Sorotan

Wacana PSBB Tiga Daerah di Jatim

Kota Surabaya kemungkinan besar tak lama lagi akan diterapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tujuannya, mengerem laju penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di kota ini.

Dibandingkan dengan 37 kabupaten/kota lainnya di Jatim, jumlah warga Surabaya yang positif terpapar corona paling tinggi. Pun demikian dengan angka kematiannya, Surabaya mencatat rekor tertinggi.

Data per hari Sabtu (18/4/2020) malam, menyebutkan, di Jatim jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 16.263 orang, 1.919 orang pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif covid-19 (coronavirus) 555 orang. Dari jumlah tersebut, yang sembuh dari corona sebanyak 98 orang dan meninggal tambah 6 tetap 54 orang.

Menurut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dari yang positif terpapar virus corona sebanyak 555 orang di Jatim, sebanyak 270 orang dari Surabaya, 56 orang dari Sidoarjo, dan 20 orang dari Gresik. Dari ketiga daerah itu, jumlah pasien positif terpapar corona sebanyak 346 orang. Jumlahnya lebih dari 50 persen dari total pasien positif corona dari seluruh daerah di Jatim.

Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah terpapar paling berat virus corona dibandingkan 35 kabupaten/kota lain di Jatim. Selain itu, dari sebanyak 54 pasien positif corona di Jatim, sebanyak 37 korban meninggal dunia di antaranya dari ketiga daerah itu.

Sebanyak 29 korban meninggal dunia di Surabaya, sebanyak 6 orang wafat di Sidoarjo, dan 2 orang wafat di Gresik. Artinya, lebih dari 60 persen korban meninggal dunia akibat virus corona di Jatim berasal dari Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Sekali pun demikian, ketiga daerah itu memberikan kontribusi besar pasien positif corona yang sembuh setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Data pada Sabtu kemarin, dari 98 pasien positif corona yang sembuh di Jatim, sebanyak 45 pasien dari Surabaya, 5 pasien dari Sidoarjo, dan 2 pasien dari Gresik. Artinya, lebih dari 50 persen pasien sembuh akibat virus corona berasal dari ketiga daerah tersebut.

Sejumlah wilayah lain di luar Jatim dengan level perkembangan kota di bawah Kota Surabaya telah menerapkan status PSBB, seperti Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Tegal, dan lainnya. Kebijakan PSBB merupakan instrumen politik dan hukum yang diberikan oleh negara kepada aparat negara untuk mengatasi pandemi corona ini.

Instrumen policy ini mesti dipertimbangkan untuk dipakai dan diterapkan menjadi kebijakan ketika sejumlah fakta obyektif lapangan mendukung penerapan policy ini. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, terutama ketentuan di Pasal 9 ayat 1 disebutkan: Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan atas dasar:

Peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu; Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu; Dan ada bukti terjadi transmisi lokal.

Selain itu, ketentuan dalam ayat 2 Pasal 9 Permenkes Nomor 9/2020, menyebutkan: Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan.

Di Pasal 13 ayat 1 dijelaskan tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Sedangkan di ayat 2 pada pasal yang sama disebutkan:

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami publik adalah ketentuan dalam Pasal 13 ayat 3 yang berbunyi: Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas (Migas), pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sejumlah prasyarat untuk menerapkan kebijakan PSBB di Kota Surabaya, khususnya, secara eksplisit, kemungkinan besar sudah terpenuhi. Korban warga positif terpapar virus corona di Kota Surabaya dan dua daerah tetangganya: Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, jumlahnya paling banyak secara akumulatif dibanding 35 kabupaten/kota lainnya di Jatim.

Ketiga daerah ini, secara faktual, saling terkait baik dalam perspektif mobilitas demografi, akselerasi dinamika ekonomi, dan perbatasan wilayah. Karena itu, sekiranya kebijakan PSBB diputuskan diterapkan di Kota Surabaya, maka dua daerah penyangga utamanya: Gresik dan Sidoarjo, sebaiknya diterapkan kebijakan serupa.

Ketentuan lain tentang prasyarat penerapan policy PSBB adalah ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. Kota Surabaya memiliki kapasitas budgeting sangat memadai.

Pada tahun anggaran 2020, besaran kapasitas budget kota ini mencapai Rp 10,3 triliun. Bandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun anggaran yang sama kapasitas budgetnya sebesar Rp 10,8 triliun. Artinya, antara Kota Surabaya dengan Provinsi Sulsel hanya selisih sekitar Rp 500 miliar. Padahal, antara kedua memiliki perbedaan tajam dalam hal luas wilayah, besaran demografi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.

Dari perspektif kapasitas budget, tak ada problem berat bagi otoritas Kota Surabaya menerapkan policy PSBB. Begitu pun dengan infrastruktur kesehatan di kota ini paling lengkap dan memadai dibanding kabupaten/kota di Jatim. Di sini ada RSUD Dr Soetomo sebagai RS tipe A dan terbesar di Indonesia Timur.

Pemkot Surabaya sendiri memiliki dua unit rumah sakit di kawasan Tengah dan Barat dari kota ini. Sejumlah rumah sakit swasta yang jumlahnya puluhan juga berada di kota ini. Ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, terutama yang bersifat primer, seperti pangan, untuk Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Sidoarjo sebagian masih dipasok dan disanggah daerah-daerah lainnya di Jatim, yang selama ini dikenal sebagai wilayah produksi pangan, seperti Kabupaten Lamongan, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Ngawi, dan lainnya.

Kebutuhan pangan warga Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, terutama beras, dipasok dari Lamongan dan lainnya. Kabupaten Lamongan daerah penghasil beras dan jagung terbesar di Jatim. Khusus untuk kebutuhan pangan yang bersumber dari perikanan, terutama budidaya perikanan, Gresik dan Sidoarjo adalah daerah penghasil ikan dalam jumlah besar di Jatim.

Ketiga daerah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jatim yang disokong aktifitas sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik bukan wilayah utama aktifitas ekonomi primer di Jatim.

Ketiga wilayah ini, secara faktual ekonomi bisnis, saling terkait dan bergantung. Ratusan ribu pekerja di Surabaya bertempat tinggal di Sidoarjo dan Gresik. Model pergerakan demografi yang lintas wilayah itu berlangsung setiap hari dalam jumlah ratusan ribu. Potret ini rawan terjadi penularan dan penyebaran virus corona, yang mana pola penularannya dari interaksi antarperson.

Kebijakan PSBB merupakan upaya moderat mengatasi masalah ini. Kalau policy ini tak menpam dan dampak yang diharapkan jauh dari kenyataan praktis, policy lockdown adalah jalan alternatif lain mengatasi problem berat tersebut.

Realitas Vietnam, Malaysia, China, Jerman, dan sejumlah negara lain yang berhasil meredam wabah virus corona dengan lockdown policy tak ada salahnya dijadikan model untuk mengambil langkah serupa di Tanah Air. Menghidupkan ekonomi yang sempat pingsan atau nyaris mati akibat virus corona adalah sesuatu yang sangat mungkin dilakukan rezim politik mana pun. [air]

Apa Reaksi Anda?

Komentar