Jakarta (beritajatim.com) – SETARA Institute kembali meluncurkan Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 atau yang ke-7 sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah mengatakan, skor rata-rata nasional sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 skor rata-rata berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2023 adalah 5,06. Dengan demikian, meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata nasional antara tahun 2021 ke 2022, tetapi progresivitas yang terjadi selama tahun 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. “Angka 5,06 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status improving berkelanjutan,” katanya, Selasa (30/1/2024).
Sementara Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie menambahkan, capaian pada 10 kota teratas adalah dampak keterpenuhan tiga aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota: kepemimpinan kemasyarakatan (societal leadership), kepemimpinan politik (political leadership) dan kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership). “Ke-10 Kota teratas tersebut adalah Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, Surakarta,” katanya.
Pada saat yang sama, meurut Ikhsan, terdapat 10 kota yang memperileh skor terendah. Kota tersebut adalah, Sabang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Mataram, Lhokseumawe, Padang, Banda Aceh, Cilegon, dan Depok. Namun, Ikhsan mengaku, rerdapat temuan positif bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, mulai membangun ekosistem toleransi terutama melalui perluasan partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat.
Hal tersebut terpotret melalui temuan rata-rata skor pada 10 kota terbawah yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada IKT 2022, zona 10 kota terendah berada pada rata-rata skor 4,17. “Skor tersebut naik pada IKT 2023 menjadi 4,33. Dengan kata lain, meskipun masih berada di papan bawah, kota-kota tersebut mulai berbenah,” ujar Ikhsan.
Adapun Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan berharap, melalui IKT, dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.
Dia menyebut, inovasi dan terobosan yang dilakukan kota-kota, yang pada pokoknya menuju pelembagaan toleransi dan tata kelola pemerintahan inklusif merupakan capaian progresif-kolektif yang menjadi temuan penelitian ini. Tahun 2023 menjadi tahun dimana kota-kota memastikan pelembagaan pemajuan toleransi ke dalam bentuk produk hukum daerah.
“Visi toleransi yang sebelumnya berada pada level narasi dan program insidental, di tahun 2023 telah bertransformasi menjadi kebijakan dan program sistemik yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan walikota dan program-program strategis berkelanjutan,” katanya. [kun]
