Sorotan

Trump, Jinping, Putin, dan Masa Depan Demokrasi Global

Ainur Rohim (Penanggung jawab beritajatim.com)

Siapa pemimpin dunia yang paling populer di era sekarang pascaperang dingin? Jawaban: Minimal ada 3 pemimpin dunia paling populer saat ini, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketiga pemimpin negara tersebut, masing-masing negaranya memiliki kapasitas dan kecanggihan militer luar biasa dibanding banyak negara lain.

Dalam perspektif ekonomi, kapasitas dan besaran ekonomi ketiga negara tersebut, terutama diukur dari gross domestic national product, besaran cadangan negara, dan lainnya meninggalkan jauh banyak negara lainnya. Pun demikian dengan kekuatan militernya. Belanja militer AS, China dan Rusia terbesar di dunia, selain India: negeri berpenduduk terbesar kedua di dunia di bawah China.

Yang menarik, dari ketiga pemimpin dunia tersebut, masing-masing negara berbeda kualitas dan gradasinya dalam menerapkan demokrasi. AS dikenal sebagai pendekar demokrasi, sekali pun di era Presiden Donald Trump, demokrasi AS dinilai mengalami setback. Amerika Serikat sekarang di bawah Presiden Trump mengalami degradasi demokrasi.

Bahkan, ada pandangan yang menyebut dunia sekarang sedang menuju ke arah resesi demokrasi, seiring dengan makin menguatnya peran politik strategis China komunis di panggung internasional dan makin agresifnya Rusia di bawah kepemimpinan Putin.

Era sejak runtuhnya tembok Berlin di Jerman, yang menandai bersatunya Jerman Barat yang berhaluan liberal-kapitalis dengan Jerman Timur berpaham sosialis-komunis hingga tahun 2015, dipandang sebagai masa seperempat abad paling demokratis di dunia. Di era itu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan negara-negara koleganya di Eropa Barat memiliki komitmen dan kebijakan prodemokrasi bersifat strong di banyak belahan dunia.

Kapan pun kepentingan strategis Amerika Serikat dipertaruhkan, seperti di sebagian besar negara Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin, pemerintah Amerika Serikat memakai tekanan diplomatik, bantuan ekonomi, dan instrumen kebijakan luar negeri lain untuk menentang otoriterisme dan memperkuat demokratisasi selama pascaperang dingin.

Di era Presiden Trump, Amerika Serikat meninggalkan peran sebagai promotor demokrasi di ranah global sejak pertama kalinya pascaperang dingin. “Di era Trump adalah pemerintahan Amerika Serikat yang paling tidak prodemokrasi sejak zaman Presiden Richard Nixon. Selain itu, Amerika Serikat tak lagi menjadi model demokrasi. Sebab, Presiden Trump menyerang pers, mengancam mau memenjarakan pesaing politiknya, tidak bisa membela demokrasi secara kredibel, dan menyatakan mungkin tak menerima hasil pemilu,” kata Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2019: 180).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump

China sejak Oktober 1949 memproklamirkan diri sebagai communist state terbesar dunia, mengingat besaran demografinya yang mencapai 1,7 miliar lebih. Setelah program lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan di era Mao Zedong, bapak China modern, mengalami kegagalan total, dengan ongkos kemanusiaan dan politik sangat mahal. Sebanyak 30 hingga 60 juta warga China dengan cara disiksa dan menderita kelaparan saat program lompatan jauh ke depan diterapkan secara rigid dan keras oleh Mao Zedong.

China di masa Deng Xiaoping tak menerapkan konsepsi komunisme secara konservatif, tekstual, dan rigid. Di era Deng, komunisme China mengalami revisi praksis, terutama di bidang ekonomi.

Di ranah politik, konsep komunis tetap dijalankan dan diterapkan secara konsisten dan tekstual. Sedang di bidang ekonomi, model ekonomi kapitalisme pasar dan kapitalisme negara diterapkan secara berbarengan. Sehingga struktur ekonomi China kekinian mensintesakan antara kekuatan ekonomi privat dan publik. Keduanya percaya dan bersandar bahwa pasar adalah kekuatan utama yang mampu mengakselerasi economic growth. China telah lama meninggalkan model sistem etatisme ekonomi yang sepenuhnya bertumpu kepada kekuatan state.

Deng yang meninggal dunia pada 19 Februari 1997, karena mengidap penyakit paru-paru dan parkinson, dikenal sebagai tokoh paling penting yang menancapkan tonggak bagi pertumbuhan ekonomi China di akhir abad 20. Artinya, potret China masa kini yang cemerlang dan gemerlap tak bisa dilepaskan dari ide, pemikiran, dan policy nasional di era Deng. Kebijakan Deng, terutama di sektor ekonomi lebih bercorak liberal-kapitalis.

Sempat menempuh pendidikan di Perancis, di sebuah komune bernama La Garenne-Colombes, Deng bertemu dengan para calon pejuang revolusi China, seperti Zhou Enlai, Nie Rongzhen, Cai Hesen, dan Zhao Shiyan. Deng dikenal sebagai propagandis ulung di tubuh tentara pembebasan rakyat. Ide-ide Mao mampu diterjemahkan Deng menjadi fondasi perjuangan partai hingga akhirnya RRC berdiri pada Oktober 1949.

Dibandingkan dengan Mao Zedong dan pemimpin China komunis lain yang pemikirannya konservatif, Deng dinilai masuk kelompok komunis pragmatis. Di masa revolusi kebudayaan di China, Deng sempat dikirim ke pedesaan di Jiangxi untuk menjalani reedukasi komunisme, karena mengecewakan Mao dan faksi komunis bergaris konservatif yang melingkari Mao.

Apa kemudian yang dilakukan Deng adalah menerapkan nilai-nilai sosialisme dan komunisme dengan karakteristik China: kolaborasi nilai-nilai sosialisme dengan kebijakan ekonomi pragmatis yang ramah investasi asing dan aktif dalam perdagangan global. Terlepas dari itu semua kekurangan dan kelemahan selama Deng berkuasa, terutama sikap represif militer China atas demo mahasiswa di lapangan Tiananmen, di era Deng China mengalami kemajuan luar biasa. Program penurunan angka kemiskinan terbesar dalam sejarah umat manusia terjadi di China di masa itu. Penjualan skala global China pada 1978 berniai USD 10 miliar dan tiga dekade kemudian angkanya sudah seratus kali lipat.

Xi Jinping, Presiden China sekarang, tampil sebagai orang kuat secara politik domestik dan global. Seiring makin kokohnya ekonomi China dan besarnya pengaruh negara ini di banyak kawasan lain di dunia, terutama di Afrika dan Asia, yang ditandai dengan adanya program global China bernama Jalur Sutra, maka secara geopolitik, China di era Xi Jinping adalah China yang sangat diperhitungkan secara ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan di panggung global.

Perang dagang Amerika Serikat versus China yang sampai sekarang belum menemukan panacea final yang disepakati kedua pihak, mengindikasikan terjadinya pertarungan keras memperebutkan kepemimpinan politik global antara Amerika Serikat dan China. Xi Jinping menjadi orang kuat China setelah Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

Presiden China Xi Jinping

Li Riu, seorang aktivis dan idealis hingga hari kematiannya, pernah mengatakan, “Kita tidak boleh membicarakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu.” Itu dikatakan Li Rui tahun 2013 sambil merenungkan persamaan antara pemimpin China yang baru terpilih saat itu, Xi Jinping, dengan pendiri Partai Komunis Cina, Mao Zedong.

Jinping tengah meniru penindasan terhadap kebebasan berpikir individu seperti yang dilakukan Mao, dan juga tengah membangun kepribadian yang bersifat pengkultusan seperti Mao. Li adalah mantan sekretaris pribadi Mao Zedong sejak tahun 1958. (BBC, 18 Februari 2019).

Di sisi lain, Rusia yang mengalami kebangkrutan ideologi komunis sejak akhir 1980-an, di bawah Presiden Vladimir Putin ingin come back ke panggung internasional dengan sistem demokrasi berusia muda. Yang terjadi di Rusia sekarang adalah fenomena hybrid demokrasi: Desain sistem dan mekanisme demokrasi yang dipilih secara normatif dan tekstual. Tapi secara praksis banyak langkah dan keputusan politik yang menafikan dan mengangkangi demokrasi.

Putin menjadi orang kuat di Rusia setelah bangkrutnya komunisme di negara tersebut. Di era Uni Sovyet posisi politik Putin tidak luar biasa. Tapi, kini Putin menjadi luar biasa. “Tanpa Putin, tidak ada Rusia.” Ini adalah pandangan deputi kepala staf Kremlin yang juga disuarakan jutaan warga Rusia yang selama dua dekade terakhir menempatkan Vladimir Putin pada tampuk kekuasaan, apakah itu dalam wujud perdana menteri atau presiden.

Referendum 1 Juli 2020 memberikan kemenangan kepada kelompok yang menghendaki perubahan konstitusi. Rakyat Rusia menyetujui perubahan isi konstitusi negara tersebut tentang masa jabatan presiden. Dengan demikian, Putin bisa menjabat sebagai Presiden Rusia hingga tahun 2036, karena dia memiliki peluang berkontestasi di dua pemilihan umum Rusia di masa depan.

Putin jadi tokoh politik paling kuat di Rusia. Anak-anak negeri ini yang tahun kelahirannya di awal abad 21 tak ada yang tak mengenal Putin, seperti halnya rakyat Rusia (dulu Uni Sovyet) yang lahir di awal abad 20 pasti mengenal Vladimir Lenin dan Joseph Stalin, dua pemimpin komunis Sovyet yang dikenal kejam dan bengis.

Yang menarik dari Putin adalah dia berganti posisi jabatan di antara dua jabatan paling penting di lanskap politik Rusia: Perdana menteri dan presiden. Dia pertama kali menjadi perdana menteri tahun 1999, menjadi presiden (2000-2008), kembali sebagai perdana menteri (2008-2012), dan jadi presiden lagi (2012). Jabatan perdana menteri pertama diperoleh setelah Putin memperoleh kepercayaan dan ditunjuk Presiden Boris Yeltsin.

Selain itu, sebagai presiden Rusia, Putin banyak memperoleh dukungan dari kalangan oligarki di negara tersebut, termasuk dari sokongan Boris Berezovsky dan kalangan oligarki lainnya. Putin mampu menempatkan diri menjadi presiden sementara, posisi yang kemudian dia amankan melalui kemenangan pemilu pada Maret 2000.

Presiden Rusia Vladimir Putin

Relasi baik antara Putin dan kaum oligarki Rusia yang mendukung secara politik di titik awal karirnya tak berlangsung lama. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2019: 66), mencatat: Di Rusia sesudah jaringan televisi independen NTV milik Vladimir Gusinsky mendapat reputasi menyebalkan, pemerintah Putih mengerahkan aparat pajak, yang kemudian menahan Gusinsky karena melakukan pelanggaran finansial. Gusinsky ditawari kesepakatan seperti dalam film mafia: serahkan NTV demi kebebasan. Gusinsky menerima tawaran itu, menyerahkan NTV kepada perusahaan energi raksasa yang dikendalikan pemerintah: Gazprom. Dia lalu meninggalkan Rusia.

Nasib serupa dialami miliarder Boris Berezovsky, pemegang saham terbesar perusahaan televise ORT yang tidak mau tunduk dengan eksepktasi dan tuntutan Putin. Ketika liputan ORT mulai kritis terhadap kebijakan Putin di pemerintahan Rusia, pemerintah mengangkat lagi satu kasus penipuan lama dan memerintahkan penahanan Berezovsky. Selanjutnya, Berezovsky kabur ke luar negeri, ke pengasinan, dan menyerahkan manajemen televisi miliknya kepada mitra yuniornya yang dengan baik hati menyerahkannya kepada Putin. [air]





Apa Reaksi Anda?

Komentar