Sorotan

Sejarah Ringkas Perseteruan Politik di Jember dalam 14 Momentum

Bupati Faida di tengah-tengah anggota DPRD Jember sebelum sidang paripurna beberapa tahun lalu

Rabu, 22 Juli 2020. Akhirnya, DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi melengserkan Bupati Faida dalam sidang paripurna yang dihadiri 45 dari 50 orang anggota parlemen dari tujuh fraksi. Ini sejarah pemakzulan pertama di Jember dan Jawa Timur. Mungkin juga sejarah pertama di mana seluruh fraksi di parlemen menyatakan sikap bulat untuk mengajukan pemakzulan seorang kepala daerah ke Mahkamah Agung.

Sebagian pengamat dan publik menilai pemakzulan ini terkait dengan politik pemilihan kepala daerah. Kebetulan Bupat Faida mencalonkan diri kembali dengan menggunakan jalur calon perseorangan dan tak lagi bersama partai politik. Dugaan ini sekilas masuk akal, namun tak sepenuhnya benar. Jika mengacu pada sejarah perjalanan pemerintahan Bupati Faida sejak 2016, sesungguhnya pemakzulan ini adalah puncak dari kisah panjang konflik politik dengan DPRD Jember.

Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief dilantik pada Rabu, 17 Februari 2016, setelah menang dalam pemilihan kepala daerah pada akhir 2015. Mereka didukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional yang memiliki 17 kursi di parlemen. Pendukung Faida memang minoritas. Namun dalam perjalanan empat tahun masa pemerintahan Faida, ketegangan politik terus-menerus terjadi. Tak hanya melibatkan Faida dengan partai-partai oposisi, namun bahkan dengan partai-partai pendukungnya sendiri di parlemen.

Problem utama adalah buruknya komunikasi antara kedua belah pihak, pelanggaran aturan, dan ditabraknya pagar api demokrasi oleh Bupati Faida sendiri. Pagar api yang dimaksud adalah norma-norma tak tertulis di antara kedua belah pihak untuk saling menghormati posisi, peran, dan fungsi masing-masing tanpa saling mengabaikan. Beritajatim.com mencatat ada 14 momentum yang menjadi titik balik relasi eksekutif dan legislatif.

Tahun 2016
1. Bupati Tak Hadiri Undangan Pansus Tambang DPRD Jatim
Konflik pertama sudah terjadi pada 2016, saat Bupati Faida tidak menghadiri rapat soal tambang di DPRD Jawa Timur. Masalah tambang emas adalah masalah sensitif di Jember. Sejak 2000, masyarakat Jember menolak keberadaan tambang emas di Kecamatan Silo. Namun konflik pertama antara bupati dengan DPRD ini tidak membesar. Apalagi belakangan Bupati Faida menegaskan komitmennya untuk tak menyetujui penambangan emas di Silo.

2. Hizbut Tahrir Indonesia
Isu lain yang membuat suhu politik naik adalah dugaan hubungan erat Bupati Faida dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Dugaan ini dipicu oleh kehadiran Faida saat masih menjabat direktur Rumah Sakit Bina Sehat dalam acara diskusi yang digelar HTI pada 2015. Faida sempat menolak untuk melarang kegiatan HTI saat menjadi bupati, dengan alasan saat itu organisasi tersebut belum dilarang resmi oleh pemerintah.

Tiga fraksi sudah sepakat mengusulkan interpelasi terhadap bupati, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Amanat Pembangunan. Patut dicatat, Fraksi Amanat Pembangunan mencakup PAN yang pada pilkada sebelumnya adalah pendukung Faida. Namun saat itu Fraksi PDI Perjuangan menolak rencana interpelasi tersebut, karena menilai tak memiliki dasar yang cukup kuat. Interpelasi pun batal.

Tahun 2017
3. Interpelasi Pertama
Interpelasi akhirnya benar-benar terjadi pada 13 Januari 2017. Interpelasi digunakan untuk mempertanyakan keputusan Bupati Faida mencopot Sekretaris DPRD Farouq tanpa berbicara dengan pimpinan parlemen sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam pemungutan suara terbuka, 23 anggota DPRD Jember mendukung penggunaan hak interpelasi, 11 anggota menolak, delapan anggota tidak hadir, delapan orang walk out. Sebanyak 23 anggota yang mendukung berasal dari Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sebelas 11 anggota Dewan yang menolak berasal dari PDI Perjuangan, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Dari tiga partai ini, hanya Demokrat yang bukan pengusung Bupati Faida saat pemilihan kepala daerah. Sementara itu, legislator dua partai pendukung Faida, Hanura dan Nasional Demokrat, memilih walkout.

Bupati Faida sendiri tak hadir dalam sidang interpelasi jawaban pada pekan berikutnya. Namun dia mengirimkan salah satu asisten untuk membacakan jawaban tertulis. Jawaban Faida itu ditolak DPRD Jember. Parlemen secara resmi memberikan waktu sepekan atau tujuh kali 24 jam kepada Bupati Faida untuk mematuhi ketentuan dua undang-undang dan satu peraturan pemerintah dengan mengembalikan jabatan sekretaris DPRD seperti semula.

Bupati Faida menolak permintaan itu. DPRD Jember tak menemukan kesepakatan bersama untuk melanjutkan hak interpelasi ini menjadi hak angket.

4. Bibit-bibit Perpecahan dengan Fraksi Pendukung
Tahun kedua pemerintahan Faida memunculkan bibit-bibit perpecahan dengan dengan fraksi pendukung di DPRD Jember. Ini gara-gara tidak dilaksanakannya sebagian program APBD 2017 yang sudah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Salah satunya adalah program pavingisasi di desa, yang tak dilaksanakan dengan alasan proposal pengajuan proyek tidak diterima Bupati Faida.

Sejumlah legislator dari Nasdem dan PDI Perjuangan berang, karena sejumlah titik program pavingisasi tersebut adalah wilayah konstituen mereka yang ikut memenangkan Bupati Faida saat pilkada. “Kalau di desa-desa (pavingisasi tidak jadi), itu ngamuknya ke saya bukan ke bupati: deremma mak DPR-e carpak (bagaimana kok anggota DPR membual, red),” keluh David Handoko Seto, legislator Nasdem.

5. Bupati Tak Tandatangani Perkada Soal Gaji dan Tunjangan DPRD
Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pertengahan tahun 2017.

Sesuai pasal 29, pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan diri, paling lambat tiga bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Peraturan daerah sebagai turunan PP tersebut sudah disahkan pada medio Agustus 2017. Namun peraturan kepala daerah sebagaimana ketentuan PP itu belum juga ditandatangani Bupati Faida, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mencairkan gaji dan tunjangan tersebut.

6. Konflik Pembahasan Perubahan APBD 2017
Penataan birokrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember mengakibatkan banyaknya posisi pucuk organisasi perangkat daerah yang diisi pelaksana tugas dan pelaksana harian. Saat pembahasan Perubahan APBD 2017, ada tujuh kepala dinas berstatus berstatus pelaksana tugas dan pelaksana harian, serta satu kepala dinas yang proses mutasinya dari kota lain belum selesai.

DPRD Jember menginginkan agar pembahasan Perubahan APBD tidak dilakukan oleh pelaksana tugas atau harian, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 14 menyebutkan, badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Selain itu, pelaksana tugas dan pelaksana harian seharusnya dijabat oleh pejabat dari unit kerja tersebut dan bukan unit kerja lainnya. Pengangkatannya pun harus mengikuti daftar urutan kepegawaian. Kepala bidang seharusnya tidak menduduki pelaksana tugas kepala dinas.

Di lain pihak, Bupati Faida menolak hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) yang menjadi dasar Perubahan APBD Kabupaten Jember 2017, antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam pembahasan itu, Badan Anggaran merekomendasikan pencoretan sejumlah anggaran dan dilakukan penyesuaian.

Komunikasi pun buntu. Bupati Faida kemudian menandatangani sendiri nota kesepakatan KUPA-PPAS yang menjadi dasar pembahasan Perubahan APBD Jember, pada 18 September 2017. Padahal lazimnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 88 ayat 1, KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pemerintah Provinsi Jatim pun turun tangan memediasi konflik tersebut. Pemprov membenarkan sikap DPRD Jember yang menginginkan agar pembahasan Perubahan APBD tidak dilakukan pelaksana tugas atau harian. Namun Biro Pemerintahan Umum saat itu meminta agar pembahasan Perubahan APBD dilanjutkan, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah yang dijabat pelaksana tugas dan harian ditandatangani langsung oleh bupati.

Selain itu, resume dan catatan hasil pembahasan KUPA-PPAS yang berisi rekomendasi pencoretan sejumlah anggaran, tetap dilampirkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh DPRD dan bupati. Gubernur yang mengevaluasi apakah Perubahan APBD sudah sesuai dengan catatan hasil pembahasan tersebut.

7. Pembahasan APBD 2018 Macet
Setelah pembahasan Perubahan APBD 2017 bermasalah, pembahasan Rancangan APBD 2018 pun macet. DPRD Jember meminta agar anggaran Rp 17 miliar untuk makanan dan minuman di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten direalokasi ke sektor lain yang diprioritaskan, seperti anggaran pertanian.

Keseluruhan, DPRD Jember mengusulkan realokasi anggaran Rp 125 miliar dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara), untuk penambahan honor guru tidak tetap tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), percepatan pembangunan infrastruktur, maupun sektor pertanian.

Namun Bupati Faida menolak dan menghendaki agar KUA-PPAS yang disepakati adalah dokumen awal yang dibuat eksekutif sebelum dibahas. Alhasil penandatanganan kesepakatan bersama KUA-PPAS yang menjadi dasar pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 pun urung dilakukan, hingga melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Parlemen akhirnya mengalah dan setuju dengan keinginan bupati, asalkan usulan realokasi Rp 25 miliar dari Badan Anggaran DPRD Jember untuk kepentingan honor GTT dan PTT tak ditolak. Saat itu aksi mogok GTT dan PTT terjadi di sejumlah titik menuntut peningkatan kesejahteraan. Namun Bupati Faida tak beringsut dari sikap awal.

Kemacetan ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun tangan lagi. Mediasi terakhir dilakukan di kafe Excelsso, Kabupaten Jember, 22 Februari 2018. Akhirnya disepakati, guru honorer bisa mendapat insentif Rp 1,4 juta per bulan dengan melihat masa pengabdian masing-masing.

Tahun 2018
8. Defisit Bertambah Gara-gara Lupa
Sebenarnya di luar mediasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tahun ini hubungan DPRD Jember dan Bupati Faida relatif tak sekeras tahun sebelumnya. Ini ditunjukkan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 yang terbilang cepat, yakni pada 30 Oktober 2018 atau sebulan sebelum batas waktu yang ditentukan perundang-undangan.

“Saya kira ini yang tercepat di Jawa Timur, mungkin yang tercepat di Indonesia. Saya senang Tim Anggaran dan Badan Anggaran pada sadar semua,” kata Bupati Faida saat itu.

Namun lagi-lagi muncul persoalan yang disebabkan Pemkab Jember sendiri. Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 diketahui membengkak setelah pembahasan selesai dilakukan dan disahkan. Persoalannya: Tim Anggaran Pemerintah Daerah lupa memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 177,828 miliar. Alhasil DPRD Jember pun terpaksa menyetujui adendum atau perubahan APBD yang sudah ditandatangani bersama.

Belakangan diketahui, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 adalah yang terburuk di Jawa Timur, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI. Pertama kali dalam sejarah Jember, BPK tak berani memberikan penilaian apapun atau disclaimer terhadap pelaksanaan APBD 2019. Laporan keuangan APBD 2019 tak cukup layak dan memenuhi syarat untuk diaudit sesuai peraturan perundang-undangan. Disclaimer ini lebih buruk daripada opini tidak wajar.

Tahun 2019
9. Viral Video Tuduhan Terhadap DPRD Jember oleh Bupati
Video ini viral jelang pemilu. Gara-gara video ini, sejumlah pendukung Calon Presiden Joko Widodo menggelar tahlil dan doa bersama di halaman gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut kejelasan sikap DPRD Jember terkait dengan viralnya video Bupati Faida yang menyinggung 50 anggota parlemen.

Dalam video tersebut, Bupati Faida sedang berbicara di rumah salah satu warga dan dikelilingi beberapa orang. Wajah Abdul Rohim, suaminya dan calon legislator DPR RI dari Partai Nasional Demokrat, juga terlihat. Faida berharap DPRD kabupaten hasil pemilu betul-betul diisi oleh para legislator yang memperjuangkan rakyat.

“Bukan kayak sekarang, 50 orang geridduh meloloh (ribut terus). Berantem terus sama bupati. Saya memang tidak mau kalau suruh nyogok-nyogok terus baru ditandatangani APBD. Tidak mau saya. Makanya geridduh meloloh,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.

Tuduhan ini dibantah DPRD Jember. Mereka menyatakan tak tuduhan ini tak berdasar, apalagi faktanya, pembahasan APBD 2019 berjalan mulus, dan bahkan sudah disahkan bersama sebulan sebelum tenggat 30 November 2018.

10. Bupati Faida Tidak Hadiri Pelantikan DPRD Periode 2019-2024
Hubungan Bupati Faida dengan parlemen tak diawali dengan bagus. Ia tak menghadiri pelantikan anggota DPRD Jember 2019-2024, dan memilih hadir dalam sebuah acara di Makassar. Pemkab Jember diwakili Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief dalam acara pelantikan tersebut.

11. Pembahasan APBD 2020 Macet
Pembahasan APBD 2020 macet karena perbedaan pemahaman soal Surat Mendagri tertanggal 11 November 2019. Dalam surat itu, ada tiga perintah yang harus dilaksanakan Bupati Faida, yakni pencabutan belasan surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

DPRD Jember meminta Bupati Faida lebih dulu mematuhi perintah mendagri yang dikuatkan perintah gubernur sebelum melanjutkan pembahasan APBD 2020. Mereka khawatir, jika KSOTK organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan berdampak hukum terhadap keabsahan APBD. Selain itu, DPRD Jember beralasan tengah menjalankan amanat Kemendagri untuk mengawasi pelaksanaan isi surat tersebut.

Namun Bupati Faida mengabaikan permintaan parlemen dan menganggap surat mendagri itu tak berkaitan dengan pembahasan APBD. Akhirnya dia memilih untuk menerbitkan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan APBD 2020. Persoalan ini membuat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kembali turun tangan melakukan mediasi.

Terakhir, Pemprov Jatim menurunkan tim khusus yang dipimpin Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra. Tim mempertemukan Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember, di kantor Badan Koordinator Wilayah V Jember, Kamis (25/6/2020). Pertemuan ini sedianya membahas APBD 2020 yang sempat terhenti sejak November 2019. Namun ternyata pembahasan menemui jalan buntu kembali.

Dalam pertemuan itu ditandatangani berita acara oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Ketua Tim Anggaran Mirfano yang berisi tiga hal.

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD 2020 Kabupaten Jember, dalam waktu tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada pukul 13.21 WIB.

12. Bupati Tak Hadiri Paripurna Interpelasi
Surat Mendagri ibarat kotak pandora yang membuka sejumlah persoalan, terutama terkait tidak adanya kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun ini dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Jember. DPRD Jember akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi dan meminta Bupati Faida menjawab tiga pertanyaan.

1. Mengapa Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah?
2. Mengapa Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor R-3419/KASN/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam Mutasi Pegawai di Lingkungan Kabupaten Jember?
3. Mengapa Bupati Jember juga tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus?

Sebagaimana interpelasi dua tahun sebelumnya, bupati tak menghadiri sidang paripurna, 27 Desember 2019. Namun kali ini Faida juga tak mengirimkan pejabat untuk mewakilinya dalam memberikan jawaban kepada parlemen. Hubungan makin memanas, setelah tersiar potongan klip Bupati Faida yang menyebut sidang paripurna interpelasi tidak penting saat diwawancarai wartawan.

Tahun 2020
13. Bupati Tak Mengakui Hak Angket
Merasa diabaikan, DPRD Jember pun meningkatkan penggunaan hak menjadi hak angket. Penggunaan hak ini disetujui seluruh fraksi yang berjumlah tujuh di parlemen. Panitia angket diketuai politisi PDI Perjuangan Tabroni.

Penggunaan hak angket ini ditolak Bupati Faida. Ia mempertanyakan keabsahannya, dan melarang semua pejabat organisasi perangkat daerah untuk menghadiri undangan panitia angket. Namun ada sejumlah aparatur sipil negara yang tetap menghadiri undangan tersebut dan memberikan keterangan sebagaimana diminta parlemen.

Diabaikan Bupati Faida, panitia angket tetap bertugas dan mengeluarkan lima rekomendasi untuk DPRD Jember dalam sidang paripurna, Jumat (20/3/2020). Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Panitia angket juga merekomendasikan pengusutan tuntas semua pihak yang patut diduga terlibat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, rekanan pengadaan barang dan jasa, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan OPD terkait dan semua stakeholder, menyusul adanya temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Tujuannya adalah untuk memberikan garansi resmi dan jaminan kualitas pemasangan rangka atap baja ringan yang dicantumkan dalam klausul kontrak kerja dan ditandatangani pejabat berwenang.

Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket.

14. Pemakzulan
Setelah sempat terganjal pandemi, DPRD Jember akhirnya melaksanakan rekomendasi panitia angket, yakni menggelar sidang paripurna hak menyatakan pendapat, Rabu (22/7/2020). Lagi-lagi suara parlemen solid. Tujuh fraksi menyatakan setuju memakzulkan Faida secara politik, dan mengajukan pengesahannya kepada Mahkamah Agung.

Kesimpulan
Persoalan politik antara eksekutif dan legislatif di Jember seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kepala daerah dan DPRD sama-sama bagian dari trias politika dan dipilih langsung oleh rakyat. Pengabaian salah satu pihak terhadap yang lain sama saja dengan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketegangan politik tak akan memuncak dan berakumulasi, jika pemerintah pusat konsisten terhadap aturan dan produk hukum yang mereka buat sendiri, dengan menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Komisi Aparatur Sipil Negara, surat Mendagri tertanggal 11 November 2019, dan hasil mediasi yang dipimpin Inspektorat Pemerintah Provinsi Jatim pada 25 Juni 2020, sebenarnya persoalan sudah sangat terang-benderang. Tinggal keberanian pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak melanggar peraturan perundang-undangan dan menyebabkan terjadinya pelanggaran aturan. Pembiaran pelanggaran bisa mengancam sistem bernegara yang susah-payah dibangun berdasarkan kesepakatan politik bersama. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar