Sorotan

Setelah PSI Dibubarkan pada Hari Kemerdekaan

Sutan Syahrir dan Soekarno

Hari Kemerdekaan, dan kita teringat kisah pada hari yang sama, pada 1960 silam: tentang ironi. Tentang sebuah partai kader yang dibubarkan oleh seorang presiden, oleh seorang sahabat seperjuangan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Sjahrir hari itu. Partai Sosialis Indonesia yang didirikannya resmi dibubarkan bersama Majelis Syuro Muslimin Indonesia oleh Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960.

Dua partai ini adalah oposisi politik yang tajam terhadap pemerintahan Sukarno. Namun, tak sebagaimana Masyumi, PSI tak pernah menjadi partai besar dari aspek massa. Saat Majelis Syuro Muslimin Indonesia memiliki enam juta orang anggota, Partai Komunis Indonesia memiliki 500 ribu anggota, PSI hanya memiliki 3.049 anggota tetap dan 14.480 orang calon anggota pada tahun 1952. Tahun 1955, jumlah anggota bertambah namun tak banyak, hanya 50 ribu orang.

Pemilu 1955, PSI kalah telak dibandingkan empat partai besar, Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. PSI hanya meraih 753 ribu suara dari 38 juta pemilih, atau hanya dua persen. PSI menempati urutan kedelapan dan memiliki lima kursi di parlemen. Pemilu tahap kedua untuk memilih anggota konstituante, lembaga penyusun konstitusi, pun berakhir pahit. PSI hanya memperoleh 10 dari jatah 514 kursi konstituante.

PSI bahkan bukan partai besar, namun kenapa Sukarno gentar menghadapinya dan repot-repot harus membubarkannya? Mungkin karena di sana ada Sjahrir, salah satu dari triumvirat republik ini. Rosihan Anwar, wartawan legendaris Indonesia yang dikenal dekat kelompok sosialis, menyebut Sutan Sjahrir negarawan humanis dan demokrat sejati yang mendahului zamannya.

Partai Sosialis Indonesia

Sjahrir ikut serta membangun republik ini. Dia disebut Bung Kecil, karena postur tubuhnya yang memang kecil: tingginya hanya 160 centimeter. Ramah, bersahabat, dan senang tertawa lepas.

Sjahrir lahir di Padang Panjang, Minangkabau, Sumatera Barat, pada 5 Maret 1909. Ia bagian dari sebuah keluarga terpelajar dan terpandang. Ayahnya punya gelar Maharaja Sutan, seorang jaksa kepala pengadilan negeri (landraad), bernama Mohammad Rasad. Ibunya keturunan raja-raja Swapraja, Putri Siti Rabiah.

Sjahrir sejak kecil dikenalkan dengan pendidikan Belanda. Berkat ayahnya, ia bisa masuk sekolah dasar berbahasa Belanda, Europeesche Lagere School (ELS). Ia melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama berbahasa Belanda, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), yang kemudian dilanjutkan ke AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung. Di sana, ia mengambil jurusan budaya Barat Klasik.

Belanda menjadi tempat pengembaraan intelektual berikutnya. Ia kuliah di Fakultas Hukum Gemeente Universiteit van Amsterdam, dan mendaftar pula di Universiteit Leiden. Di Negeri Kincir Angin ini, Sjahrir mulai mendalami Marxisme. Ia berkawan dengan Salomon Tas, pentolan Klub Mahasiswa Sosial-Demokrat. Istri Tas, Maria Duchateau, kelak menjadi istri Sjahrir. Sjahrir bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Sosial-Demokrat yang berafiliasi dengan Partai Buruh Sosial-Demokrat. Ia bekerja di Federasi Buruh Transportasi Internasional.

Di Belanda, Sjahrir bertemu Mohammad Hatta. Tahun 1908. Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di perantauan. Hatta adalah guru Sjahrir. Dalam usia 21 tahun, Sjahrir terpilih menjadi sekretaris organisasi tersebut. “Sjahrir hormat sekali kepada Hatta,” kata Rosihan. Begitu pula sebaliknya.

Duet Hatta-Sjahrir membuat PI diperhitungkan. Namun mereka tidak disukai oleh orang-orang komunis di PI, dan disingkirkan dari organisasi itu. Inilah awal mula gesekan antara Sjahrir dengan orang-orang komunis.

Sjahrir dan orang komunis memang sama-sama tidak cocok satu dengan yang lain. Sjahrir tidak menerima konsep materialisme-historis secara dogmatis. Ini berbeda dengan kaum komunis, yang menganggap Sjahrir sebagai bagian dari kelompok sosialis yang berpihak kepada kapitalisme. Kelak Sjahrir banyak tidak sejalan dengan kaum komunis.

I. Kader Dulu, Massa Kemudian
Didepak dari PI, Sjahrir kembali ke tanah air dan mengembangkan jalan politiknya sendiri.
Sepanjang hayat Sjahrir ikut serta membangun dan mengembangkan organisasi dan partai politik yang berjuang untuk kemerdekaan. Dari semua organisasi dan partai politik tersebut, ada benang merah yang jelas: partai dan organisasi tersebut berbasis kader, bukan massa. Tahun 1931-1932, ia ikut mendirikan dan menjadi ketua umum Pendidikan Nasional Indonesia atau lebih dikenal sebagai PNI-Pendidikan. Partai ini adalah partai kader dengan jumlah anggota seribu orang.

PNI-Pendidikan menekankan perlunya peningkatan kecerdasan dan kesadaran politik kepada para anggotanya. J.D. Legge menyebut tugas PNI-Pendidikan kurang spektakuler: mendidik anggota pergerakan dan mempersiapkan diri untuk perjuangan jangka panjang menghadapi Belanda yang jauh lebih kuat. PNI-Pendidikan meyakini, kaum intelektual bertugas membangkitkan kekuatan rakyat, menafsirkan, dan memberikan landasan teoritis.

PNI-Pendidikan adalah antitesis bagi Partai Indonesia (Partindo) pimpinan Sukarno. Partindo memiliki puluhan ribu anggota. Sukarno memang meyakini, bahwa massa adalah kunci dalam pergerakan nasional. Kelak, keyakinan Sukarno ini bertahan hingga saat menjadi presiden. Sejumlah kebijakan politik Sukarno selalu berbasis pada massa, mulai dari politik konfrontatif hingga pemilihan umum.

Keyakinan Sjahrir soal pentingnya kader ini memang tak berlebihan. Sejumlah kader PNI-Pendidikan memang memotori gerakan perlawanan terhadap penjajah. Djohan Sjahroezah memimpin gerakan buruh perminyakan di Jawa Timur. Sementara itu, Sastra, memimpin gerakan bawah tanah di Priangan Timur.

Keyakinan yang sama digunakan Sjahrir untuk memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia menyebut PSI sebagai partai kader. Calon anggota partai dididik dengan sistim sel. Kader juga harus melek politik, dan diwajibkan membaca dua media massa yang beraliran sosialis demokratik, yakni Harian Pedoman dan Majalah Siasat.

Mengapa partai kader? Sjahrir menegaskan, PSI tak perlu memiliki anggota berlimpah. Ia lebih memilih kualitas ketimbang kuantitas: jumlah boleh sedikit, tapi militan, memahami teori perjuangan, dan menguasai situasi dan kondisi. Untuk itu, Sjahrir merekrut kelompok terpelajar, dari kelas menengah yang kaya dan berpengaruh.

Apa relevansi model partai kader seperti PSI di masa demokrasi Indonesia saat ini? Saat ini, mayoritas partai-partai modern Indonesia menyatakan diri sebagai partai kader. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbasis massa pun menyatakan diri sebagai partai kader. Namun konsekuensi menjadi partai kader sangatlah berat.

Partai kader seperti PSI melakukan gerakan pendidikan kadernya secara intensif dan tertutup. Sistem sel menjadikan partai ini memiliki lingkar-lingkar kader sesuai kapasitas, loyalitas, dan kompetensi terhadap partai. Hubungan antara orang nomor satu partai dengan para kader relatif tak berjarak, sehingga transformasi pemikiran dan ideologi bisa berjalan cepat dan efektif. Sjahrir semasa memimpin PSI maupun PNI-Pendidikan selalu menyempatkan diri turun langsung ke sejumlah daerah menemui para kader dan memberikan arahan ideologis.

Keuntungan dari model ini adalah partai mengenali betul kader-kadernya yang bakal menggerakkan organisasi maupun memimpin massa. Ini berguna untuk meminimalisasi penyimpangan atau menekan munculnya ‘kader busuk’ yang justru merugikan partai. Hal inilah yang tak terlihat dari partai-partai Indonesia saat ini. Menamakan diri partai kader, partai-partai politik di Indonesia justru ‘kebobolan’ dengan sejumlah kader yang melakukan tindakan negatif yang merugikan partai: korupsi atau berbuat asusila. Ini yang membedakan tingkat kemurnian partai kader masa PSI dengan partai kader di masa sekarang.

Mungkin yang mirip dengan PSI dalam urusan kaderisasi saat ini adalah Partai Keadilan. Partai Keadilan (yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera) berangkat dari kalangan kampus. Partai berideologi Islam itu memiliki sistem sel melalui kelompok halaqoh-halaqoh, atau kelompok-kelompok pengajian kecil. Setiap kelompok kecil dibimbing oleh seorang guru agama dan ideologi.

Keuntungan kedua model ini adalah munculnya kader-kader dengan pemikiran kuat yang dapat mempengaruhi publik. Kita tahu pada Masa Orde Baru, PSI dilarang hidup lagi setelah dibubarkan oleh Sukarno. Namun pemikiran sosialisme demokrasi kerakyatan ala PSI tak benar-benar mati. Soebadio Sastrosatomo, tokoh sosialis senior, menyebut PSI sebagai state of mind: persekutuan dan jaringan berdasarkan kesamaan gagasan dan spiritual.

Kerugian model ini tentu saja dalam hal massa. Partai yang menitikberatkan pada kader tak selamanya berhasil dalam urusan penggalangan massa. “Partai Sosialis menderita kekalahan yang menghancurkan, yakni kekalahan dalam politik massa,” kata Rudolf Mrazek, penulis biografi Sjahrir.

Dalam situasi politik Indonesia saat ini, terutama dalam kultur yang terbiasa serba instan, politik kader dalam arti sebenarnya tak populer. Partai Keadilan sudah pernah merasakan bagaimana menjadi partai tertutup, yang berujung kekalahan pada pemilu 1999. PKS mencoba membuka diri menjadi lebih berbasis massa, dengan menarik tokoh-tokoh yang memiliki basis massa untuk menjadi legislator atau anggota. Namun, konsekuensinya, di sejumlah daerah tokoh-tokoh PKS tak semuanya bisa dikendalikan dan ada yang terlibat tindakan di luar norma-norma partai.

Politik Indonesia saat ini tak lagi berangkat dari sistim kaderisasi yang baik. Politik Indonesia dijiwai oleh pragmatisme, yakni uang dan pencitraan. Sjahrir tak membangun PSI dengan citra dan polesan tata rias wajah. Ia juga tak punya cukup dana saat mengikuti pemilu 1955. Pedoman dan Siasat yang menjadi corong PSI benar-benar digunakan untuk pendidikan politik, bukan untuk memoles citra partai. Ini pula sebabnya seorang Rosihan Anwar, Pemimpin Redaksi Pedoman, tak terpilih di daerah pemilihan Sumatera Selatan.

II. Anti-fasisme dan Perjuangan Kita
Secara intelektual, Sjahrir dibesarkan dalam tradisi sosial-demokrasi Eropa. Ia percaya marxisme, namun tidak percaya pada hukum-hukum sejarah yang niscaya pada satu tujuan tak terelakkan seperti yang diyakini kaum komunis. Ia menolak adanya partai yang menganggap diri tak pernah salah dan punya otoritas menafsirkan teori Marxisme. Sjahrir Ia menampik koletivisme yang mengancam demokrasi, dan oleh karenanya ia menolak komunisme dan fasisme.

Secara sepintas, komunisme tak berbeda dengan fasisme. Keduanya sama-sama sistem yang totaliter dan tak menghargai kebebasan manusia. Hani R. Hartoko, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dalam salah satu esainya menulis: komunisme adalah sistim totaliter yang mengindustrialisasi suatu masyarakat terbelakang; sedang fasisme adalah sistim totaliter untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat yang lebih maju industrinya

Sjahrir sangat menolak fasisme. Ini terlihat dari pamfletnya yang terkenal, Perjuangan Kita. Ia menyesalkan, masuknya fasisme dalam jiwa bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, sebagaimana tertulis dalam Perjuangan Kita: ‘Pemuda kita itu umumnya hanya mempunyai kecakapan untuk menjadi serdadu, yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin. Oleh karena itu ia tidak berpengetahuan lain, cara ia mengadakan propaganda dan agitasi pada rakyat banyak itu seperti dilihatnya dan diajarnya dari Jepang, yaitu fasistis. Sangat menyedihkan keadaan jiwa pemuda kita’.

Menurut J.D. Legge, sejak dulu, Sjahrir telah menyadari kemungkinan-kemungkinan otoriterisme yang melekat pada sebagian besar pemikiran kaum nasionalis, yang memandang negara sebagai sesuatu yang memungkinkan pemenuhan diri individu. Dalam pamflet Perjuangan Kita, Sjahrir menekankan perlunya revolusi kerakyatan.

“Revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan,” tulisnya. “Negara Republik Indonesia yang kita jadikan alat dalam revolusi rakyat kita harus kita jadikan alat perjuangan demokratis, dibersihkan dari sisa-sisa Jepang dan fasismenya.”

Siapa yang memimpin revolusi ini? Sebagaimana keyakinan Sjahrir soal partai kader, partai dibentuk oleh mereka yang terdidik, berdisiplin, berpengetahuan modern untuk membawa rakyat dalam revolusi.

Menarik, bahwa Sjahrir lebih mengedepankan demokrasi ketimbang nasionalisme dalam sebuah revolusi. Dalam Perjuangan Kita, ia menulis: “…revolusi nasional hanya merupakan hasil dari revolusi-demorasi kita. Bukan nasionalisme harus nomor satu akan tetapi demokrasi, meskipun kelihatannya lebih gampang kalau orang banyak dihasut membenci orang asing saja.”

Pemikiran Sjahrir dalam Perjuangan Kita, terutama mengenai kewaspadaan terhadap fasisme, masih sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Belajar dari bangkitnya rezim-rezim fasis dan ultranasionalis di seluruh Dunia, semua berawal dari situasi negara yang tak stabil. Rakyat merasa tidak aman, miskin, dan pemerintah cenderung tak berani bersikap. Situasi seperti ini menyediakan potensi munculnya orang kuat yang menggunakan doktrin nasionalisme untuk membangkitkan pemerintahan totaliter. Maka demokrasi harus dipelihara.

III. Sosialisme Kerakyatan
Rosihan Anwar mengatakan, salah satu sumbangsih Sjahrir untuk Indonesia adalah ideologi dan konsep ekonomi sosialisme kerakyatan. Ini bentuk lain dari sosialisme demokrasi yang diadaptasi dalam iklim sosial-politik Indonesia. Sjahrir tidak percaya perjuangan kelas masih relevan untuk meruntuhkan kapitalisme. Sosialisme justru bisa dicapai dengan jalan demokratis dan bukannya revolusi kekerasan.

Kata kunci sosialisme kerakyatan adalah kemanusiaan. Sebagaimana dikutip Rosihan dari dasar-dasar dan pandangan politik Partai Sosialis Indonesia, “sosialisme yang kita maksudkan adalah sosialisme yang berdasarkan atas kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia orang seorang…Sosialisme semestinya tidaklah lain daripada penyempurnaan dari segala cita-cita kerakyatan, yaitu kemerdekaan serta kedewasaan kemanusiaan yang sebenarnya.”

‘Kemanusiaan’ pula yang membuat Sjahrir tak sejalan dengan kaum Komunis yang dijiwai ajaran dogmatis Stalin dan Lenin. “Mereka menghancurkan, dalam diri mereka sendiri, jiwa serta semangat sosialisme, yaitu kemampuan menghargai kemanusiaan dan martabat manusia,” katanya dalam pidato di Kongres Sosialis Asia II,di Bombay, India, 6 November 1956.

Namun Muhammad Chatib Basri, ekonom Universitas Indonesia yang pro-pasar, mengkritik kontradiksi Sjahrir. Di satu sisi, Sjahrir bicara soal kemanusiaan dan menolak kolektivisme ala komunis. Ia tak percaya mekanisme pasar. Di sisi lain, Sjahrir ingin adanya kebijakan Negara yang menjaga kebebasan individu. Padahal, Negara berpotensi menghancurkan kebebasan individu dan kemanusiaan. Mengutip Kenneth Arrow, Basri mengingatkan: preferensi sosial tak selamanya sejalan dengan preferensi individu. Mayoritas berpotensi menginjak minoritas. Sebaliknya, tak ada jaminan juga, preferensi pemerintah yang terdiri atas segelintir orang akan sejalan dengan preferensi publik.

Apa yang bisa kita ambil dari sosialisme kerakyatan Sjahrir ini? Pada dasarnya, semangat pemerintah untuk menyejahterakan rakyat haruslah menjunjung tinggi asas kemanusiaan seseorang. Program-program pemerintah tak boleh mengabaikan penghargaan terhadap rasa kemanusiaan, walaupun program itu mengatasnamakan kesejahteraan.

Pemberian bantuan langsung tunai secara serampangan jelas mengabaikan penghargaan terhadap rasa kemanusiaan, karena menganggap manusia tak ubahnya pengemis dan menciptakan mentalitas pengemis. Seperti kata Sjahrir, sebuah program pembangunan dan pemerintah hatuslah penyempurnaan cita-cita kerakyatan, salah satunya kedewasaan kemanusiaan.

PSI bubar pada Hari Kemerdekaan. Namun ide-ide Sjahrir tak mati dalam waktu dekat, setidaknya selama kita masih meyakini kemanusiaan menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar