Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, H.M. Said Abdullah, mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap agresi militer Israel. Dia menilai sudah saatnya Indonesia memimpin inisiatif internasional untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Said, Israel telah berulang kali melakukan agresi terhadap sejumlah negara, termasuk Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak. Ribuan kali serangan diluncurkan tanpa konsekuensi serius dari komunitas internasional, khususnya PBB.
“Tindakan Israel yang berulang-ulang melakukan serangan ke negara-negara lain merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Terbaru, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB,” tegas Said dalam pernyataannya tertulisnya, Jumat (13/6/2025).
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini menambahkan, agresi militer sepihak seperti ini berpotensi menimbulkan eskalasi konflik berskala besar. Termasuk kemungkinan pecahnya perang nuklir yang bisa membawa dampak kemanusiaan sangat serius di kawasan Timur Tengah dan dunia.
“Untuk menghindari perang yang lebih luas dan kejahatan terhadap kedaulatan negara serta kemanusiaan, Indonesia harus aktif mendorong langkah-langkah diplomatik dan politik yang lebih konkret di PBB,” lanjutnya.
Said mengusulkan lima langkah strategis yang bisa ditempuh Indonesia. Pertama, mendorong Sekjen PBB menggunakan Artikel 99 Piagam PBB untuk membawa isu agresi Israel ke Dewan Keamanan. Kedua, meminta negara-negara pemilik hak veto bersikap selektif agar tidak melanggar semangat perdamaian yang menjadi dasar berdirinya PBB.
“Hak veto jangan menjadi alat impunitas bagi negara yang melanggar hukum internasional,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Ketiga, Indonesia didorong untuk membangun koalisi dengan negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak pengeluaran Israel dari keanggotaan PBB lewat Sidang Majelis Umum. Keempat, mengupayakan sanksi ekonomi kolektif, termasuk pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan sebagai bentuk tekanan nyata terhadap Israel.
Terakhir, Said mendorong Pemerintah RI menyusun dan mengajukan peta jalan perdamaian Timur Tengah ke PBB, baik ke Dewan Keamanan, Majelis Umum, maupun Sekretaris Jenderal.
“Indonesia harus mengambil peran lebih besar sebagai pelopor perdamaian dunia, bukan hanya sebagai penonton,” pungkasnya. [asg/ian]
