Sorotan

Syiah, Revolusi Islam Iran, dan Pemikiran Politik Ali Syariati (6)

Ainur Rohim

Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini adalah pemimpin spiritual dan tokoh utama revolusi Islam Iran yang menjungkalkan rezim Shah Iran yang tiran dan despotik. Di sisi lain, Dr Ali Syariati menjadi intelektual modern Iran yang tetap meneguhkan nilai-nilai spiritual Islam Syiah dalam perjuangan besarnya melahirkan kembali Syiah progressif dan Islam revolusioner di Iran. Imam Khomeini dan Syariati memiliki tujuan perjuangan yang sama: merevolusi sistem politik, ekonomi, dan budaya Iran yang Islami dan menjungkirbalikkan rezim Shah Iran yang sekuler dan jadi kaki tangan kekuatan kapitalis Barat.

Kendati memiliki tujuan dan target yang sama, ternyata antara Imam Khomeini dan Syariati memiliki sejumlah perbedaan prinsip. Perbedaan dimaksud berhubungan dengan kepemimpinan dalam revolusi Islam Iran. Di mata Khomeini, kaum ulama atau mullah Syiah Iran adalah pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran. Mullah Islam Syiah bukan sekadar sebagai pemimpin spiritual, tapi mereka sekaligus juga sebagai tokoh politik yang memimpin jalannya pemerintahan. Syariati tak sepakat dengan pandangan Imam Khomeini tersebut.

Dia berpendapat bahwa kekuatan kelompok rausanfikr yang selayaknya memegang kendali proses revolusi dan pembaruan total di Iran.

Lalu siapa kekuatan kelompok rausanfikr itu? Mereka adalah sekelompok kekuatan yang bergerak di kalangan umat Islam Syiah Iran yang menjadikan paham Islam sebagai dasar gerakan epistimologi dan aksiologinya. Mereka menjadi kekuatan Islam progressif dan sosio budaya di kalangan warga Islam Syiah Iran untuk menghilangkan abad kegelapan dunia Islam ke abad renaisance.

Pemikiran Syariati secara konsisten bergerak di ranah Islam progressif dan revolusioner. Bagi Syariati, corak Islam demikian berangkat dari dalil dan pemahaman bahwa manusia diutus ke dunia sebagai khalifah. Pengertian khalifah dalam konteks ini adalah pemangku tugas pembaharu dan selalu memimpin dunia dengan kearifan dan keadilan.

“Kata kunci progresifitas Islam adalah peran aktif dalam sejarah kemanusiaan. Islam bukan agama pasrah yang hanya berpikir tentang kehidupan ukhrawi dan tak melibatkan diri dalam dinamika sosial politik manusia. Bentuk ajaran agama yang demikian ini yang telah melahirkan banyak kritik dari Karl Marx,” kata Ali Syariati dalam buku Dr Anjar Nugroho (2019).

Kembali ke posisi kepemimpinan dalam revolusi Islam Iran, bagi Syariati, kaum intelektual Islam Syiah yang tercerahkan pemikirannya (Rausanfikr) seharusnya ditempatkan sebagai pemegang kuasa tertinggi di bidang politik pemerintahan. Sedang mullah Islam Syiah Iran memiliki otoritas tertinggi di bidang religius dan spiritual. Dalam pandangan Imam Khomeini, baik bidang politik maupun keagamaan, harus dipegang di satu tangan: Mullah Islam Syiah.

Menurut Imam Khomeini, selama ghaibnya Imam Mahdi, kepemimpinan dalam pemerintahan Islam menjadi hak para faqih (Fuqaha). Sekali seorang faqih mampu membangun pemerintahan Islam, maka rakyat dan para faqih lainnya wajib mengikutinya, karena dia memiliki kekuasaan dan otoritas pemerintahan yang sama sebagaimana yang dimiliki nabi dan para imam terdahulu.

Konsep-konsep kepemimpinan, menurut Imam Khomeini, tertuang dalam gagasannya tentang Wilayah Al Faqih atau governance of yurisprudent. Sehingga Wilayah Al Faqih menjadi blue print dan handbook bagi revolusi Islam Iran yang dipimpinnya dalam rangka melakukan suatu reorganisasi sosial kemasyarakatan secara komprehensif.

Lalu, apa syarat-syarat seorang mullah atau ulama Islam Syiah Iran untuk bisa memegang tampuk kepemimpinan pemerintahan Islam. Dr Anjar Nugroho (2019) mengutip buku Imam Khomeini berjudul Islamic Government, menyebutkan, setidaknya ada 8 syarat bagi seorang faqih untuk bisa memimpin pemerintahan Islam. Pertama, hidupnya sederhana.

Kedua, harus adil dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi. Ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam. Keempat, dapat dipercaya dan berbudi luhur. Kelima, jenius. Keenam, memiliki kemampuan dan kecakapan administratif. Ketujuh, bebas dari segala pengaruh asing. kedelapan, mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan, integritas teritorial tanah Islam.

Konsep wilayah al Faqih didasarkan pada prinsip imamah yang menjadi salah satu keimanan Islam Syiah Imamiyah. Bisa juga dikatakan Wilayah al Faqih dimaksudkan untuk mengisi kekosongan politik selama masa ghaibnya imam dua belas (Mahdi). Pada masa keghaiban tersebut, Faqih berperan sebagai wakil imam dalam membimbing umat baik di lapangan keagamaan maupun sosial politik. [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar