secara bersama-sama turut mengawasi program tersebut.
Mengingat, beberapa hari yang lalu pembukaan MBG di Kabupaten Tuban ditemukan makanan yang tidak sesuai SOP atau standar kesehatan dan menjadi viral di sosial media.
Karena hal itu, Ketua Umum Sembilan Bintang Society Tuban, Muhammad Chanif Muayyad berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bersama dan melakukan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Tuban.
“Tentu program ini untuk meningkatkan kualitas generasi muda dan kesehatan para siswa agar saat menempuh pendidikan gizi mereka terpenuhi, sehingga tidak boleh dijalankan dengan asal-asalan,” ungkap Chanif sapanya. Sabtu (19/07/2025).
Pihaknya mendukung sepenuhnya program MBG ini sebagai kebijakan afirmatif untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Tapi ia juga menuntut agar pengawasan kualitas makanan dilakukan secara ketat.
“Sebab, kasus seperti ini bukan hanya merusak kepercayaan publik, tapi juga bisa membahayakan kesehatan anak-anak, karena yang jadi korban tetap mereka,” tegas Chanif.
Selain APH, Pemerintah Kabupaten Tuban juga turut serta melakukan upaya menyeluruh terhadap penyedia katering yang terlibat, serta meninjau ulang seluruh mekanisme distribusi dan pengawasan makanan MBG di lapangan.
“Kami berharap kepada APH, Pemerintah, serta masyarakat semuanya turut serta bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan,” tambahnya.
Sehingga, program ini memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak. Pihaknya juga berharap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang terkait dengan penyelenggaraan MBG di wilayah tersebut mengevaluasi agar tidak ada lagi kelalaian yang berulang,
sekaligus memastikan bahwa penyedia dan pelaksana yang tidak memenuhi standar kualitas segera ditindak.
“Saya dengar kabarnya SPPG daerah tersebut sudah melakukan pembenahan, sehingga harapannya program ini tidak dinodai oleh kelalaian yang seharusnya bisa dicegah, pelajaran yang bisa diambil bahwa kualitas tidak bisa dikorbankan hanya demi kuantitas atau kecepatan distribusi,” pungkasnya. [dya/kun]
