Jember (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan menyoroti rekapitulasi suara tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang memakan waktu lama, yang mengakibatkan saksi dan petugas kelelahan. Pemilu presiden seharusnya tidak diselenggarakan serentak dengan pemilu legislatif melainkan dengan pemilihan kepala daerah.
PPP menemukan sejumlah persoalan di lapangan. “Kita ini sudah berkali-kali melaksanakan pemilu. Tapi kok ada hal-hal semacam ini. Saya melihat pemilu sekarang ini banyak masalah. Pemilu 2019 tidak terlalu banyak masalah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, ditulis Minggu (18/2/2024).
Kelelahan membuat petugas salah tulis angka atau jumlah hasil rekapitulasi di C-Hasil plano dan C-Hasil Salinan bisa berbeda. Menurut Madini, ada temuan salah tulis. Angka di plano tercatat 15 suara. Namun di C-Hasil Salinan, suara itu berubah menjadi 5. “Angka 1. Itu temuan di satu TPS. Kalau dikalikan sekian TPS?” katanya.
Saksi-saksi pun tak selamanya bisa jeli. “Saksi-saksi kami dalam kondisi sudah lelah ingin cepat selesai. Apalagi satu saksi harus menandatangani hingga 300 lembar (C-Hasil Salinan),” kata Madini.
“Ke depan jangan jadikan satu antara pilpres dengan pileg. Jangan dipaksakan. Kasihan KPPS dan saksinya, karena menghitung suara pilpres, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD,” kata Madini.
Madini mengusulkan agar pilpres dilangsungkan serentak dengan pemilihan kepala daerah. “Pilkada kan cuma gubernur dan bupati/walikota. Ini harus dievaluasi secara nasional,” katanya.
Persoalan lain yang ditemukan PPP di antaranya surat suara yang tertukar antardaerah pemilihan. “Kertas suara di salah satu TPS di Kecanatan Tempurejo adalah kertas suara Daerah Pemilihan 3. Padahal TPS itu berlokasi di Dapil 4,” kata Madini.
Ada petugas KPPS yang tidak mau memberikan C-Hasil Salinan kepada saksi partai. “Padahal saksi sudah menyerahkan surat mandat. Saksi kan tidak mungkin duduk terus di TPS. Kadang pergi untuk makan atau salat. Itu tidak dikasih C-Hasil,” kata Madini.
DPC PPP Jember sudah mendata semua persoalan itu. “Kami punya tim advokasi yang menindaklanjuti. Kalau bisa diselesaikan di lapangan, ya diselesaikan di lapangan,” kata Madini.
Beberapa persoalan di lapangan ini berpotensi pemungutan suara ulang. “Kalau salah kartu suara ya bisa sampai PSU. Semestinya itu dicek dulu kan,” kata Madini.
Dengan banyaknya kejadian itu, Madini meragukan kualitas pemilu saat ini. “Ini gara-gara ada yang memaksakan pilpres satu putaran, pemilu legislatifnya kacau. Kacau secara administratif, kacau secara teknis,” katanya. [wir]
