Malang (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Bayu Reksa Aji mengkritik Pemkot Malang karena alokasi anggaran untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menyusut.
Dia bahkan menilai Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang (Diskopindag Kota Malang) tidak serius mengurusi UMKM. Sebab, hampir setiap tahun anggaran UMKM terus mengalami penurunan.
Parameternya adalah, dari anggaran Rp6 miliar untuk sektor UMKM pada 2023 menurun menjadi Rp4,8 miliar di tahun. Sedangkan pada 2025 yang diajukan di rencana anggaran APBD hanya sekitar Rp1,39 miliar.
“Dari besaran angka tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang kurang memperhatikan sektor UMKM, bahkan bisa dikatakan tidak ada perhatian yang serius,” ujar Bayu, Senin (4/11/2024).
Bayu meminta Pemkot Malang mendukung UMKM melalui program seperti pendampingan, pembinaan, pemasaran, hingga bantuan permodalan. Apalagi saat ini di tengah kondisi deflasi dan pasar yang lesu tentu mempengaruhi sektor UMKM.
“Kami di DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota, dalam hal ini Diskopindag, bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro,” ujar Bayu.
Sebagai langkah serius DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang merasionalisasikan anggaran di sektor mikro ini bisa dirasionalisasikan untuk APBD 2025.
“Minimal kembali pada angka Rp6 miliar seperti di tahun 2023. Ini untuk menunjukkan keseriusan Pemkot Malang dalam mengawal, membangkitkan, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat terus berkembang di tengah tantangan ekonomi,” ujar Bayu. [luc/beq]
