Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) menggelar istigosah di halaman kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (8/8/2024). Mereka berharap bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Salah satu yang diamanatkan konferensi kabupaten kepada PGRI adalah mendampingi GTT dan PTT untuk bisa menjadi ASN. Formasi untuk ASN bagi GTT-PTT pada 2024 adalah 738 formasi. Sementara yang harus diselesaikan (diangkat menjadi ASN) sekitar dua ribu orang,” kata Ketua PGRI Jember Supriyono.
Dengan jatah yang terbatas, Supriyono menyarankan kepada seluruh GTT dan PTT untuk berdoa. “Dengan istigosah ini kami berharap keinginan Pak Presiden Jokowi menuntaskan (pengangkatan) GTT-PTT menjadi ASN ini sambung bergayut. Kami di kabupaten berusaha meminta pemerintah pusat untuk bisa menambah (kuota), karena Jember masih banyak kekurangan (sumber daya ASN pendidikan),” katanya.
Menurut Supriyono, 738 formasi ASN bidang pendidikan hanya untuk menutup jumlah pegawai yang pensiun. “Kalau bicara layanan pendidikan standar, paling tidak kebutuhan guru bisa terpenuhi dulu. Kalau kebutuhan gurunya tidak terpenuhi, mana bisa kita bicara layanan pendidikan normal,” katanya.
“Mudah-mudahan ada sebuah keajaiban, ada miracle, sehingga dua ribu guru ini bisa terangkat menjadi ASN P3K. Usia mereka sudah ada yang 45 tahun, 50 tahun. Seandainya diangkat pun tidak lama. Paling 10 tahun (kemudian pensiun). Tapi juga ada yang berusia 40 tahun, masih ada waktu 20 tahun mereka mengabdi,” kata Supriyono.
Berapa sebenarnya kebutuhan guru dan tenaga pendidikan di Jember? “Kebutuhan besar. Tapi formasi yang disediakan hanya 738 formasi. Saya pikir kalau 2.500 formasi, kebutuhan kita baru bisa terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Jember punya kurang lebih 900 sekolah dasar dan 95 sekolah menengah pertama,” kata Supriyono.
Setiap sekolah dasar setidaknya harus memiliki delapan orang guru dan kepala sekolah. “Ini berarti dibutuhkan 7.200 orang untuk SD. Sementara ini jumlah guru yang ditangani BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) sekitar enam ribu orang ASN. Berarti kekurangannya cukup lumayan,” kata Supriyono.
Supriyono menyadari dilema yang dihadapi Pemkab Jember. Penambahan jumlah pegawai berstatus P3K akan menambah beban anggaran belanja pegawai. “Padahal belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen (dari total belanja APBD Jember). Ini masalah juga. Mudah-mudahan pusat menyediakan tambahan anggaran untuk belanja pegawau, sehingga bupati tidak repot,” katanya.
“Mudah-mudahan dengan istigosah ini yang dilakukan bersama teman-teman, bermunajat kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa mengetuk pintu langit dan semua keinginan GTT-PTT terkabulkan,” kata Supriyono.
Supriyono menegaskan komitmen PGRI Jember untuk membantu GTT-PTT berkomunikasi dengan pemerintah daerah tentang kebutuhan guru. “Saya kira ini menjadi penting,” katanya.
Sejak 2018, PGRI Jember sudah bergerak. Hasilnya, kurang lebih 740 orang GTT-PTT diangkat menjadi P3K pada 2019. Setelah Bupati Hendy Siswanto menjabat, Pemkab Jember dua kali mengangkat P3K guru dan PTT. “Total sekitar 4.500 orang P3K. Cukup besar. Kalau melihat proporsinya, Jember luar biasa,” kata Supriyono.
Supriyono meyakini jumlah GTT-PTT yang diangkat menjadi P3K di Jember adalah yang terbanyak di Indonesia. “Laporan dari teman-teman, GTT yang terorganisasi hanya di Jember. Teman-teman (daerah lain) kan menganggap GTT bukan bagian dari PGRI. Kalau saya kan tidak. Bagi saya, yang namanya guru dan mau bergabung, itu sudah jadi anggota PGRI,” katanya.
Ada perbedaan mendasar antara keanggotaan guru di PGRI Jember dengan PGRI daerah lain. “Mereka menghitungnya sebagai anggota PGRI kalau sudah membayar iuran. Kalau kami tidak. Mereka guru perlu kita edukasi, kita bimbing, supaya menjawab kebutuhan terhadap kekurangan guru,” kata Supriyono. [wir]
