Banyuwangi (beritajatim.com) – Anies Baswedan mengkritik terkait program pemerintah era Presiden Joko Widodo yang dinilainya gagal. Program itu mengenai tol laut yang sempat menjadi andalan pemerintah dalam hal memangkas waktu transportasi di laut.
Anies mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan dari warga tentang program ke depan jika terpilih menjadi presiden. “Untuk transportasi laut di Indonesia bapak presiden sendiri mengatakan bahwa program tol laut telah gagal menurunkan biaya logistik kita. Jadi, biaya bisnis kita ini tetap tinggi padahal dulu diharapkan dengan adanya program tol laut maka biaya logistik kita makin turun,” ungkapnya, Kamis (27/12/2023).
Lantas, Anies mencontohkan, pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam neger masih cukup tinggi. Bahkan, biaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan mengirim barang ke luar negeri. “Jadi hari ini mengirim barang dari Jakarta ke Makassar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali itu lebih mahal daripada Jakarta ke Hongkong, Jakarta ke Singapura Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan di dalam negeri kita sendiri biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada keluar kemudian apalagi kalau dari Indonesia bagian barat Indonesia bagian timur itu makin mahal,” katanya.
Anies menilai, dampaknya harga akan jauh lebih mahal. Terlebih bagi daerah di wilayah Indonesia timur. “jika di kawasan Indonesia Timur akan ketemu harga-harga yang jauh lebih mahal, barang yang sama lebih mahal,” ungkapnya.
Sehingga, dirinya memiliki gagasan yang akan ditawarkan saat dirinya menjadi presiden. Nampaknya, gagasan itu akan menjadi salah satu andalan program jika pasangan Amin terpilih.
“Yang kita perlu kerjakan menurut saya begini, kita bukan sekedar menyediakan transportasinya, tol lautnya tapi yang harus dikerjakan adalah mengefisienkan mata rantai pasoknya. Apa itu? mulai dari infrastruktur pelabuhannya diperbaiki, kita punya kapal yang banyak, tapi kalau infrastruktur pelabuhan tidak diperbaiki enggak ada artinya,” jelasnya.
Kedua, kata Anies, masa bongkar muat juga harus dipercepat. Dan, paling penting yakni memutus mata rantai pungutan liar. “Proses bongkar muat diberikan ukurannya, belum ada maksimal berapa lamanya dan disesuaikan dengan kapasitas yang ada kemudian yang tidak kalah penting ini ini yang namanya pungutan pengurutan selama itu tidak diberantas ongkos masih selalu tinggi,” ungkapnya.
Tapi, butuh keseriusan untuk melakukan semua itu. Sehingga, kesetaraan harga dan kesejahteraan masyarakat se Indonesia bisa tercapai. “Tidak ada toleransi pada pungutan, tidak ada toleransi pada korupsi. Tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit, ini perlunya adalah keseriusan kalau ditangani serius bisa tapi kalau sekedar sampingan yang enggak akan jadi. Ini supaya harga-harga di pulau-pulau se Nusantara ini bisa setara sehingga rakyat merasakan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rin/kun)
