Sorotan

Risma Bukan Lebay tapi Memberi Pendidikan Politik

Ribut Wijoto.

WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI kembali jadi perbincangan publik. Kali ini bukan tentang prestasinya memimpin kota Surabaya. Sosok Risma viral karena menjadi korban dugaan ujaran kebencian. Dia dibilang ‘kodok betina’ oleh seorang ibu rumah tangga bernama Zikria Dzatil.

Atas kasus yang menimpa dirinya, semula, Risma mendapat banyak simpati. Tetapi begitu Risma membuat laporan ke kepolisian dan Zikria Dzatil ditangkap lalu ditahan, sikap publik pun terbelah. Sedikit demi sedikit, beberapa pihak mulai mengkritik Risma. Saat ini, kritik terhadap Risma semakin deras.

Rsima dinilai lebay alias berlebihan. Alasannya, Risma hanya mau memaafkan Zikria Dzatil namun tidak bersedia mencabut laporan. Padahal Zikria Dzatil berserta keluarganya telah terang-terangan meminta maaf. Meminta maaf sekaligus berharap laporan Risma dicabut.

Tidak hanya itu, sikap Risma juga dibandingkan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Walau sering dicemooh di media sosial (medsos), Anies Baswedan tidak membuat laporan ke kepolisian. Maka, sikap Anies dinilai lebih bijaksana.

Sebagai pejabat publik, yaitu Wali Kota Surabaya, telinga Risma diminta tidak terlalu tipis. Tidak mudah tersinggung bila dicemooh melalui medsos. Cemooh terhadap Risma dinilai sebagai bagian dari kritik.

Terbaru, Risma yang dilaporkan oleh Mila Machmudah (identitasnya semula dirahasiakan) ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Laporan terkait penanganan kasus penghinaan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diduga cacat hukum. Mila Machmudah menganggap Risma telah menyalahgunakan wewenang sebab tak melaporkan secara pribadi, melainkan menggunakan instansi hukum Pemkot Surabaya melalui Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati.

Atas masuknya laporan ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Risma memberi jawaban tegas. Risma memastikan bahwa laporannya dibuat secara pribadi. “(Laporan) saya pribadi dan saya diperiksa pribadi. Bukan atas nama siapa pun, saya tanda tangan pribadi,” ucap Risma.

Sikap keras Risma ini memang tidak terlalu biasa di ekosistem politik Indonesia. Biasanya, pejabat publik bakal segera memaafkan dan mencabut laporan ketika pelaku ujaran kebencian telah mengaku tobat dan meminta maaf. Kadang kala, pelaku ujaran kebencian justru diundang untuk datang oleh pejabat yang menjadi korban ujaran kebencian.

Tetapi Risma beda. Dia hanya bersedia memaafkan. Laporan tidak dicabut bahkan Risma enggan menemui atau ditemui oleh Zikria Dzatil.

Ekosistem politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang memberi ‘harga sangat murah’ terhadap tuah kata-kata. Utamanya kata-kata di media sosial. Cemooh, tudingan kasar, hoaks atau informasi bohong, bersliweran setiap waktu. Sangat jauh dari adat ketimuran yang sebelumnya lekat dengan unsur kesopanan dan tutur kata halus.

Imbas dari hilangnya tuah kata-kata di ranah politik itu, hilang pula wibawa seorang pejabat publik. Dia tidak lagi dihormati. Sebaliknya, pejabat publik kini justru sasaran empuk cemooh di media sosial. Tak mau dicemooh dinilai tak tahan kritik. Dinilai tak siap menjadi pejabat publik.

Dalam situasi seperti itu, sikap keras Risma seharusnya layak diapresiasi. Sikap keras Risma bisa dipahami sebagai upaya mengembalikan tuah kata-kata.

Sikap keras Risma juga bisa dipahami sebagai pendidikan politik. Agar pejabat publik atau politisi tidak mudah mengabaikan pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian. Ketika pejabat publik atau politisi menjadi korban ujaran kebencian, maka, dia harus membuat laporan ke kepolisian. Tujuannya supaya tiang hukum ditegakkan.

Risma juga memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan agar masyarakat tidak mudah melontarkan ujaran kebencian (baik berupa cemooh, tudingan kasar, maupun caci maki) kepada pejabat publik. Baik ujaran kebencian secara langsung maupun yang ditulis di media sosial.

Risma mengingatkan tentang keberadaan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal soal ujaran kebencian ini berisi ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Karena ancaman pidananya paling lama 6 tahun, tersangka bisa langsung ditahan oleh pihak kepolisian.

Lantas bagaimana dengan nasib ibu rumah tangga bernama Zikria Dzatil yang saat ini ditahan oleh Polrestabes Surabaya?

Nasib Zikria Dzatil memang mudah membuat orang untuk menaruh iba. Sembari menangis, Zikria Dzatil mengaku menyesal telah menulis kata-kata kasar terhadap Risma. Dia mengaku secara tulus memohon maaf. Dia ingin kembali pada keluarga untuk mengasuh anaknya yang masih balita.

Tetapi Risma tidak bergeming. Sikap Risma seperti mengingatkan kembali bahwa salah satu fungsi sanksi hukum adalah untuk memberi efek jera terhadap pelanggarnya. Jika laporan dugaan ujaran kebencian dicabut, bisa jadi, bermunculan orang-orang seperti Zikria Dzatil di media sosial. Fungsi efek jera dalam sanksi hukum kembali sirna.

Publik seharusnya juga perlu mengapresiasi terhadap sikap Risma yang telah memberi maaf terhadap Zikria Dzatil. Pemberian maaf ini sangat penting artinya bagi nasib Zikria Dzatil di muka hukum.

Walau ancaman hukum terhadap Zikria Dzatil sebesar paling lama 6 tahun, oleh sebab telah diberi maaf oleh Risma, tuntutan yang diajukan pihak Kejaksaan mungkin saja hanya 1 tahun. Atau mungkin lebih ringan lagi. Pemberian maaf Risma juga bakal menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Jadi, jangan buru-buru menilai Risma lebay (berlebihan) dalam menyikapi hinaan di media sosial. Patut diperhitungkan pula, Risma bukan lagi seorang PNS yang menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Risma sudah menjelma politisi senior. Dia telah 2 kali memenangi Pilwali Surabaya. Risma juga menyandang posisi Ketua Bidang Kebudayaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Terlebih, selama ini, rekam jejak Risma (baik sebagai birokrat maupun sebagai politisi) dikenal cukup bagus. Dia berhasil membangun kota Surabaya menjadi lebih nyaman. Banyak terobosan yang dibuatnya untuk peningkatan pelayanan publik. Risma juga dikenal bersih, jauh dari dugaan korupsi. Hari-harinya diisi dengan kerja keras.

Dari latar belakang seperti itu, publik layak berbaik sangka terhadap sikap Risma. [but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar