Iklan Banner Sukun
Sorotan

Relasi Negara dan Agama: Potret di Turki, Iran, Mesir, dan Pakistan

Ainur Rohim, Dirut dan Penanggung Jawab beritajatim.com

Relasi antara negara (politik) dan agama (kaum ulama) selalu menarik untuk diperbincangkan. Lebih tepat diperdebatkan. Ada dua pandangan besar dalam konteks ini. Pertama, antara agama dan negara tak bisa dipisahkan. Kedua, urusan negara mesti dipisahkan dengan agama. Paradigma kedua melahirkan apa yang disebut sebagai sekulerisme.

Di mayoritas negara muslim, negara yang sebagian besar warganya beragama Islam, konstitusi nasional mereka ada yang menyandarkan pada syariat Islam. Di negara berpenduduk muslim lainnya, konstitusinya menganut paham sekulerisme. Dan ada juga negara muslim yang konstitusinya secara implisit menerapkan nilai-nilai sekulerisme dengan pengaruh nilai-nilai agama (Islam) yang cukup kuat.

Kajian yang dilakukan Ahmet T Kuru (2019), guru besar Ilmu Politik dan Direktur Center for Islamic Arabic Studies di San Diego University Amerika Serikat, terhadap 49 negara berpenduduk muslim, menunjukkan bahwa ada 22 negara berpenduduk mayoritas muslim konstitusi negaranya secara eksplisit dan implisit menyatakan sebagai negara sekuler. Ke-22 negara itu antara lain: Azerbaijan, Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea, Kazakshtan, Kosovo, Kyrgyz, Mali, Senegal, Tajikistan, Turki, dan Turkmenistan.


Di samping itu, ada 8 negara yang konstitusinya mengakui Islam sebagai agama resmi. Ke-8 negara itu di antaranya: Aljazair, Bangladesh, Djibouti, Komoro, Malaysia, Maroko, Tunisia, dan Yordania. Selain itu, ada 19 negara yang konstitusinya merujuk syariah sebagai salah satu (bahkan satu-satunya) sumber hukum atau kewajiban kecocokan dengan syariah. Ke-19 negara dimaksud antara lain: Afghanistan, Arab Saudi, Bahrain, Brunei Darussalam, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Maladewa, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar, Somalia, dan Suriah.

Merujuk pada pandangan yang disampaikan Ahmet T Kuru, intelektual muslim kelahiran Turki yang mengembangkan kapasitas akademiknya di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa Indonesia bersama 7 negara lain: Albania, Eritrea, Lebanon, Niger, Nigeria, Uzbekistan, dan Sierra Leone adalah termasuk negara yang isi konstitusinya secara implisit menyatakan negara sekuler. Pandangan Ahmet Kuru tersebut didasarkan pada realitas bahwa ada beberapa provinsi menerapkan hukum pidana Islam.

Apa yang disampaikan Ahmet T Kuru dalam bukunya yang terkenal berjudul: Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan (2019) sangat menarik. Dalam buku tersebut, Ahmet Kuru melakukan kajian dengan melihat pada pola relasi dan persekutuan antara penguasa politik, kaum ulama, kaum borjuis (orang-orang kaya yang bergerak di bidang ekenomi), dan kaum intelektual.

Ketika pola persekutuan antara keempat komunitas itu berlangsung dalam iklim independen, yang satu tak mengkooptasi yang lain, yang kemudian lahir dan muncul adalah penguatan nilai-nilai demokrasi dan promosi kesejahteraan sosioekonomi masyarakat di negara muslim tersebut. Demikian pula sebaliknya.

Persekutuan Penguasa Politik dan Kaum Ulama

Di banyak negara dengan rujukan konstitusional ke syariah, kaum agamawan (ulama) telah berfungsi sebagai otoritas legislatif (pembuat hukum dan undang-undang) yang ademokratis. Bahkan, di berbagai negara sekuler, menurut Ahmet Kuru, para ulama bekerja sama dengan atau dikooptasi penguasa otoriter. “Dalam jangka panjang para ulama tampak memperoleh manfaat lebih dari hubungan dengan penguasa otoriter tersebut,” ujarnya.

Manfaat lebih dimaksud adalah kaum ulama memiliki kesempatan untuk mendorong Islamisasi diskursus publik dan akhirnya memperkuat posisi politik dan hukum kaum ulama tersebut. Dalam studi tentang Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalkan berskala lintas zaman dan kawasan dunia muslim, Ahmet Kuru menjelaskan, di banyak negara muslim, pemerintah mengontrol masjid untuk mengatur para ulama dan melegitimasi kekuasaan.

Dari kajiannya di Turki, Ahmet Kuru mengungkapkan pemerintah setempat menguasai masjid melalui lembaga pemerintah bernama Direktorat Urusan Agama (Diyanet) yang berdiri sejak tahun 1924, ketika dinasti Utsmaniyah ambruk yang digantikan Republik Turki dengan tokoh sentral Mustafa Kemal Atartuk. Dengan ideologi Kemalisme—sekulerisme ala Turki—Mustafa Kemal memisahkan urusan politik kenegaraan dengan masalah-masalah agama.

Secara empirik, Kemalisme tak sepenuhnya menyapih dan mufaraqah antara negara (penguasa politik) dengan agama (kaum ulama). Dengan lembaga yang bernama Diyanet, penguasa Turki modern yang sekuler sejak 1924, mengontrol masjid dan dinamika pemikiran serta gerakan pada ulama Turki. Hakikatnya, semua imam di masjid-masjid Turki menjadi pelayan negara dan pemerintah mengendalikan isi khutbah Jumat di masjid-masjid di Turki.

“Kaum sekuler Turki mendirikan Diyanet untuk mengawasi aktifitas Islam. Namun akhir-akhir ini, ketika Tayyip Erdogan mulai mendirikan rezim Islamis populis di Turki, Erdogan mampu menempatkan Diyanet sebagai lembaga terpusat di bawah kendali pemerintah. Di sekitar 100.000 masjid di seluruh Turki, para imam masjid jadi abdi negara yang terus membaca khutbah Jumat yang disusun kantor pusat Diyanet,” kata Ahmet Kuru.

Dalam konteks ini, ahli hukum Islam termasyhur di Turki, Hayrettin Karaman berperan penting dalam mempertahankan persekutuan antara Tayyip Erdogan dengan ulama Turki.

Potret di negara mayoritas berpenduduk muslim lainnya, apakah fenomena di Turki itu juga ada dan eksisting sampai sekarang? Kajian mendalam yang dilakukan Ahmet Kuru memperlihatkan, sekalipun Republik Arab Mesir adalah contoh lain pemerintahan yang didirikan sebagai negara sekuler dan mengalami proses Islamisasi secara gradual. Presiden Gamal Abdel Nasser berekspektasi menempatkan lembaga-lembaga Islam, khususnya Universitas Al Azhar, sebagai lembaga pendidikan bereputasi internasional dan pusat pembelajaran kaum Islam Sunni yang terkenal, secara administratif dan finansial, di bawah kendali pemerintah.

Harapan dan ikhtiar itu tak sepenuhnya bisa dilakukan secara paripurna. Pemerintah Mesir tak bisa memonopoli ranah Islam, termasuk Al Azhar. Muncul otoritas keagamaan alternatif dan Al Azhar menghadirkan tantangan tertentu kepada pemerintah. “Sekalipun demikian, secara keseluruhan, selain Gamal Nasser, para Presiden Mesir berikutnya seperti Anwar Sadat dan Husni Mubarak semuanya diuntungkan oleh dominasi atas Al Azhar, yakni dengan mengamankan fatwa yang melegitimasi kebijakan-kebijakan mereka,” tulis Ahmet Kuru.

Lintasan pergerakan sekulerisme kepada Islamisme di Iran melalui revolusi yang dipimpin Imam Ayatullah Rohullah Khomeini pada bulan Februari 1979. Realitas yang terjadi dan berlangsung di Iran ini berbeda dengan Turki dan Mesir. Transformasi sekulerisme ke Islamisme di Turki dan Mesir berlangsung secara gradual, di mana rezim penguasa masih memiliki kapasitas politik, bahkan militer, untuk mengendalikan dan mengonsolidasikannya.

Apa yang terjadi Iran pascarevolusi Islam pada 1979 dalam konteks relasi antara negara (penguasa panggung politik) dengan agama (kaum ulama) adalah penerapan konsep perwalian ahli hukum (velayat e-faqih) yang digagas dan dikampanyekan Imam Khomeini. Dalam konteks ini, menurut Khomeini, sebagaimana ditulis Ahmet Kuru, para ulama bukan hanya akan memegang kekuasaan legislatif dan yudisial, melainkan juga eksekutif.

“Tidak seperti di Turki dan Mesir, lintasan yang diikuti di Iran telah melampaui persekutuan ulama-negara menjadi resmi semiteokrasi, di mana ulama memegang kekuasaan tertinggi. Khomeini berpendapat bahwa para ulama, khususnya para ahli hukum Islam, diberi wewenang Tuhan untuk menerapkan syariah,” kata Ahmet Kuru.

Tentu saja, setelah merebut kekuasaan, Khomeini dan ulama lainnya memerintah Iran dengan tingkat pragmatisme dan real politik tertentu. Namun demikian, gagasan perwalian ahli hukum masih menjadi dasar rezim Islam sampai sekarang.

Negara Pakistan yang berada di kawasan Asia Selatan adalah contoh lain negara berpenduduk mayoritas muslim yang menjadi obyek kajian Ahmet Kuru. Islamisasi sistem hukum Pakistan sebagian besar dilakukan di era Presiden Zia Ul Haq, seorang tokoh militer yang merebut kekuasaan negara Pakistan melalui kudeta. Islamisasi hukum Pakistan terutama berlangsung pada 1970-an dan 1980-an.

Ahmet Kuru menjelaskan, Zia Ul Haq mengesahkan serangkaian hukum pidana Islam dan melakukan langkah-langkah untuk meng-Islam-kan sistem pendidikan dan ekonomi negara tersebut. “Persekutuan jangka pendek antara Zia Ul Haq dengan Islamis Jamaat-i- Islami mencerminkan tradisi dengan akar sejarah yang dalam. Dalam konteks ini, Zia Ul Haq menerapkan rumusan klasik pemerintahan Islam: seorang muslim baik dan saleh yang berkomitmen menegakkan syariah, berkonsultasi dengan ulama dan Jamaat-i-Islami,” jelas Ahmet Kuru.

Selama berkuasa, Zia Ul Haq memberikan wewenang kepada kaum ulama untuk mendirikan pengadilan syariah federal untuk meninjau undang-undang. Namun demikian, Zia Ul Haq tak membiarkan pengadilan syariah federal tersebut mengambil langkah progresif. Misalnya, pada tahun 1981 ketika pengadilan syariah menyatakan bahwa hukum rajam untuk kasus perzinahan sebagai tidak Islami, maka Zia Ul Haq mengganti hakim pengadilan syariah tersebut dengan hakim-hakim baru yang menolak keputusan tersebut.

“Sejak era Zia Ul Haq hingga kini, beberapa tokoh Islam di Pakistan telah mempromosikan otoritarianisme dan membatasi kebebasan beragama minoritas non-Sunni dan nonmuslim, serta membatasi hak-hak perempuan,” tulis Ahmet Kuru.

Dalam kajiannya, Ahmet Kuru menemukan fakta bahwa proses Islamisasi politik dan hukum yang terlihat di Turki, Iran, Mesir, dan Pakistan mencerminkan tren lebih luas di dunia muslim. Dan berbagai bentuk persekutuan antara penguasa dan ulama telah membantu memperkuat rezim politik otoriter, tulis Ahmet Kuru. [air/kun]

Oleh: Ainur Rohim, Penanggung Jawab dan Dirut beritajatim.com


Apa Reaksi Anda?

Komentar