Gresik (beritajatim.com)– Tak ada yang istimewa pada masa kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik. Sejak dimulai pada 28 November 2023, para calon anggota legislatif (caleg) belum maksimalkan momen tersebut untuk melakukan kampanye secara terbuka. Meski demikian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik banyak ditemukan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye atau APK.
Sebaliknya sampai saat ini, penyelenggara pemilu tersebut malah mencatat pemberitahuan aktifitas kampenye sebanyak 21 kali. Masing-masing disampaikan oleh para peserta Pemilu 2024, tim sukses, maupun pelaksana kampanye.
“Meskipun demikian, masih banyak yang belum melaporkan kegiatan. Khususnya aktifitas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Gresik Habibur Rohman, Senin (11/12/2023).
BACA JUGA:Bawa Uang Rp50 Juta, Pemotor Kecelakaan di Jombang
Hal itu bukan tanpa alasan lanjut dia, pihaknya menilai bahwa minimnya sosialisasi dari KPU menjadi salah satu faktor. Terlebih, para kontestan pemilu banyak memaksimalkan kampanye menggunakan media sosial.
“Ada 16 akun yang didaftarkan dari masing-masing parpol. Kami juga berfokus memantau aktifitas kampanye di media sosial,” ungkapnya.
Mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) kata Habib, ada 732 buah APK yang dinilai melanggar aturan. Khususnya lokasi pemasangan yang tidak mengindahkan Perda maupun Perbup. Yakni pada tiang listrik maupun pepohonan dengan menggunakan paku.
“Bawaslu segera bersurat ke masing-masing partai politik untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dengan batas waktu tertentu sebelum melakukan penertiban. Jika tidak segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak. Maka kami akan melakukan penertiban dengan melibatkan pihak terkait,” katanya.
BACA JUGA:Perumda Delta Tirta Terapkan Penilaian Kinerja Sistem KPI
Sementara itu, KPU Gresik terus memaksimalkan program sosialisasi untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi pemilih. Apalagi, pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi masyarakat Kabupaten Gresik menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dengan prosentase mencapai 80,81 persen.
“Salah satu targetnya yakni menekan angka golput. Baik pada gelaran Pileg dan Pilpres mendatang,” papar Komisioner KPU Gresik Makmun.
Meski demikian, pihaknya tidak hanya berfokus pada persiapan teknis pemilihan saja. Melainkan juga subtansi dalam penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas.
“Melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula. Agar menggunakan hak suaranya sesuai hati dan nurani,” pungkas Makmun. (Dny/Aje)
