Jember (beritajatim.com) – Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta tambahan kuota Sekolah Rakyat (SR) untuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Kedua daerah tersebut memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur.
Program Sekolah Rakyat ditujukan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masih berada di bawah asuhan orang tua, yang dibentuk untuk pelajar dari kelompok miskin dan miskin ekstrem. Setiap kabupaten dan kota di Jatim membangun masing-masing satu unit SR yang bisa menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Saya menyampaikan kepada Gus Ipul (Menteri Sosial Saifullah Yusuf), kami minta kuota 40 SR. Tiga puluh delapan di kabupaten dan dua (ditangani) Pemprov Jatim,” kata Khofifah, usai acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati periode 2025-2030, di gedung DPRD Jember, Kamis (6/3/2025).
Saifullah sempat menanyakan peruntukan dua SR tersebut. Khofifah menjelaskan, bahwa dua SR itu untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Malang dan Jember. “Pemprov punya lahan (untuk SR) du Jember,” katanya.
Hal-hal teknis terkait SR ini akan dibahas dengan sejumlah agenda pada 9 Maret 2025. “Insyaallah detail program akan disampaikan oleh beberapa menteri. Satu adalah Menteri Sosial terkait SR. Dua Menteri ATR BPN terkait RDTR rencana detail tata ruang. Mendagri dan Menteri Koperasi terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Khofifah.
Masalah kemiskinan memang menjadi perhatian Khofifah, terutama di Kabupaten Malang yang memiliki 240.140 jiwa warga miskin dan Jember yang dihuni 224.770 jiwa warga miskin.
Khofifah melontarkan beberapa saran terkait cara untuk mewujudkan Jember baru, maju, dan sejahtera. “Kata maju berkemajuan sangat sering kita ucapkan, tapi tidak banyak mungkin yang kemudian mem-breakdown dalam indikator-indikator kemajuan: Indeks Pembangunan Manusia minimal 85, economic growth minimal 9 persen, kemiskinan maksimal 2 persen,” katanya.
Khofifah ingin semua indikator itu menjadi target bersama pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi, maupun nasional. “Oleh karena itu setiap program yang kita lakukan, masing-masing sudah harus bisa menghitung: kalau pertumbuhan ekonomi sekian, maka tingkat pengangguran terbuka turun sekian, maka kemiskinan turun sekian,” katanya.
Semua indikator tersebut harus menjadi satu kesatuan dalam mengambil kebijakan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai program-program yang sudah direncanakan dengan baik.
“Misi pertama Bupati Jember adalah kualitas sumber daya manusia. Kalau di Hasta Cita itu adalah Hasra Cita keempat. Nah, kualitas SDM harus dilihat pendidikannya, kesehatannya, sains dan teknologinya dan seterusnya,” kata Khofifah. [wir]
