Sidoarjo (beritajatim.com) – Kendati menerima secara kesendirian dalam menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo dalam pelaksanaan APBD 2024,
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), akan tetap menjaga independensi dan kritis terhadap pemerintahan Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana.
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo H. Abdillah Nasih. Mengjadapi konstelasi politik ke depan, pasca paripurna LKPJ ABPD 2024, PKB akan tetap komitme untuk tetap menjaga sikap independensi dan bersikap kritis terhadap kelangsungan pemerintahan H. Subandi – Hj. Mimik dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Sidoarjo.
“Soal LKPJ APBD 2024 itu sudah selesai. Kami menghargai segala keputusan fraksi-fraksi di DPRD Kab. Sidosrjo dengan sudut pandang masing-masing, namun tujuan sama, yakni untuk perbaikan Sidoarjo ke depannya,” ujarnya Kamis (17/7/2025).
Nasih menjelaskan, soal keputusan fraksinya LKPJ APBD 2024 oleh Bupati Sidoarjo, karena pada tahun anggaran 2024 merupakan pemerintahan PKB, dan itu fraksinya anggap sudah selesai. Namun kedepannya, dalam menyikapi dinamika politik, tentu sikap politik partainya berbeda.
“Untuk pemerintahan saat ini, PKB bukan partai pengusung pasangan H. Subandi – Hj. Mimik Idayana. Jadi arah kebijakan partai kami adalah tetap bersikap independen dan akan selalu kritis terhadap berbagai kebijakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Sidoarjo,” tegas Cak Nasih sapaan akrap Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo tersebut.
Sementara itu, menyikapi 7 Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), Cak Nasih mengapresiasinya. Ia beranggapan hal tersebut bagian dari dinamika politik di Sidoarjo yang lumrah.
Pihaknya juga merasa tidak ditinggal oleh partai lain yang tergabung dalam koalisi tersebut. “Sebelumnya kami bersama ketua partai lain, termasuk dengan Mas Adam (Ketua DPD Golkar Sidoarjo red,) sudah ada komunikasi,” tukasnya.
Masih menurut Cak Nasih, meski beda sikap, untuk ke depan PKB membuka kolaborasi dengan partai lain, apakah di luar atau yang tergabung dalam koalisi sepanjang tujuannya untuk kepentingan masyarakat, fraksinya siap bersinergi sepanjang tidak mengurangi independensi partainya.
“Sejauh ini sikap kristis relatif sudah ditunjukan Fraksi PKB di DPRD Kab. Sidoarjo. Seperti saat pembahasan RPJMD, pihaknya banyak melakukan kritikan dan koreksi terhadap berbagai perencanaan pembangunan periode lima tahun,” urainya.
Senada ditegaskan Ketua Fraksi PKB H. Dhamroni Chudlori, fraksinya sudah sering memberikan kritikan terhadap pemerintahan H. Subandi – Hj. Mimik. Selain terkait dengan pengelolaan anggaran, perencanaan hingga pada tataran pelaksanaan program dilakukan eksekutif yang dinilai tidak sesuai.
“Banyak sikap kritis kita dalam setiap pembahasan RPJMD 2025-2029. Salah satunya adalah anggaran bedah warung yang kita anggap sangat tidak layak, sehingga kita minta dinaikkan seratus persen. Dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta,” papar Dhamroni.
“Seperti juga soal program beasiswa, pelayanan publik yang perlu dioptimalkan, hingga persoalan peningkatan infrastruktur. Selain itu program peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan yang perlu terus dikawal dan dikritisi agar pelaksanaannya berjalan baik, sesuai harapan masyarakat Sidoarjo,” sambungnya menutup. [isa/aje]
