Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (Bemsu) berdemonstrasi beberapa meter dari Pendopo Agung. Momen tersebut bersamaan dengan pelantikan 50 anggota DPRD Sumenep terpilih pada Rabu (21/8/2024).
Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan ‘Stop Jual Beli Rakyat di Gedung Parlemen’. Selain itu, mahasiswa juga membawa poster bertuliskan kecaman. Di antaranya, ‘Pokir omong kosong’. ‘Pokir itu diperjuangkan, bukan diperjualbelikan’.
“Kami menduga selama ini, pokir rata-rata senilai Rp1,5 miliar per anggota dewan telah diperjualbelikan. Pokir telah menjadi ceruk haram anggota dewan untuk kepentingan dirinya sendiri,” kata salah satu orator, Nuris.
Ia menilai anggota dewan telah gagal karena tidak mampu menjembatani aspirasi rakyat yang telah disampaikan saat masa reses.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi, mahasiswa menemukan sejumlah bukti dugaan jual beli pokir oleh oknum anggota DPRD Sumenep.
“Kami punya rekaman pengakuan kepala desa yang menjadi korban pungli dan jual beli pokir. Kami tidak akan buka sekarang datanya. Tunggu saja aksi lanjutan kami,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, para mahasiswa menuntut transparansi pengalokasian Pokir DPRD Kabupaten Sumenep. Apabila tidak ada transparansi, ia menilai sebaiknya anggaran pokir itu dipangkas.
“Dana pokir ini merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar di perjuangkan di pembahasan RAPBD. Dana Pokir ini dapat di gunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan khususnya pada pembangunan daerah. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Dana pokir justru jadi ladang bisnis,” ujarnya.
Ia berjanji akan ada aksi unjuk rasa jilid II tentang Pokir. Apabila tetap tidak ada kesediaan anggota dewan untuk transparansi anggaran, mahasiswa tidan akan segan melaporkan ke aparat penegak hukum. [tem/beq]
