Jember (beritajatim.com) – Sosok calon wakil bupati tidak terlalu berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Acurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), 23 Juni – 5 Juli 2024.
“Sebenarnya wakil tidak seberapa pengaruh, tidak terlalu signifikan. Ini pertarungan bupati, yang dinilai orang (calon) bupatinya,” kata Direktur ARCI Bauhaqi Siradj, Sabtu (13/7/2024).
Berdasarkan survei ARCI, elektabilitas wakil bupati saat ini, Muhammad Balya Firjaun Barlaman, masih tertinggi dengan 31,7 persen untuk calon wakil bupati. Dia terpaut jauh dengan Djoko Susanto (12,3 persen), Karimullah Dahrujiadi (9,6 persen), Dwi Arya Nugraha Oktavianto (8,2 persen), Arismaya Parahita (7,1 persen), Arif Tjahjono (5,6 persen), dan Kamiluddin (3,9 persen).
Simulasi calon berpasangan menunjukkan bahwa elektabilitas petahana Hendy-Firjaun masih memimpin dengan 42,8 persen. Sementara Muhammad Fawait-Djoko Susanto 39,5 persen, Jaddin Wajad-Arismaya Parahita 15,1 persen.
Namun, menurut Baihaqi, elektabilitas Hendy tetap akan tinggi walau berpasangan dengan siapapun. “Naik turunnya tidak signifikan,” katanya.
Sementara untuk Fawait, Baihaqi mengatakan, Djoko Susanto dan Arief Tjahjono berpeluang mendampingi menjadi calon wakil bupati. Djoko adalah mantan kepala Badan Pertanahan Nasional Jember dan pernah mencalonkan diri menjadi bupati pada pilkada empat tahuin silam. Sementara Arief saat ini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember.
“Tapi tidak berdampak. Yang berdampak di bupatinya. Kalau wakil, yang penting bisa membantu bupati. Wakil tidak akan membawa dampak elektoral. Meskipun (dari) partai politik, yang mendukung kan partai politik. Jadi tidak ada dampaknya,” kata Baihaqi.
Hasil survei ARCI menunjukkan bahwa 52,7 persen masyarakat memilih calon berdasarkan figur dan hanya 10.9 persen yang memilih calon karena faktor partai politik.
“Umpamanya calon wakil bupati Fawait adalah Haji Karim (Ketua Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi, red). Apakah semua (pendukung) Golkar ke Fawait? Belum tentu. Dalam pemilihan bupati, personal lebih tinggi. Tingkat ketokohan bupati lebih dominan, bukan partai politik,” kata Baihaqi. [wir]
