Politik Pemerintahan

KPU Disoroti, Ini Kata DKPP

Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum menjadi sorotan publik terkait dengan munculnya sejumlah persoalan dalam pemilu tahun ini.

Muhammad, salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, pihaknya tidak akan mendorong pihak mana pun untuk melapor dan tidak akan menolak laporan.

“DKPP peradilan pasif,” katanya, usai mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (22/4/2019).

“Tapi kalau ada hal-hal dan potensi-potensi pelanggaran kami mengingatkan KPU dan Bawaslu agar jangan sampai terjadi. Kami tidak boleh dulu memberikan penilaian sebelum KPU menyatakan tuntas proses ini. Tapi on the spot, kalau ada masalah, KPU dan Bawaslu harus menyelesaikan sesuai dengan tingkatan masalah itu,” kata Muhammad.

Menurut Muhammad, KPU sudah menyampaikan beberapa temuan dan Badan Pengawas Pemilu juga sudah menyampaikan rekomendasi sejumlah laporan. “DKPP mendorong hal-hal itu dituntaskan. Dalam rapat tripartit dengan KPU dan Bawaslu satu minggu sebelum 17 April, kami sudah menyampaikan bahwa semua laporan di semua tingkatan diselesaikan secara berjenjang,” katanya.

“Jadi kalau ada hal terjadi dalam rekap suara tingkat kecamatan, itu dituntaskan. Jangan sampai (terhadap) temuan-temuan penyelenggara kecamatan mengatakan, kalau ada masalah, catat saja, nanti diselesaikan di tingkat kabupaten. Pola-pola pemilu 2014 begitu, akhirnya meledaknya masalah di rekapitulasi nasional,” kata Muhammad.

Muhammad mengatakan, pada pemilu 2014, ada persoalan-persoalan di tingkat TPS yang terpaksa direkomendasi di tingkat nasional. “Ini tidak efektif. Kami turun mengingatkan lagi bahwa prinsip penyelesaian semua masalah yang terjadi adalah diselesaikan di tempat. Kecuali hal-hal luar biasa yang memang tidak mampu diselesaikan, silakan dikoordinasikan, dicatat sebagai berita acara di kabupaten, harus tuntas satu tingkat di atasnya,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar