Lamongan (beritajatim.com) – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, atau yang dikenal dengan Din Syamsuddin, optimistis Presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini. Seperti maslah korupsi, keadilan dan kesejahteraan.
“Kami sesungguhnya optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Watak beliau, komitmen kebangsaan dan keindonesiaannya, serta wawasan yang mengayomi umat berbagai agama, menjadi modal penting dalam memimpin bangsa ini,” kata Din Syamsuddin, saat menghadiri kajian Ramadhan 1446 Hijriah, yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Dome Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA), Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).
Din Syamsuddin tak menampik jika dirinya merasa prihatin dengan maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian, yang nilainya sangat fantastis.
Namun pria 66 tahun itu mengaku masih memiliki optimisme, karena adanya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Termasuk langkah tegas yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.
Tanpa ragu, Amran menindak para pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi, sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok.
“Saya tahu tindakan tegas yang dilakukan Pak Amran adalah atas perintah Presiden Prabowo. Baru saja, Pak Amran menelepon saya setelah dia turun langsung ke Pasar di Lenteng Agung, di mana ia memecat supplier atau pengusaha yang menaikkan harga secara tidak wajar,” katanya.
Din Syamsuddin mengingatkan, para menteri harus fokus pada tugasnya dan menjalankan pemerintahan dengan integritas, agar semua pihak menjauhi praktik korupsi. Sebab, selain merugikan negara, korupsi juga bertentangan dengan ajaran agama.
“Menteri-menteri harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. Dalam ajaran agama, korupsi adalah perbuatan yang akan dibalas dengan siksaan Allah SWT di akhirat nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut pria kelahiran 31 Agustus 1958 itu menyampaikan, pemerintaham Prabowo memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan beberapa pejabat yang memiliki rekam jejak kurang bersih.
“Masalah mendasar dalam pemerintahan ini adalah adanya political liability atau beban politik dari sebagian pembantu presiden yang tidak bersih. Mungkin pada saatnya nanti mereka sepatutnya diganti,” tuturnya. (fak/kun)
