Sorotan

Revolusi PSSI Bukan Lagi Mitos?

Edy Rahmayadi akhirnya mengundurkan diri dari kursi ketua umum PSSI, dalam kongres tahunan di Bali, Minggu (21/1/2019). Lalu cerita lama berulang: ribut-ribut Kongres Luar Biasa. Revolusi PSSI. Ketua umum baru. Lalu sunyi lagi. Berapa kali kita mendengar cerita begini?

Saya rasa kisah Sisifus sudah terlalu klise untuk menggambarkan kondisi berulang di PSSI. Juga perumpamaan Menunggu Godot sebagaimana drama Samuel Beckett, sudah terlampau biasa. Sisifus dan Godot masih lebih baik daripada PSSI. Jauh lebih baik. Sisifus dikutuk oleh dewa-dewa untuk mengulangi perbuatan sia-sia, yakni mendorong batu dari lembah ke puncak gunung. Kutukan terhadap Sisifus menunjukkan adanya kekuatan di luar Sisifus yang lebih hebat, yang membuatnya mengerjakan sesuatu yang rutin dan membosankan sebagai hukuman.

Begitu pula lelaku menanti Godot. Tak ada yang tahu kapan Godot akan datang. Godot disebut-sebut dalam dialog para tokoh cerita. Namun tak ada satu pun adegan yang mengisahkan kehadiran Godot. Absurd.

Saya percaya PSSI bukan Sisifus. Tidak ada yang pernah mengutuk sebuah federasi yang berusia lebih tua dari republik ini untuk mengulangi lelaku yang sia-sia. PSSI yang menempatkan dirinya dalam sebuah kutukan yang diciptakan sendiri. Revolusi PSSI adalah sejarah panjang omong kosong di negeri ini. Ini hanya kata lain untuk urusan pergeseran pemilik kursi dan protes dari mereka yang sedang dirugikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Tak ada manifesto. Tak ada buku panduan strategi dan taktik maupun cetak biru bagaimana seharusnya revolusi itu dijalankan. Tidak dari pemerintah, pengurus klub, juga suporter.

Tahun 2008, teriakan revolusi pertama kali terdengar dari Aremania. Awalnya, adalah kerusuhan di Stadion Brawijaya, Kediri, yang menyebabkan PSSI menjatuhkan sanksi: Aremania dilarang menyaksikan Arema tanpa atribut selama dua tahun. Aksi-aksi unjuk rasa digelar, dan kemudian digelarlah Kongres Sepakbola Nasional di Malang. Berikutnya kita tahu, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid disambut dengan suka cita oleh Aremania sendiri.

Tahun 2011, teriakan revolusi terdengar lagi untuk mendongkel Nurdin Halid. Kali ini guncangan politik sepak bola Indonesia lebih keras daripada sebelumnya. Arifin Panigoro menggelar Liga Primer Indonesia dan berhasil membetot enam klub (Persebaya, Arema Indonesia, PSM, Semen Padang, Persibo, dan Persema) untuk menyeberang.

Nurdin dianggap merepresentasikan apapun yang buruk dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Maka dia pun didongkel oleh para voter yang tergabung dalam K-76 dan digantikan Djohar Arifin. Namun Djohar tak berdaya. Pemerintah tak bisa mencegah munculnya PSSI tandingan yang tergabung dalam Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI). Bahkan, terjadi dualisme tim nasional, sehingga memunculkan sindiran bahwa timnas PSSI yang dilatih Nil Maizar adalah ‘timnas emprit’, karena hanya diperkuat pemain-pemain ‘kelas dua’.

Djohar Arifin lengser digantikan La Nyalla Matalitti. Namun kali ini peta kekuasaan berubah. Joko Widodo menjadi presiden, dan PSSI harus berhadapan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang menganggap serius urusan sepakbola. Tidak seperti menteri sebelumnya, dia cenderung keras dan berani berhadapan dengan PSSI tanpa peduli dengan ancaman klise soal sanksi FIFA.

Kongres kembali digelar, dan kali ini La Nyalla digantikan Edy Rahmayadi, seorang jenderal aktif TNI. Namun perjalanan Edy pun tak mulus. Kini dalam kongres tahunan di Bali, ia mengundurkan diri dan posisi sementara ketua umum dijabat Djoko Driyono.

Tahun 2007-2019: lima ketua umum dalam jangka waktu 12 tahun. Namun jumlah trofi yang diboyong tim nasional bisa dihitung dengan lima jari. Sementara daftar persoalan mulai dari pengaturan skor, penyuapan, kematian suporter, kekalahan beruntun tim nasional di level internasional, kekerasan di luar dan dalam lapangan sepak bola bertambah dengan cepat.

Revolusi PSSI hanya akan menjadi mitos selamanya, karena pada dasarnya tak ada yang mau mengakui kenikmatan kondisi sepak bola seperti saat ini. Bahkan suporter yang hari ini berteriak revolusi dan mengecam PSSI, namun sunyi saat klub yang didukungnya diuntungkan. Mereka lebih sibuk baku hantam dan melupakan semua persoalan sepak bola Indonesia ada pada trust (kepercayaan). Kita bingung dan ragu-ragu untuk menilai dan menakar, siapa yang bisa dipercaya untuk mengelola sepak bola Indonesia. Masih adakah orang baik dalam sebuah kolam kotor?

Sepak bola menjadi pembenar apa yang dikhotbahkan Rhoma Irama dalam lagu ‘Judi’. Indonesia adalah surga bagi para pejudi kelas teri hingga internasional. Mereka menyasar fanatisme terhadap sepak bola menjadi ‘jalan hidup’ di negeri ini. Sebuah fanatisme yang mendatangkan ribuan bahkan puluhan ribu orang untuk hadir ke stadion. Para pejudi yang bertaruh dengan uang besar tentu tak ingin meninggalkan kesempatan begitu saja untuk meraup untung. Mereka tidak membiarkan pertandingan berjalan alamiah. Mereka mengintervensi pertandingan dengan mendatangi oknum-oknum pelaku sepak bola yang bisa dibeli. Oknum-oknum itu bisa pemain, pelatih, wasit, atau juga manajer klub. Tentu saja mereka diharapkan bisa mengatur agar mengalah dalam sebuah pertandingan. Jika perlu dengan skor tertentu. Cara-cara klasik dilakukan, seperti penalti ‘siluman’, gol ‘bunuh diri’ yang aneh, atau pemain depan yang mendadak mandul, wasit yang mudah meniup peluit tanda pelanggaran, dan banyak lagi modusnya.

Yang memprihatinkan, dari sepuluh orang yang diamankan satgas, beberapa di antaranya adalah oknum pengurus federasi dari berbagai level. Ini seperti semakin meneguhkan anggapan orang, bahwa kompetisi sepak bola dalam negeri sudah tak murni. Orang curiga bahwa siapapun juara liga, sudah ditentukan dari awal. Kecurigaan ini tentu perlu pembuktian yang sistematis dan kuat. Namun siapa yang bisa menghentikan kecurigaan khalayak?

Lagipula memang itulah yang paling berbahaya dari para mafia ini: hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga atau otoritas resmi. Hilangnya kepercayaan ini lebih berbahaya dan merusak daripada hilangnya sejumlah uang. Uang yang hilang bisa dikembalikan, namun siapa yang bisa mengembalikan kepercayaan?

Dalam hidup, kepercayaan adalah aspek terpenting bagi manusia dan hubungan kemanusiaan. Tanpa kepercayaan (trust), sebuah otoritas kehilangan taji. Wasit dikejar-kejar dan dikeroyok pemain, suporter meneriaki timnya yang mendadak kalah, teriakan agar ketua umum PSSI mundur atau bahkan PSSI dibubarkan, adalah bentuk hancurnya kepercayaan publik.

Tanpa trust, maka dunia sepak bola tak akan mampu menarik investor. Padahal tanpa investasi dari dunia usaha, maka industri olahraga sepak bola tak akan bisa hidup. Industri membutuhkan kepastian hukum dan keamanan bahwa uang yang ditanam investor bukanlah uang panas yang mudah menguap. Investor menginginkan adanya persaingan yang sehat dan fair antarklub yang menjadi peserta kompetisi. Persaingan yang sehat menarik perhatian penonton yang menjadi pasar konsumen perusahaan yang berinvestasi. Sementara itu, persaingan antarklub yang tak sehat karena masuknya pengaturan skor, membuat ekonomi biaya tinggi.

Ekonomi biaya tinggi ini disebabkan adanya upaya-upaya ilegal manajemen tim untuk ‘membeli’ wasit, karena tak percaya diri akan menang. Biaya-biaya ‘siluman’ seperti itu tak bisa dimasukkan dalam neraca pembukuan resmi, sehingga membuat klub kesulitan mengatur laporan keuangan kepada perusahaan yang menjadi investor. Jika ini berlangsung dalam jangka waktu lama, maka bisa dipastikan tak akan ada investor yang mau menanamkan duit dalam sepak bola Indonesia.

Dari mana pembenahan diawali? Tidak bisa tidak, cara paling ampuh untuk menghilangkan keraguan adalah menegakkan hukum dengan benar. Maka, saat pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Antimafia Sepak Bola yang diketuai Brigadir Jenderal Hendro Pandowo dengan wakil ketua Brigadir Jenderal Krishna Murti, kita pun bertepuk tangan..

Polisi mengenakan Pasal 378 dan 372 KUHP, UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Masifnya persoalan membuat polisi mengenakan pasal berlapis. Ini sebuah kemajuan besar dalam sepak bola Indonesia, setelah Forum Diskusi Sepakbola Indonesia (FDSI) menggugat PSSI di pengadilan untuk menuntut transparansi pengelolaan keuangan.

Penangkapan sejumlah tersangka menerbitkan harapan. Kini tinggal menunggu putusan hukum sekeras mungkin. Dari gerak satgas ini, kita berharap revolusi PSSI tak lagi mitos dan bisa dilakukan.

Publik berharap satgas tak tebang pilih dalam bekerja. Sanksi keras dan tegas yang dijatuhkan kepada para pelaku pengaturan skor maupun orang yang terlibat dalam mafia, termasuk klub sepak bola, akan membuat orang percaya bahwa ‘kolam telah dibersihkan dan tak lagi keruh’. Klub sepak bola yang memilih opsi tak halal untuk meraih gelar juara atau terlibat dalam pengaturan permainan harus bersiap menanggung konsekuensi terberat sekalipun. Dan di sinilah peran suporter, untuk mendesak agar klub yang mereka dukung membuktikan diri bersih dari praktik pat gulipat, dan mulai merombak PSSI dari dalam dengan mengganti semua petinggi yang terlibat dalam kebobrokan sistem sepak bola Indonesia. [wir]





Apa Reaksi Anda?

Komentar