Malang (beritajatim.com) – Debat publik kedua Pilkada Kabupaten Malang yang digelar pada Jumat malam (8/11/2024) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang berlangsung sengit dengan tema “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah.”
Dalam sesi ini, isu pemekaran wilayah di Kabupaten Malang mencuat sebagai topik utama yang direspons dengan pandangan berbeda oleh para kandidat.
Calon Bupati Malang nomor urut 2, Gunawan, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran wilayah di Kabupaten Malang. Menanggapi pertanyaan moderator tentang langkah strategis terkait isu ini, Gunawan menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Membuat kebijakan daerah harus diawali dengan mendengar apa aspirasi dari masyarakat. Selama pemekaran untuk kebaikan dan kehendak masyarakat, kami akan menyetujui jika itu diperlukan,” ujarnya.
Calon Wakil Bupati Malang nomor urut 2, dr. Umar Usman, juga mendukung pandangan tersebut dengan menekankan pentingnya akses yang lebih baik di Kabupaten Malang yang luas.
“Pemekaran adalah alternatif untuk mendekatkan akses dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi, kita bisa mewujudkan kemajuan di setiap wilayah secara gotong royong,” jelas Umar.
Sebagai tanggapan, Calon Petahana Bupati Malang, HM Sanusi, yang juga maju dalam Pilkada kali ini, menyoroti pentingnya mengikuti aturan pemekaran wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat. “Ada aturan dari pusat, dan saat ini ada moratorium untuk pemekaran wilayah di Indonesia. Tidak bisa seenaknya,” tegas Sanusi, disambut riuh tepuk tangan pendukungnya.
Sanusi kemudian menawarkan solusi lain terkait peningkatan akses dan konektivitas wilayah Malang tanpa melalui pemekaran. Jika terpilih kembali, ia berjanji akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalur nasional.
“Kami sedang menyiapkan jalan tembus dari Kota Batu ke Singosari yang masih dalam tahap pengukuran. Selain itu, kami juga akan mengembangkan jalan nasional dari Gondanglegi hingga pantai Balekambang untuk menghubungkan Malang Utara dan Selatan hingga ke Jalur Lintas Selatan (JLS),” papar Sanusi.
Dengan perdebatan yang memanas ini, publik menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh pemimpin baru Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses dan pelayanan yang lebih baik. [yog/beq]
