Sorotan

Prabowo Menggugat

Ribut Wijoto.

Prabowo menggugat. Calon Presiden RI bernama lengkap Prabowo Subianto ini menggugat hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Presiden RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan tanggal 21 Mei 2019 dini hari lalu. Prabowo menuding Pilpres 2019 curang.

Bukan kali ini saja Prabowo merasa dicurangi. Pada Pilpres 2014 lalu, ketika masih berpasangan dengan Hatta Rasaja, Prabowo juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, hakim-hakim MK menilai bukti dan saksi yang dibawa Prabowo tidak cukup membuktikan adanya kecurangan. Curang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. MK membenarkan rekapitulasi KPU, waktu itu, yang memenangkan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Jauh sebelumnya, di karier kemiliteran, Prabowo pernah juga merasa dicurangi. Tahun 1998, ketika rusuh masa Reformasi, Prabowo adalah kandidat kuat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Waktu itu, Prabowo sudah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tapi apa yang terjadi, bukannya menjadi Panglima ABRI, Prabowo justru diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad oleh Presiden Habibie. Beberapa bulan setelah itu, Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo memutuskan “pemberhentian dari dinas keprajuritan” terhadap Prabowo. Maka, karier militer Prabowo pun tamat.

Pemberhentian-pemberhentian itu membuat Prabowo merasa dicurangi. Dia merasa tidak bersalah. Dia merasa sebatas korban dari situasi yang absurd.

“Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya, ketua Persit pun, tak sempat serah terima. Setahu saya, dalam sejarah ABRI, belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya, seperti yang saya alami,” katanya dalam salah satu wawancara.

Bagaimana dengan tudingan Prabowo atas kecurangan di Pilpres 2019?

Beragam bentuk kecurangan telah disuarakan oleh Prabowo maupun oleh anggota tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Semisal adanya 25 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, dan 31 juta DPT siluman, serta 14 juta DPT orang gila, ditambah lagi ada Kartu Keluarga (KK) yang berisi 440 orang, dan ada yang berisi 1355 orang, bahkan ada yang berisi 1.826 orang.

BPN juga menyuarakan beberapa kecurangan usai coblosan. Semisal adanya kasus kotak suara dirampas, kotak suara disimpan di luar ketentuan, kotak suara tidak lagi tersegel, kertas suara dibakar, perampokan berkas saksi. Termasuk pelanggaran input data di Situng KPU.

Kekhawatiran bahkan telah diungkapkan Prabowo jauh sebelum coblosan Pilpres 2019. Di masa kampanye, Kamis (1/11/2018), usai berziarah di makam Habaib Soleh, kabupaten Jember; Prabowo sempat berpidato. “Satu orang satu suara. Tapi harus diamankan supaya tak ada kecurangan dan tidak akan diakali,” kata Prabowo.

Satu hal yang mungkin kian mendukung kekhawatiran Prabowo akan bayang-bayang kecurangan adalah status Jokowi sebagai Presiden RI alias petahana. Sebab sebagai Presiden RI, Jokowi adalah pengendali pemerintahan. Wajar bila Jokowi dikhawatirkan memanfaatkan birokrasi pemerintahan untuk memenangi Pilpres.

Bagaimana peluang Prabowo memenangi gugatan di MK?

Perjuangan Prabowo kali ini tampaknya jauh lebih berat dibanding masa sebelumnya. Lima tahun lalu, posisi Prabowo dan Jokowi sama-sama penantang. Kali ini, Prabowo penantang, Jokowi petahana.

Lima tahun lalu selisih 8.421.389 suara. Jokowi mendapatkan 70.997.833 suara sedangkan Prabowo meraup 62.576.444. Dengan selisih 8 juta suara saja, Prabowo gagal membuktikan adanya kecurangan yang secara signifikan mengubah pemenang, apalagi saat ini, selisih lebih besar. Perjuangan Prabowo jelas lebih berat. Sebab, kali ini, Prabowo hanya mendapatkan 68.650.239 suara dan Jokowi sukses meraih 85.607.362 suara. Selisih 16.957.123 suara atau hampir 17 juta suara.

“Jangankan membuktikan kehilangan atau penggelembungan jutaan suara. Ribuan suara saja susah. Terbukti di sini bukan sekadar klaim, tapi yang terbukti di persidangan dengan fakta dan data. Tidak hanya asumsi atau keyakinan masyarakat awam,” terang Refly Harun.

Pakar Hukum Tata Negara itu menekankan bahwa paradigma MK selama ini soal sengketa pemilu ialah ‘signifikan mempengaruhi hasil pemilu’. Artinya, bisa saja satu hingga dua kecurangan terbukti, tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil pemilu.

“Sekali lagi, untuk sengketa pilpres, tidak mudah bagi pemohon karena begitu luasnya cakupan wilayah dan jumlah suara yang terlibat. Kecuali MK mengubah paradigmanya, asal ada kecurangan yang terbukti yang dilakukan paslon, bisa didiskualifikasi,” tutur Refly.

Berat namun harus dijalani, itulah jalan yang ditempuh Prabowo saat sekarang. Segala bentuk tudingan kecurangan yang selama ini diumbar oleh Prabowo bersama BPN bersama para simpatisannya, saat sekarang, waktunya untuk dibuktikan. Bahwa, tudingan kecurangan itu bukan sekadar informasi bohong alias hoaks.

Di ruang pengadilan Mahkamah Konstitusi nanti ada 9 hakim yang bakal menguji alat bukti dan pengakuan saksi-saksi yang disodorkan oleh Prabowo. Mereka, 9 hakim itu, kesemuanya hakim senior. Mereka hakim berpengalaman. Sejauh ini mereka hakim yang dikenal bijak dan berintegritas. Jadi, keputusan yang bakal mereka jatuhkan sangat bisa diharapkan sebagai keputusan yang adil.

Keputusan yang mungkin pahit. Entah bagi Prabowo, entah bagi Jokowi. Tapi, putusan Hakim MK adalah sandaran untuk memastikan ada atau tidaknya signifikansi kecurangan dalam Pilpres 2019. Agar siapapun yang diputuskan sebagai Presiden RI periode 2019-2024, apakah Prabowo atau Jokowi, bisa diterima oleh warga negara Indonesia.

Agar tensi politik kembali turun. Agar pemimpin pemeritahan kembali fokus menjalankan program pembangunan. Agar stabilitas nasional terjaga dan warga nyaman menjalani kehidupan keseharian. Amin. [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar