Magetan (beritajatim.com) – Ratusan ibu rumah tangga yang menjadi nasabah Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) di Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan, mendatangi kantor koperasi tersebut sebagai bentuk protes atas tabungan mereka yang tak kunjung cair, pada Kamis (24/4/2025).
Uang yang telah mereka kumpulkan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tidak dapat diambil, memicu keresahan yang mendalam.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi B DPRD Magetan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rita Haryati, menyatakan sikap tegas untuk mendampingi para korban.
Dia menilai kasus ini bukan sekadar persoalan teknis atau kelalaian administratif, melainkan persoalan serius yang menyangkut hak ekonomi warga kecil serta kepercayaan publik terhadap lembaga koperasi.
“Fraksi PDI Perjuangan siap untuk mengadvokasi dan mendampingi penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Kami berdiri bersama masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang telah menjadi korban atas dugaan kelalaian manajemen koperasi ini,” ujar Bunda Rita sapaan lekatnya, Sabtu (26/4/2025).
Dalam pernyataannya, Bunda Rita juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mengambil langkah-langkah di luar hukum. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi permasalahan ini. Jangan khawatir, kami akan kawal proses ini dari awal hingga akhir,” tegas Bunda Rita.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen legislatif, Komisi B DPRD Magetan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu depan dengan menghadirkan pengurus Koperasi MSI dan dinas terkait. Langkah ini diambil untuk mengurai akar persoalan dan mencari solusi yang nyata bagi para korban.
“Saya dari Komisi B akan memanggil pihak terkait untuk RDP pada minggu depan. Kita ingin tahu secara jelas duduk persoalannya, agar korban tidak hanya mendapat janji, tetapi solusi nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bunda Rita menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan koperasi di Magetan. Ia mendorong Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami mendorong kepada Dinas Koperasi UKM untuk membangun sistem manajemen pengawasan dan pengelolaan koperasi secara profesional. Jangan sampai koperasi yang seharusnya mengangkat ekonomi rakyat malah menjadi beban,” tandasnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan dalam sistem perkoperasian, terutama yang melibatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kehadiran wakil rakyat seperti Fraksi PDI Perjuangan diharapkan mampu menjadi jembatan bagi keadilan dan perlindungan hak ekonomi rakyat. [fiq/ted]
