KUMPULAN BERITA Bupati Jember Hendy Siswanto

Kebijakan pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak boleh memperpanjang kontrak kerja 2.204 orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN). Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Komisi Informasi Masyarakat mendukung permintaan Bupati Hendy Siswanto kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mementahkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Hendy Siswanto beberapa waktu lalu, yang membatasi truk yang melintasi jalan Kecamatan Rambipuji hingga Kecamatan Puger dan Kecamatan Jombang hingga Kecamatan Puger.

Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama 25 hari pada Februari 2025. Salah satu obyek audit adalah program kesehatan gratis Jember Pasti Keren (JPK) yang telah dinikmati ribuan orang warga.

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi sejumlah persoalanm mulai dari kendaraan operasional hingga ketersediaan sarana pemadaman api di sejumlah titik.

Forum Organisasi Bantuan Hukum Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja sama dengan pemerintah daerah membentuk pos bantuan hukum desa. Namun dari 248 desa dan kelurahan, baru 37 desa dan kelurahan yang bepredikat sadar hukum.

Menjelang lengser dari jabatan bupati, Hendy Siswanto menerima kunjungan 25 orang petugas pemadam kebakaran di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (31/1/2025). Para petugas bercerita soal pengalaman pemadam kebakaran dan persoalan di lapangan.

Bupati Hendy Siswanto berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan di tahun terakhirnya memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bupati Hendy Siswanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana desa (DD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bupati Hendy Siswanto membentuk Tim Terpadu Penindakan, Pemberantasan, dan Penanganan Pelanggaran Penyakit Masyarakat (Pekat), di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjelang berakhirnya masa pemerintahannya.