Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah kepala desa (kades) dan perangkat desa (perades) di Kabupaten Bojonegoro geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (20/9/2023). Kedatangan mereka membawa misi agar pembagian anggaran kepada pemerintah desa bisa merata dan proporsional.
Saat ini, Badan Anggaran DPRD Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro sedang rapat paripurna penetapan KUA PPAS P-APBD 2023 dan penetapan KUA PPAS APBD 2024.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro Parno Suwanto mengatakan, kedatangan kades dan perades ke kantor DPRD ini untuk menyuarakan adanya ketidakadilan Bupati Anna Mu’awanah dalam pembagian Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) maupun penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) yang belum terpenuhi sebesar 12,5 persen.
“Dalam pencairan ADD ini pemdes tidak mau dikaitkan dengan pelunasan PBB P2 sebesar 100 persen. Karena dalam ADD ini didalamnya termasuk untuk Siltap dan tunjangan bagia kades dan perades,” ujar Parno yang menjabat sebagai Kadus Butoh, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem itu.
Selain itu, kedatangan ke DPRD Bojonegoro itu juga untuk menyampaikan terkait pelunasan penyaluran ADD sebesar 12,5 persen. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023, mereka berharap agar Pemkab Bojonegoro dapat memenuhi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, di mana tertuang hak desa dalam ADD sebesar 12,5 persen.
BACA JUGA:
Eksepsi Ditolak, Sidang Pendemo Tambang di Bojonegoro Dilanjutkan Pembuktian Hukum
Selain itu, lanjut dia, pemberian program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) ini kades dan perades yang datang ke kantor DPRD meminta agar ada indikator yang jelas dalam pembagiannya. Sebab, mereka menilai, hanya desa yang secara politis dekat dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang mendapat nilai besar.
“BKKD ini indikatornya tidak jelas. Tolonglah semua desa agar diberi BKKD, tidak hanya yang dekat secara politis. Tidak membedakan desa a dan b. Karena semua desa maunya juga membangun. Kalau desa berhasil membangun, otomatis juga akan mengangkat daerah,” ungkapnya.
Desa Butoh, kata Parno, selama pembagian BKKD dari tahun anggaran 2021 hingga 2023 ini baru sekali mendapat. Jumlahnya Rp800 juta. Sedangkan, ia menilai, secara geografis kondisi di Desa Butoh ini kurang bagus. “Dapat BKKD tahun 2022. Padahal secara geografis kalau pun memang dibantu per tahun Rp2 miliar, belum bisa bagus dalam 5 tahun,” terangnya.
BACA JUGA:
Sebanyak 34 Desa di Bojonegoro Masih Kesulitan Air Bersih
Sementara data dari kades, ada sebanyak 33 desa di 15 kecamatan yang tidak pernah menerima BKKD dari tahun 2021-2023. Ke-33 desa itu yakni, Desa Campurejo, Mulyoagung, dan Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro; Desa Kapas Kecamatan Kapas; Desa Duyungan dan Desa Pacing Kecamatan Sukosewu; Desa Margomulyo dan Desa Penganten Kecamatan Balen; Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras.
Kemudian Desa Temayang Kecamatan Temayang; Desa Betet Kecamatan Kepohbaru; Desa Kepohkidul Kecamatan Kepohbaru; Desa Margoagung dan Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo; Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu; dan Desa Bareng, Desa Butoh, Desa Ngadiluwih, dan Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem. [lus/beq]
