Emil Dardak Berharap Kejaksaan Mendapat Glory of Majapahit

Mojokerto (beritajatim.com) – Berlokasi di jantung kerajaan Majapahit diharapkan para insan Adhyaksa mendapatkan ‘Glory of Majapahit’ dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut disampaikan saar Wakil Gubenur (Wagub) Jawa Timur, Emil Dardak meresmikan gedung tempat penyimpanan barang bukti dan barang rampasan milik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Jalan Raya Jatirejo, Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Orang nomor dua di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini mengungkapkan, dalam pelaksanaan peresmian gedung penyimpanan barang bukti dan barang rampasan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta yang berlokasi di jantung kerajaan Majapahit, diharapkan para insan Adhyaksa mendapatkan ‘Glory of Majapahit’ dalam menjalankan tugasnya.

“Semua yang dikerjakan sudah terasa terbaik dan tentunya area ini akan dijaga untuk menjadi suatu ikon dalam menjaga kesinambungan sejarah. Dengan adanya gedung baru ini, semua barang dapat disatukan dan dijaga secara terintegrasi, sehingga barang-barang tersebut terjaga dengan aman. Sehingga mudah-mudahan dengan segala teknologi penunjang ini bisa menjadi sebuah kebanggaan,” ungkapnya, Senin (21/8/2023).

Masih kata mantan Bupati Trenggalek ini, Pemprov Jawa Timur merasa bangga dapat bersinergi dengan Kejati Jawa Timur dalam mengemban berbagai mandat yang telah diberikan. Wabup berharap ‘Glory of Majapahit’ bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih, amanah dan dapat saling bersinergi untuk mencapai kemajuan Jawa Timur.

“Mudah-mudahan kita semua bisa terus mewujudkan good governance dan tentunya bisa bersinergi untuk membangun masyarakat Jawa Timur. Kami sampaikan apresuasi, semoga fasilitas gedung ini mampu menunjang kinerja kejaksaan dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Jawa Timur,” harapnya.

Kepala Kejati (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati mengungkapkan, asal muasal lahan pendirian gedung tersebut merupakan hasil rampasan pada perkara tindak pidana korupsi. Setelah inkracht, Kejati Jawa Timur mengajukan Penetapan Status Pemanfaatan (PSP) sebagai langkah optimalisasi revitalisasi barang rampasan kepada Menteri Keuangan.

“Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN (Barang Milik Negara) yang berasal dari barang rampasan negara yang pemanfaatannya akan diresmikan pada hari ini, merupakan sebuah upaya untuk mengatasi sikap yang merefleksikan semangat menjaga, memupuk tekad, dan niat baik untuk saling mengisi, mendukung dan memperkuat institusi dalam proses penegakan hukum serta cerminan adanya koordinasi, kerjasama sinergis,” katanya.

Yakni guna saling melengkapi dan mengisi kekurangan masing-masing agar tercipta menjadi sebuah kekuatan bersama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum mencegah dan memberantas kejahatan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kajati menjelaskan, penetapan status penggunaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara, setidaknya memiliki dua manfaat nyata.

“Pertama, berdampak berkurangnya beban biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan perawatan terhadap barang rampasan tersebut. Kedua, penghematan terhadap keuangan negara untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, apabila ditinjau dari sudut pandang upaya peningkatan kinerja, maka PSP BMN yang berasal dari barang rampasan negara seperti ini juga akan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Di satu sisi akan menyelesaikan tunggakan eksekusi terhadap barang rampasan negara sesuai asas litis finiri oportet. Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, maka kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

“Yakni dengan melibatkan pengawasan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Oleh karenanya, sebagai langkah responsif dan mendukung penuh kebijakan pusat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus berinovasi untuk mampu memberikan dukungan sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pemulihan aset, termasuk pengelolaan dan penatausahaan barang bukti dan barang rampasan dengan membangun gedung ini,” tuturnya.

Kajati menjelaskan, seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Kejati Jawa Timur bisa menitipkan barang rampasannya di gedung tersebut. Namun dengan syarat dan ketentuan yang akan segera diatur kemudian. Hal tersebut dilalukan untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, khususnya untuk pemulihan aset.

“Sinergitas dan harmonisasi dengan Pemerintah Daerah akan mampu meneguhkan semangat khususnya berkenaan kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat mendorong meningkatnya kinerja dan produktivitas hasil yang dicapai,” tambahnya.

Di sisi yang lain, lanjut Kajati, keputusan yang diambil untuk mengalihkan status penggunaan atas barang rampasan asal perkara pidana yang banyak dilakukan, juga berasal dari realitas kondisi dan kebijakan untuk mengurangi beban keuangan negara yang perlu mendapat perhatian bersama.

BACA JUGA:

Emil Dardak: Asuransi Syariah Solusi Inklusif dan Andal

“Besar harapan kami bahwa momentum ini akan semakin memantapkan posisi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang semakin berkualitas, akuntabel, transparan, berkeadilan yang humanis, serta semakin mendapatkan kepercayaan dan hati masyarakat,” pungkasnya.

Peresmian Gedung dengan luas 8.000m2 dari total keseluruhan lahan sekitar 51 Hal itu, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kejati (Kajati) Jatim Mia Amiati. Turut hadir Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto. [tin/but]