Sorotan

Reccep Tayyip Erdogan (2)

Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan

Lahir pada 26 Februari 1954 di sebuah desa kecil di Kota Istanbul, Reccep Tayyip Erdogan, Presiden Turki dan tokoh sentral Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), berasal dari keluarga biasa. Ayahnya bernama Ahmed, seorang pria keturunan yang berasal dari Batumi, Georgia. Ahmed bekerja sebagai penjaga pantai Laut Hitam di Kota Rize.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah) di Kota Qasim Pasha, Erdogan lantas melanjutkan pendidikan sekolah menengah Imam Hatip (semacam sekolah pendidikan agama di Indonesia). Di sekolah menengah ini Erdogan memperoleh pelajaran fiqih, akidah, tajwid, dan sejumlah mata pelajaran lainnya yang berkonten agama Islam.

Pendidikan dasar Erdogan yang banyak diisi dengan materi keagamaan Islam, yang menyelaraskan antara iman, akhlak Islamiyah, dan selalu mengikuti Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Materi pendidikan ini mempengaruhi jiwa dan karakter pribadi Erdogan, termasuk pola dan warna kepemimpinan politik yang diperankan saat menjabat sebagai wali kota Istanbul, perdana menteri, dan presiden Turki.

Istanbul adalah kota budaya, ekonomi, politik, dan historinya sangat panjang. Di kota ini, Erdogan hidup di antara dua kekuatan budaya dan politik yang saling bertentangan. Pertama, kekuatan masa lalu yang dibangun dan diwariskan Wangsa Ottoman (Utsmaniyah), dengan berbagai peninggalan berupa istana, masjid, dan kota-kota klasik yang memiliki nilai kultural dan histori sangat tinggi.

Kedua, kekuatan modern yang dimulai ketika Republik Turki dideklarasikan Musthafa Kemal Attartuk pada tahun 1920-an, yang ditandai dengan implementasikan sekulerisme ala Turki (Kemalisme) secara massif dan berlangsung beberapa dekade. Simbol-simbol kota modern dibangun secara terus-menerus oleh Attartuk.

Dia memalingkan Turki yang mulanya berwajah Islam, Arab, Timur Tengah, dan Asia menjadi Turki baru berwajah modern yang mencopi paste model pembangunan dan struktur sosial Barat. Rezim sekulerisme Turki melarang wanita berjilbab di kantor birokrasi pemerintahan dan lembaga pendidikan.

Menikah dengan Emine pada 4 Juli 1978, tak lama setelah pernikahan tersebut, Erdogan dan Emine menjalankan ibadah haji. Emine tak pernah melepaskan jilbabnya sejak awal Erdogan masuk birokrasi pemerintahan Turki sebagai wali kota Istanbul. Jilbab yang dikenakan Emine tak jarang menimbulkan kemarahan pejabat militer dan oposan sekuler Turki, yang sangat menentang wanita Turki berjilbab di ruang publik.

Sebagai pejabat publik, saat menduduki jabatan wali kota Istanbul, Erdogan menolak bertempat tinggal di rumah dinas. Dia lebih suka dan sreg bermukim di rumahnya yang sederhana di Qasim Basya.

Ainur Rohim, Penanggung Jawab beritajatim.com

Tanggal 14 Agustus 2001 menandai kebangkitan politik Erdogan dan sejumlah rekannnya dari barisan politikus Turki yang mengusung demokrasi dan Islam Moderat sebagai kredo ideologinya. Bersama Abdullah Gul, Ahmet Davutoglu, dan banyak politikus bercorak Islam lain yang pernah nyantri kepada Nacmetin Erbakan, Erdogan dipercaya memegang pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

AKP dipandang sebagai kekuatan politik komunitas Islam yang berhasil di level society maupun struktur kekuasaan politik formal. Banyak pengamat asing, menempatkan AKP di Turki dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia sebagai institusi politik Islam formal di negara berpenduduk mayoritas muslim yang berhasil.

Syarif Taghian (2015) menulis bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan Turki tidak menyangkal atas warisan kekhalifahan Turki Utsmani. Tidak menutup kemungkinan Turki akan kembali dengan peranan strategis dan penting dalam satu daerah. Peranan ini telah mendapat dukungan moril dari rakyat Turki, yakni melalui pemungutan suara di pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis.

Kebesaran kekhalifahan Turki Utsmani selama ratusan tahun di Turki dan banyak kawasan di Timur Tengah, Afrika Utara, dan banyak wilayah lain yang dikuasai dan dipengaruhi wangsa politik ini, tak mungkin dihapus dari catatan sejarah politik bangsa Turki. Kendati rezim nasionalis sekuler Attartuk dan pelanjutnya berusaha keras memalingkan Turki dari Timur Tengah dan Arab ke masyarakat Barat.

Ahmet Davutoglu, Perdana Menteri Turki (2014-2016), Menlu Turki, yang lahir di Taskent, Turki, pada 26 Februari 1959 dan memperoleh gelar Ph.D untuk bidang Political Science and International Relations (Ilmu Politik dan Hubungan Internasional) dari Universitas Boğaziçi, menyampaikan tiga pilar konsep baru negara Turki.

Pilar pertama adalah perdamaian Turki dengan identitas dirinya yang Islami dan kembali ke akar Ottoman (Utsmaniyah) yang dahulu. Pilar kedua, menanamkan rasa atas kebesaran Ottoman dan percaya diri pada saat melaksanakan politik luar negeri serta menghilangkan rasa rendah diri di hadapan negara lain. Pilar ketiga, selalu terbuka terhadap Barat dan melakukan hubungan yang berimbang dengan Timur Tengah. (Syarif Taghian, 2015).

Pandangan tentang Ottoman dalam politik Turki masa kini bukan berarti menyebarkan politik perluasan wilayah Ottoman dan juga bukan kembali ke masa lalu. Pemikiran Ahmet Davutoglu, terutama yang dituangkan dalam buku yang ditulisnya berjudul: Strategic Depth, memiliki pengaruh kuat terhadap arah dan policy luar negeri Turki.

Davutoglu dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri berlandaskan pada visi membangun dan mempererat hubungan dengan bekas wilayah kekaisaran Ottoman melalui kebijakan yang dikenal sebagai Neo-Ottomanism. Selain itu, policy luar negeri Turki meski berwatak Pan-Islam. Sebab, Islam adalah faktor pemersatu di Timur Tengah. Davutoglu juga menganjurkan kebijakan pro-Barat, baik Turki sebagai anggota NATO dan dukungan politik Turki masuk Uni Eropa.

Tokoh ini salah satu otak penting di balik kebangkitan kembali Turki. Turki memasuki fase ketiga dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya, setelah era Ottoman dan sekuler Attartuk.

Dia bersama dengan Abdullah Gul dan tentu saja Erdogan telah menggeser politikus nasionalis sekuler Turki (kaum Kemalisme) dari pusat-pusat panggung struktur kekuasaan politik formal Turki. Catatan penting lain adalah mereka telah meredam nafsu politik kaum militer Turki (TSK) untuk tak gampang mempergunakan kekuatan kudeta guna mengubur demokrasi dan menjungkirbalikkan rezim politik sipil yang terpilih dalam pesta demokrasi berintegritas dan demokratis.

Erdogan dan militer

Konflik terkait klaim wilayah di Laut Mediterania Timur yang diperkirakan mengandung kekayaan cadangan energi sangat besar: Minyak 1,7 miliar barel dan gas 3,5 triliun kaki kubik, antara Turki versus Yunani dan kecaman keras atas perubahan fungsi dan peruntukkan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid oleh Yunani, mengakibatkan relasi negara bertetangga naik ke titik didih tinggi.

“Dengan putusan pengadilan ini, dan dengan langkah yang kami ambil sejalan dengan keputusan itu, Hagia Sophia menjadi masjid lagi, setelah 86 tahun, seperti yang diinginkan Fatih, penakluk Istanbul,” kata Erdogan seperti dilansir Reuters.

Dalam perspektif sejarah, Hagia Sophia seringkali diperebutkan agama besar dunia, yakni Islam, Kristen dan Katolik. Kekaisaran besar, yakni Byzantium Kristen dan Ottoman Islam beririsan di Hagia Sophia. Hagia Sophia yang berarti Kebijaksaan Suci, dalam bahasa Turki disebut Ayasofya.

Perubahan fungsi Hagia Sophia tersebut dinilai sebagai kemenangan politik Erdogan di Turki. Kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid merupakan ekspektasi politik Erdogan yang didukung Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dan keputusan formal lembaga peradilan negara tersebut. [air/habis]





Apa Reaksi Anda?

Komentar