Sorotan

Syiah, Revolusi Islam Iran, dan  Pemikiran Politik Ali Syariati (1)

Banyak literatur ilmu politik mencatat bahwa sejak pertengahan abad XVIII  sampai XXI ada 3 revolusi besar di dunia: perubahan secara mendasar dan cepat atas struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya di satu negara.

Ketiganya adalah revolusi Prancis di pertengahan abad XVIII (tahun 1789).  Kedua revolusi Bolshevik (1917) di Rusia yang melahirkan yang Uni Sovyet dan mengukuhkan komunisme sebagai ideologi dunia yang lantas vis a vis dengan liberalisme-kapitalisme. Ketiga revolusi Islam Iran (1979) di abad XX.

Ketiga revolusi besar di dunia tersebut digerakkan dengan basis ideologi yang menjadi sumber kekuatan (source of strenght) yang berbeda. Revolusi Prancis dan Bolshevik di Rusia digerakkan pandangan dunia (world view) berupa sekularisme-materialisme.

Revolusi Prancis membawa negara ini ke sistem politik liberalisme dan kapitalisme, dengan sistem pemerintahan yang mengkombinasikan sistem parlementer dan presidensial.

Revolusi Bolshevik di Rusia digerakkan pandangan dunia historis materialisme
buah pemikiran Karl Marx, yang menghasilkan sistem pemerintahan demokrasi proletariat dan sistem partai tunggal: Partai Komunis Uni Sovyet.

Pemikiran ideologi politik Vladimir Lenin, bapak pendiri negara Uni Sovyet, yang populer disebut Leninisme hakikatnya adalah Marxisme dalam praktek politik.

Dengan nilai-nilai ideologis nyaris serupa dengan sistesa latar sosial, politik,
kultural, dan sosial China, pemikiran Marx dan Lenin kemudian melahirkan
ideologi praktis Maoisme yang digagas pendiri negara China: Mao Tse Tung
(Mao Zedong).

Lantas revolusi Iran itu digerakkan dengan pandangan dunia apa? Revolusi
Islam Iran yang terjadi pada Februari 1979 untuk menghancurkan rezim monarki
despotik Shah Iran Reza Pahlevi berangkat dari ideologi moral- spiritual Islam Syiah, yang menampilkan para tokoh agama Islam (Mullah) sebagai move motivator
revolutionary.

Di mana letak dan posisi politik revolusi Indonesia 1945? Secara garis besar, dalam perspektif dikotomi ideologi politik, terdapat dua ideologi besar yang diyakini para
elite Indonesia di era itu: Pertama, nasionalisme-kebangsaan yang lantas melahirkan pemikiran konsep nation state. PNI yang didirikan Bung Karno pada 1927 menjadi kekuatan politik yang memperjuangkan nilai ideologis ini di Badan Konstituante hasil Pemilu 1955.

Kedua, religius, lebih spesifik Islam yakni Islam Modernis dan Islam Tradisional. Elite di kubu kedua yang sempat mengintrodusir pemikiran pembentukan negara berdasar Islam.

Partai Masyumi pimpinan Dr Mohd Natsir gigih memperjuangkan Islam sebagai
dasar negara di Badan Konstituante.

Kembali kepada revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada
1979 merupakan gerakan politik yang prosesnya panjang. Revolusi Islam Iran
dipandang sebagai fenomena politik baru, karena nilai-nilai spiritualitas-religius: Islam, khususnya Islam Syiah, dipandang banyak ilmuwan politik sebagai motor
penggerak revolusi tersebut.

Dalam revolusi Islam Iran, agama dipandang sebagai yang memberikan spirit kekuatan bagi gerakan revolusioner yang dilakukan secara bersama oleh kaum agama, kaum
profesional, kaum intelektual kampus, kaum buruh perkotaan, dan warga Iran
pada umumnya, untuk menumbangkan rezim politik yang despotik dan tiranik.

Revolusi Islam Iran bukan sekadar menumbangkan kekuasaan rezim Shah Reza
Pahlevi, sekaligus juga mengubur dalam-dalam dan mengganti sistem monarki dengan sistem politik baru yang mengadopsi demokrasi, dengan bimbingan para mullah sebagai elite politik strategis.

Revolusi Islam Iran adalah pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat Islam.
Sebagai satu proses politik, sosial, kultural, dan ekonomi yang panjang, revolusi Islam Iran bisa dibaca dalam narasi politik penolakan terhadap produk apapun yang berlabel kebarat-baratan (Westoxication), otoriterisme politik kekuasaan, protes atas gap pembagian kekayaan ekonomi yang tak adil.

Revolusi Islam Iran digerakkan oleh seluruh kekuatan masyarakat Iran yang dipimpin para tokoh agama Islam (Mullah) di negara tersebut.

Dr  Anjar Nugroho (2019) mengatakan, keterlibatan para mullah dalam gerakan
revolusioner menumbangkan Dinasti Pahlevi yang berkuasa di Iran  mulai tahun 1925-1979 merupakan fenomena politik yang menarik dan unik jika ditinjau dari perspektif sejarah sosial-politik Syiah.

Syiah sebagai mazhab resmi di Iran sejak Dinasti Safavi menekankan artikulasi politik
yang lebih akomodatif terhadap kekuasaan.

“Perilaku para pengikut Syiah sejak lama terpola dalam tradisi budaya taqiyeh (dissimulation), yakni penyembunyian kebenaran demi kewaspadaan dan demi mencegah kesia-siaan. Lalu tradisi quietisme, yakni kecenderungan untuk diam dan bersifat
apolitis. Kecenderungan ini sejak pasca Ali Bin Abi Thalib (Imam pertama Syiah Imamiyah) yakni masa Imam kedua, Hasan Bin Ali yang memberikan konsesi politik kepada Mu’awiyah berupa kekuasaan politik sesudah Khulafaur al Rasyidin,” kata Anjar Nugroho.

Apa yang ditampakkan dan dilakukan oleh para mullah Islam Syiah di Iran menjelang dan selama revolusi Islam itu berlangsung hakikatnya pergeseran sikap keberagamaan dari pasivisme menanti datangnya Imam Mahdi ke arah gerakan konkret dan proaktif dalam
melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang diterapkan rezim politik Shah Iran Reza Pahlevi.

Dalam konteks ini, peran kontribusi pemikiran dari Dr Ali Syariati, seorang intelektual Iran ahli sosiologi agama lulusan Sorborne University Prancis,  sebagai reformer ideologi Syiah kontemporer yang berhasil memperbaharui ajaran Syiah tak bisa dinafikan.

Ali Syariati sangat gundah dengan “kematian agama (Syiah)” dalam membaca dan memahami fenomena gejolak politik, sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Islam. Dia berhasil membangun ideologi Islam kontemporer yang bisa ditawarkan sebagai alternatif di tengah kegandrungan dan kecenderungan generasi muda intelektual Iran atas ideologi sekuler-nasionalis  dan Marxisme. [air/bersambung]





Apa Reaksi Anda?

Komentar