Sorotan

Tak Semudah Itu Membubarkan FPI

Ribut Wijoto.

Front Pembela Islam atau FPI dinyatakan bubar oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Kegiatan oleh FPI maupun tokoh-tokoh FPI maupun organisasi sayap FPI dilarang. Pelarangan baik di pusat, yakni Jakarta, maupun di daerah-daerah.

Apakah semudah itu membubarkan FPI? Tentu tidak. Ideologi yang diperjuangkan FPI memiliki riwayat panjang dalam sejarah Republik Indonesia. Bahkan sebelum negara Indonesia berdiri.

Pembubaran FPI diumumkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD di kantornya, Rabu, 30 Desember 2020. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Mahfud MD menyatakan bahwa FPI sudah tak memiliki legalitas sebagai organisasi masyarakat. Maka, segala bentuk kegiatan FPI dilarang.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak punya legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, sejak hari ini,” kata Mahfud Md.

Pernyataan Mahfud MD disambut sorak sorai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Tetapi tidak bagi pengurus, anggota, dan pendukung FPI. Termasuk warga Indonesia yang diam-diam simpati dengan gerakan FPI.

Pengurus FPI pun langsung bersikap, melawan. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil keputusan untuk melarang kegiatan organisasi buatan Rizieq Shihab itu.

“Ini kriminalisasi,” ujar Aziz, hari itu juga. Singkat dan jelas.

Di hari yan sama, opsi ganti nama pun turut muncul. Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro mengatakan organisasi massa besutan Rizieq Shihab itu membuka peluang mengganti nama sebagai sebuah perkumpulan usai resmi dibubarkan oleh pemerintah.

“Jadi kalaupun dilarang, kita bisa menggunakan nama lain sebagai sebuah perkumpulan. Enggak ada masalah, enggak ada masalah,” kata Sugito.

Pernyataan Aziz dan Sugito itu tayang di media mapan, media mainstream. Sikap yang lebih tegas dan keras ada di media sosial. Juga di media online non mainstream.

Di media sosial dan media online non mainstream, simpatisan FPI beramai-ramai menghujat putusan Pemerintah Republik Indonesia. Utamanya menghujat Mahfud MD.

Simpatisan juga yakin FPI (yang dinilai sebagai simbol kebenaran) bakal menang mengatasi lawan-lawannya. Sebab, bagi mereka, FPI adalah wadah perjuangan menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Begitulah, organisasi FPI digerakkan oleh spirit surgawi. Simpatisan FPI bergerombol jalan kaki teriak-teriak di panas yang terik, mereka memblokir tempat pertemuan kaum gay, berduyun-duyun mendatangi sidang, mereka keluar masuk swalayan yang berjualan minuman keras, mereka rutin mengaji kitab suci Alquran, menggelar acara dakwah; kesemuanya demi kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Kehidupan seperti yang dijanjikan oleh agama Islam.

Memang, sejak berdiri pada 17 Agustus 1998, FPI mengaku akan berjuang untuk ‘Penerapan Syariah Islam dan Penegakan Khilafah melalui jalan da’wah, hisbah dan jihad sesuai dengan Manhaj Nubuwwah’. FPI bermaksud menegakkan amar ma´ruf nahi munkar secara káffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah ´Azza wa Jalla.

Dan sebagai organisasi yang secara eksplisit memproklamirkan dirinya berdiri menegakkan syariat Islam, FPI memiliki jejak panjang dalam sejarah Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, keinginan untuk menegakkan syariat Islam merupakan cita-cita yang tidak pernah luntur di Indonesia. Cita-cita selalu diperjuangkan, bahkan, sejak Indonesia belum lahir.

Sejarah mencatat, para tokoh kemerdekaan memasukkan kalimat ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dalam Piagam Jakarta. Melalui pertimbangan yang alot, kalimat itu dihapus ketika Piagam Jakarta diadopsi untuk Pembukaan UUD 1945.

Polemik pencoretan 7 kata di Piagam Jakarta kembali menyeruak dalam sidang-sidang Konstituante antara tahun 1957 sampai tahun 1959. Konstituante adalah 550 wakil rakyat hasil Pemilu 1955 yang tugasnya membentu undang-undang dasar pengganti UUDS 1950.

Perdebatan tentang Piagam Jakarta ini turut andil dalam deadlock sidang Konstituante. Perdebatan cukup sengit, adu argumentasi tajam.

Hasilnya tanpa kesepakatan. Voting pun tidak memenuhi kuorum karena pihak yang ingin memasukkan perihal penegakan syariat Islam dengan pihak yang menentangnya, kekuatan mereka nyaris seimbang.

Jauh sebelumnya, sejarah Indonesia mencatat pula, penegakan syariat Islam ikut menyertai spirit pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII). Artinya, perjuangan FPI bukanlah perjuangan kemarin sore.

Perjuangan FPI memiliki jejak panjang dalam sejarah Indonesia. Seperti telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, seperti takdir Indonesia.

Tetapi Pemerintah Republik Indonesia menjalani takdir yang berbeda. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat umum. Aksi FPI yang kerap berdemo dengan jumlah peserta ribuan orang, mungkin, dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Termasuk pula aksi FPI yang berulangkali membubarkan aktivitas masyarakat yang tidak sehaluan dengan mereka.

Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, FPI seperti bersikap oposisi terhadap Pemerintah. Sikap tersebut mungkin dinilai mengganggu stabilitas nasional. Sedangkan pembangunan dan perekonomian nasional membutuhkan kondisi politik yang stabil.

Jadi, mungkin, FPI tidak akan pernah bubar. Entah berganti nama atau melalui jalan lain. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia, melalui kewenangan regulasi dan melalui aparat kepolisian maupun tentara, akan terus menindak aksi-aksi yang dinilai mengganggu stabilitas nasional. [but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar