Blitar (beritajatim.com) – Sebagai upaya meningkatkan kinerja dan komitmen kelembagaan dengan tema Melalui Akreditasi Kita Wujudkan Pelayanan PMI Semakin Profesional, Palang Merah Indonesia (PMI) Jejaring Malang menggelar pertemuan di Kampung Coklat, Kabupaten Blitar Selasa (18/2/2023).
Dalam kesempatan ini, PMI Kabupaten Blitar menjadi tuan rumah pertemuan PMI Jejaring Malang dengan membahas tema Melalui Akreditasi Kita Wujudkan Pelayanan PMI Semakin Profesional.
Ketua PMI Kab Blitar, Drs. Rijanto, MM, mengaku bersyukur Kabupaten Blitar bisa menjadi tuan rumah. Harapannya, pertemuan ini dapat memperkuat komitmen PMI Jejaring Malang.
“Kita ingin mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita, semoga kedepannya PMI lebih baik lagi,” kata Rijanto, Ketua PMI Kabupaten Blitar, Kamis (20/7/2023).
Dalam pertemuan ini, pokok pembahasannya lebih menekankan pada manajemen kepengurusan, evaluasi kinerja, penguatan komitmen dan Akreditasi PMI.
BACA JUGA:
Petani Blitar Temui Jokowi Minta Redistribusi 8.000 Hektar
Ketua PMI Malang sekaligus Ketua PMI Jejaring Malang, Imam Bukhori, mengatakan, banyak program kerja yang perlu disempurnakan oleh PMI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di masing-masing PMI.
“Mari ini saling membagi pengalaman yang baik, sehingga kinerja bisa maksimal dan lebih baik lagi,” kata imam.
Adapun hasil dari pertemuan tersebut pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jejaring UDD tetap pada garis diskusi tentang UDD tapi dalam perjalanannya menyisipkan kegiatan Kemarkasan
2. Perizinan operasional berharap ada pendampingan dari Provinsi dalam Izin Operasional dan Akreditasi. PMI Jatim tidak punya kompetensi total solusi dengan mengambil tenaga dari PMI Kabupaten/Kota. Ada diseminasi dalam bentuk tatap muka, tim dari Provinsi akan pendampingan langsung (limbah, NIB, dll).
3. BPPD pada surat edaran PMI Jatim sedang proses surat kepada Gubernur untuk memutuskan besaran BPPD sehingga SK turunan Kabupaten/Kota segera tindak lanjut.
4. Pada konsideran menimbang dimasukkan kerelawanan (relawan donor darah dan relawan kegiatan pelayanan kepalangmerahan yang lain)
BACA JUGA:
Mantan Wali Kota Blitar Jalani Sidang Perdana Kasus Perampokan di PN Surabaya
5. Konsep perjalanan melaksanakan pembinaan PMR Pihak guru yang melatih siswa, setiap guru wajib ToT. Sasaran adalah seluruh siswa dengan kewajiban menggunakan tanda/bedge PMR yang nantinya akan dipakai setiap hari.
6. Kepengurusan PMR melalui 2 pendekatan (identitas pakaian dan pembinaan dengan mengarah pada ekstra kulikuler atau kurikulum melalui MoU masing-masing lembaga).
7. Jawa Timur menetapkan pagu BPPD dengan harapan di subsidi pemerintah
8. Membuat Posko dengan tujuan mempercepat laporan, diperkuat internal PMI komunikasi menggunakan HP, jika tidak ada signal baru menggunakan bantuan dari luar (pinjam frekuensi RAPI/ORARI)
9. Tidak masalah dengan bedge/identitas PMR yg digunakan oleh anak yg bukan anggota PMR. Dikerjakan bersama-sama.
10. ToT menjadi program PMI Provinsi Jawa Timur, diharapkan mengirimkan personil yg memang melatih PMR.
11. Pembahasan Akreditasi BAB V Peningkatan Mutu dan Keselamatan Kerja (PMKP)
Dalam pertemuan ini turut hadir pula sejumlah PMI beberapa daerah tetangga. PMI kota Blitar, Malang Kota dan Kabupaten, Batu, Tulungagung, Kediri Kota dan kabupaten Blitar. [owi/beq]
