Sorotan

Saat Bonek Turun ke Jalan…

Bonek kembali terlibat polemik dengan Pemerintah Kota Surabaya. Setelah masalah hukum Wisma Persebaya di Karanggayam, kini urusannya soal penggalangan dana untuk korban bencana alam.

Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya membubarkan aksi penggalangan dana yang dilakukan Bonek di perempatan Kertajaya, Sabtu (23/1/2021). Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menyebut penggalangan dana harus mengajukan izin ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Linmas setempat. Dasarnya adakah Peraturan Wali Kota Surabaya No. 55 Tahun 2017.

Tindakan ini jelas menyulut kemarahan Bonek. Husain Ghozali dari Green Nord mengatakan, dua kali aksi kemanusiaan yang digelar Bonek dihentikan. Sebelumnya, Satpol PP membubarkan Bonek yang tengah membungkus bantuan barang untuk korban bencana di salah satu warung kopi di Surabaya.

Bonek mengaku tak berkomunikasi dengan Satpol PP dalam soal penggalangan dana ini. Mereka lebih memilih berkomunikasi dengan kepolisian. Alasannya sederhana: polisi lebih mudah diajak berkoordinasi daripada Satpol PP yang mengedepankan masalah perizinan. “Karena memang lama kalau harus nunggu izin. Makanya kita harap jangan diruweti, jangan dipersulit karena bantuan ini sangat dibutuhkan cepat oleh saudara-saudara kita yang kena bencana,” kata Husain.

Polemik ini sebenarnya bisa diselesaikan, karena pada dasarnya kedua belah pihak memiliki itikad dan niat baik yang sama. Aturan memang mengharuskan semua aksi penggalangan dana kemanusiaan diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak penyalur donasi. Itulah kenapa perizinan dibutuhkan dari pemerintah daerah.

Namun harus diakui memang aturan pemerintah daerah sedikit-banyak mempersulit partisipasi publik yang berkarakter seperti Bonek. Salah satu syarat kewajiban penyelenggara aksi adalah adanya akta pendirian badan atau lembaga kesejahteraan sosial dari notaris, jika memang dilakukan oleh organisasi atau komunitas. Selain itu, perlu ada Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial.

Ini tentu saja problem besar bagi Bonek.Kita tahu Bonek tidak memiliki satu federasi organisasi besar berbadan hukum, sebagaimana organisasi suporter di kota lain. Pembentukan Bonek lebih bersifat spontanitas berdasarkan kesamaan identitas kampung, tempat tinggal, maupun latar belakang status kultural lainnya. Bonek sejatinya adalah wajah dan karakter masyarakat Surabaya sejak dulu: spontan dan apa adanya.

Di lain pihak, Bonek sudah berpengalaman melakukan aksinya tanpa terikat regulasi wali kota tersebut. Tahun 2018, penggalangan dana Bonek mencapai ratusan juta rupiah dan mereka berangkat sendiri ke Nusa Tenggara Barat dan Palu. Mereka menjadi relawan, membantu warga yang menjadi korban, sekaligus melakukan penyembuhan trauma kepada anak-anak. Bahkan, di Palu, Bonek juga membantu posko yang didirikan Pemkot Surabaya dalam menyalurkan bantuan.

Tiga tahun kemudian, aksi serupa dilakukan lagi saat bencana terjadi di mana-mana. Informasi terakhir, Bonek Disaster Rescue Team (BDRT) bertolak ke perbatasan Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, untuk melakukan aksi kemanusiaan di sana. Kabar ini tentu menggembirakan dan layak dipuji.

Mungkin aksi-aksi nyata ini pula yang membuat warga Surabaya ikhlas menitipkan sebagian rezeki mereka untuk disalurkan Bonek. Nominal ratusan juta rupiah yang berhasil digalang Bonek tentu sudah cukup menjadi indikasi kepercayaan publik kepada mereka.

Keinginan Pemkot Surabaya menegakkan aturan dan rekam jejak aksi kemanusiaan yang dilakukan Bonek seharusnya bisa dijembatani. Penegakan aturan itu penting. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara menegakkan aturan itu. Ini yang membedakan manusia dengan mesin dalam menjalankan sistem: kompromi.

Alih-alih melarang dan membubarkan, Pemkot Surabaya sebaiknya menawarkan kerjasama untuk melakukan pendampingan maupun supervisi terhadap aksi Bonek. Dengan demikian, aksi penggalangan dana bisa tetap dilakukan, namun di bawah pantauan Pemkot. Keuntungannya: ini akan semakin meyakinkan publik bahwa aksi penggalangan dana ini benar-benar serius.

Jadi, mengapa tidak duduk bersama, ngopi bareng, dengan tetap pakai masker? Lalu mari dibicarakan kesamaan-kesamaan saja. Bukan perbedaan. Toh semua untuk kemanusiaan. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar