Sorotan

Sabtu Malam di Sebuah Radio

Saya menghabiskan Sabtu malam (17/10/2020) dalam sebuah acara bincang-bincang di studio K Radio, membahas optimisme dan pesimisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersama Ahmad Hanafi, komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hanafi adalah kawan saya semasa bergiat di pers kampus dan sempat menjadi reporter televisi RCTI sebelum akhirnya terpilih menjadi komisioner pada 2015. Kami sempat sama-sama melewati masa Reformasi 1998, dan meyakini bahwa hanya demokrasi yang sebenarnya yang dibutuhkan rakyat untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran.

Logikanya mudah saja. Dengan partisipasi politik di bilik suara, maka terpilihlah pemimpin sesuai keinginan rakyat. Pemilu pasca reformasi bukanlah pemilu semasa Orde Baru yang hasilnya mudah ditebak: Soeharto dan Golkar selalu menang. Pemilu pasca reformasi menyediakan kemungkinan-kemungkinan dan juga tantangan bahwa siapapun bisa menjadi presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, atau walikota.

Namun mengapa dari pemilu ke pemilu, baik nasional maupun daerah, golput atau kelompok orang yang memilih untuk memboikot selalu jadi pembicaraan? Bahkan KPU RI mematok target partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah pada angka 75 persen. Target ini secara implisit sebenarnya menunjukkan bahwa golput menjadi persoalan yang tak bisa diremehkan.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa yang sekarang menjadi penyelenggara pemilu, Hanafi menganggap golput sudah tak relevan dan bukan jawaban. “Toh pemilu kita saat ini berbeda dengan pemilu pada masa orba,” katanya.

Hanafi mengingatkan, golput yang pernah digagas cendekiawan Arief Budiman itu adalah upaya mendelegitimasi pemilu semu pada masa orde baru. Proses elektoral hari ini berlangsung lebih demokratis, karena tak ada lagi tekanan dan intimidasi dari rezim. Orang bebas memilih, dan para kandidat presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah harus bekerja keras untuk memikat dan meyakinkan pemilih.

“Namun kenapa golput masih ada?” tanya Aniek Jamadi, tuan rumah acara bincang-bincang malam itu.

Saya mengatakan, golput hari ini berbeda alasan dengan golput masa orba. Orang memilih untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara lebih dikarenakan kekecewaan terhadap hasil pemilu di semua tingkatan. Pemilu setiap lima tahun sekali adalah sebuah proses untuk memperbaiki harapan dan mengoreksi kepemimpinan yang sudah berjalan.

Namun, problemnya harapan tak pernah terkoreksi. Indonesia selalu tersandung pada masalah-masalah yang sama setelah pemimpin baru terpilih. Bagi sebagian orang, ini mengecewakan dan memunculkan apatisme. Mereka yang tak datang ke TPS adalah orang-orang yang patah hati terhadap proses demokrasi dan tak percaya lagi bahwa kondisi bisa diperbaiki.

Minggu pagi, saya mendapat pesan WhatsApp dari kawan saya semasa kuliah. “Sudah ga percaya, Pak. Belakangan kecewa sama negara. Dulu masih berharap negara berubah setelah rezim orba lewat. Politisi lama lewat. Eh ternyata, yang muda juga terjebak pola politik yang sama,” katanya sambil mencantumkan emotikon ketawa.

Mereka yang kecewa tentu tak boleh melakukan aksi kekerasan untuk mengekspresikan kekecewaan. Maka golput menjadi satu-satunya jalan damai. Pemerintah membuat regulasi bakal menyeret siapapun yang mengajak orang untuk golput. Namun ancaman tak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan.

Tentu saja, tidak semua orang yang tak datang ke TPS memiliki alasan seideologis itu. Sebagian lainnya, jika tak ingin dikatakan sebagian besar, lebih dikarenakan ketidaktahuan terhadap informasi pemilu dan calon-calon yang menjadi peserta. Inilah yang dikhawatirkan dalam kondisi pandemi.

Orang tidak datang ke TPS karena takut tertular Covid-19. Tabiat perilaku orang Indonesia yang mengabaikan protokol kesehatan dalam beraktivitas di keramaian, menjadikan dugaan rendahnya partisipasi pemilih karena kekhawatiran terhadap Covid ternegasikan. Problem utama yang ditimbulkan pandemi adalah repotnya para kandidat, kecuali petahana, untuk mengampanyekan dan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Tanpa tahu bagaimana sosok dan janji seorang kandidat, bagaimana rakyat hendak memilih.

Pandemi membuat ruang gerak kampanye tatap muka terbatasi. Tak ada lagi kampanye dengan mengundang ribuan orang. Kini hanya ada maksimal 50 orang dalam ruangan dan 100 orang di luar ruangan yang boleh mengikuti kampanye calon.

Para calon sebenarnya bisa menggunakan sarana kampanye lain, seperti media massa maupun media dalam ruang publik seperti baliho dan spanduk. Namun, sialnya, regulasi tak berpihak kepada mereka. Gambar-gambar di baliho dan spanduk di sejumlah tempat umum ditertibkan dengan alasan tak sesuai aturan. Sementara kampanye melalui media massa dibatasi hanya pada 14 hari terakhir masa kampanye dengan dibiayai KPU.

Padahal selain untuk sarana sosialisasi, media massa, baik cetak, televisi, radio, dan dalam jaringan, juga efektif untuk meluruskan isu-isu dan kabar bohong terhadap calon dan pemangku kepentingan pemilu yang beredar di media sosial.

Hanafi mengatakan, filosofi pembatasan ini adalah memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada semua calon, baik yang memiliki modal finansial besar maupun tidak. Namun saya menganggap filosofi ini tak sesuai realitas. Hari ini tidak ada kandidat yang maju dalam kontestasi pilkada hanya dengan modal dengkul atau hanya popularitas di kalangan warga. Kekuatan finansial mayoritas calon rata-rata berimbang, Sekali pun ada jarak, jarak itu tak terlalu lebar.

Hal terpenting adalah para calon tidak menggunakan uang dan fasilitas negara untuk mengampanyekan diri mereka. Ruang untuk berkampanye dengan gambar di ruang publik maupun di media massa seharusnya tak dibatasi, karena dengan ruang gerak terbatas, para penantang akan kesulitan mengimbangi kandidat petahana. Mata pengawasan justru harus diarahkan kepada calon petahana yang berpotensi membiayai kampanye terselubung dengan dana APBD.

Sabtu malam itu, kami sepakat: seberapapun tinggi atau rendah partisipasi pemilih, legitimasi hukum hasil pemilihan kepala daerah tak akan terganggu selama dilaksanakan sesuai prosedur. Pertanyaan besarnya justru ada pada para pemenang: apakah akan mendengarkan suara publik untuk memperbaiki kondisi dan sistem dengan kewenangan regulasi yang dimiliki, atau membiarkan masyarakat semakin terbenam dalam kekecewaan dan ketidakpercayaan. [wir]





Apa Reaksi Anda?

Komentar