Lamongan (beritajatim.com) – PC PMII Lamongan menggelar diskusi bersama aktivis millenial dan gen-z di Kabupaten Lamongan. Diskusi yang dikemas dalam kegiatan ngopi bareng ini membahas seputar bahaya money politik terhadap demokrasi.
Diskusi ini dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan. Terdapat beberapa buku yang dibagikan secara gratis bagi peserta diskusi paling aktif.
Kegiatan diskusi hasil kerjasama antara PMII Lamongan dengan Radesa Institute ini membedah beberapa buku yang lagi tren akhir-akhir ini, salah satunya buku berjudul ‘Democrazy for Sale’, hasil penelitian Edward Aspinall dan Ward Berenschot, yang terbit tahun 2019.
Direktur Radesa Institute, Billy Ariez menyampaikan bahwa diskusi ini sengaja digelar dengan menjadikan buku tersebut sebagai pemantik lantaran buku itu berisi analisa mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan.
Selain itu, menurut Billy, buku ‘Democrazy for Sale’ juga menjadi buku kritik terhadap berjalannya demokrasi di negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi.
“Secara spesifik buku itu juga membahas soal fenomena jual beli suara dalam proses pemilihan umum. Dalam diskusi ini kami menitikberatkan tentang money politik yang mampu menghancurkan sistem demokrasi,” kata Billy, usai diskusi, Minggu (17/12/2023).
Billy menjelaskan, salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu) yang bebas, jujur, adil dan rahasia. Sehingga, praktik jual beli suara merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi.
Tak cukup itu, praktik jual beli suara itu juga mengakibatkan para aktor-aktor demokrasi secara nyata mengeluhkan mahalnya biaya politik untuk memenangkan sebuah kontenstasi di Pemilu.
“Ada anomali atau paradoks dalam perpolitikan di Indonesia, dimana rakyat menuntut pemimpinnya bersih, namun secara bersamaan saat diminta suaranya dalam Pemilu, mereka meminta imbalan tertentu atas suara yang diberikan. Inilah praktik klintelistik,” beber Billy.
Pria kelahiran Kecamatan Solokuro Lamongan ini menuturkan, praktik klintelistik tak hanya berupa pemberian amplop berisi uang tunai saat pemilihan saja, namun juga bisa terjadi dalam bentuk pemindahan birokrat yang setia ke posisi strategis nan menguntungkan.
Bisa pula berupa alokasi hibah pemerintah kepada kelompok tertentu dan tim sukses. Praktik-praktik ini terjadi bukan hanya karena politisi mau melakukan, namun juga karena massa pendukungnya menuntut agar mereka melakukannya.
“Dari diskusi inilah akhirnya muncul pertanyaan, kenapa pemilih kita selalu meminta imbalan tertentu atas suara yang mereka berikan? Pertanyaan ini penting untuk dijawab sebagai upaya memperbaiki demokrasi kita. Dalam hal ini, millenial dan gen-z penting untuk mengetahuinya,” jelasnya.
Lebih jauh, Billy menyatakan bahwa muncul beberapa jawaban atas pertanyaan yang dimaksud, di antaranya pemilih merasa tidak ada kebijakan yang menguntungkan dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari yang mereka rasakan.
Kemudian pemilih merasa bahwa birokrat hanya lebih senang menerapkan kebijakan pemerintah secara universalistik dan penyesuaian layanan publik berbasis aturan hukum, daripada memenuhi permintaan partikularistik dari politisi atau atasan mereka. “Termasuk karena kurang jelasnya tawaran dan alasan yang ideal dalam menjaga pemilihan yang berkualitas dan demokratis,” tambahnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua PC PMII Lamongan, Muchamad Rinaldi mengaku senang atas antusias dari peserta diskusi kali ini. Oleh sebab itu, dia menilai, sudah saatnya millenial dan gen-z berfikir kritis terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. “Semoga semakin banyak millenial dan gen-z yang peduli terhadap demokrasi. Tidak ada lagi sikap apolitis yang justru malah berdampak pada munculnya birokrat yang otoritarian,” harap Rinaldi.
Rinaldi berkata, pada pertemuan sebelumnya PMII Lamongan bersama Radesa Institute juga menggelar diskusi dan bedah buku ‘How Democracies Die’, yang ditulis oleh profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Keduanya profesor untuk ilmu pemerintahan.
Masih kata Rinaldi, buku karya Levitsky dan Ziblatt ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh millenial dan gen-z. Hal itu karena buku tersebut menjelaskan bagaimana demokrasi mati secara perlahan di tangan pejabat terpilih atau tokoh otoriter.
Di buku itu juga disebutkan tentang seperangkat aturan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa institusi demokrasi menjadi kuat. Diperlukan aturan informal (norma) untuk memandu perilaku. “Mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk menggelar kegiatan semacam ini,” pungkasnya.[riq/kun]
