Bangkalan (beritajatim.com) – Sebanyak satu juta batang rokok ilegal dimusnahkan setelah petugas Bea Cukai bersama tim gabungan melakukan operasi selama dua pekan terakhir. Pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Madura juga bakal diperluas hingga menyasar jalur pantai dan perairan.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Madura, Andru Iedwan Permadi, mengatakan operasi gabungan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal di Pulau Madura.
“Selama dua minggu ini, kita mendapatkan satu juta batang untuk dimusnahkan. Ke depannya, kita tetap mengadakan operasi gabungan supaya rokok ilegal ini tidak ada di Kabupaten Bangkalan,” ujar Andru, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, rokok ilegal yang diamankan merupakan barang kiriman yang diduga berasal dari wilayah Madura dan hendak dibawa keluar daerah melalui jalur Suramadu menuju Surabaya.
Namun, hingga kini petugas belum menemukan pihak yang diduga mengirim barang tersebut. Sopir kendaraan pengangkut juga disebut tidak mengetahui adanya rokok ilegal di dalam mobil yang dikemudikannya.
“Ini adalah barang kiriman. Pengirimnya tidak kami temukan. Sopir yang membawa juga tidak mengetahui bahwa di mobilnya ada rokok ilegal tersebut,” jelasnya.
Menurut Andru, pengawasan ke depan tidak hanya difokuskan pada jalur darat. Petugas juga akan meningkatkan operasi di kawasan pantai dan laut untuk mengantisipasi kemungkinan pengiriman rokok ilegal melalui jalur perairan. “Operasi gabungan tidak hanya di darat, juga di pantai-pantai, di laut juga. Kemungkinan bisa lewat laut,” katanya.
Andru menambahkan, saat ini terdapat 348 pabrik rokok resmi di seluruh wilayah Madura Raya. Jumlah tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Keberadaan ratusan pabrik rokok resmi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat. Karena itu, selain melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, Bea Cukai juga membuka ruang pendampingan bagi pelaku UMKM yang ingin menjalankan usaha rokok sesuai ketentuan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismet Efendy, menegaskan pemberantasan rokok ilegal perlu diimbangi dengan pembinaan terhadap pelaku usaha.
Pemerintah daerah akan mendorong pelaku usaha agar tidak lagi memproduksi rokok ilegal dan mulai memenuhi ketentuan perizinan serta kewajiban cukai.
Menurut Ismet, pelaku usaha yang ingin memproduksi rokok secara legal dapat mengajukan permohonan sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya juga menyatakan siap membantu UMKM yang membutuhkan pendampingan untuk memperoleh legalitas usaha.
“Kami siap mendampingi UMKM siapa pun untuk mendapatkan perizinan guna melakukan usaha rokok, sehingga bisa mendapatkan cukainya dengan mudah,” ujar Ismet.
Dia menilai kepatuhan terhadap kewajiban cukai penting untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat. Sebab, pelaku usaha yang selama ini taat membayar pajak dan cukai tidak boleh dirugikan oleh praktik produksi maupun peredaran rokok ilegal. “Kasihan yang sudah taat membayar pajak. Kita ingin sama-sama menciptakan persaingan usaha yang sehat,” tegasnya. [sar/kun]






