Sorotan

Potret Wajah Militer Indonesia, Turki, dan Mesir (3)

Ainur Rohim

Mengapa transisi demokrasi di Mesir hanya seumur jagung? Ideologi Militerisme tampil sebagai pemenang di Mesir di tengah gelombang Arab Spring yang menerjang sejumlah negara di kawasan Middle East and North Africa (MENA) pada 2011.

Arab Spring yang bermula di Tunisia diwarnai dengan turunnya rezim status quo dan dekaden yang lama memegang tampuk kekuasaan di negara tersebut. Arab Spring lantas menerjang banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti Suriah, Libya, dan lainnya.

Di Suriah dan Libya, Arab Spring tak sekadar bergerak di level reformasi, tapi revolusi yang diiringi dengan kekerasan fisik, yang memakan ongkos politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan sangat mahal.

Dibandingkan dengan banyak negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara, Mesir dikenal memiliki civil society yang besar, plural, dan lama. Lembaga pendidikan Islam: Al Azhar, telah melahirkan ratusan tokoh pergerakan di banyak negara, khususnya negara-negara Muslim di Asia dan Afrika. Ironisnya, di Mesir sendiri rezim politik yang berkuasa lebih banyak tokoh dari jaringan militer, bukan tokoh sipil.

Presiden Mohammad Mursi (aktivis Ikhwanul Muslimin) yang memerintah Mesir hanya 2 tahun adalah tokoh sipil pertama yang memegang jabatan tersebut melalui pemilihan umum paling demokraris dan berintegritas di Timur Tengah dan Afrika. Rezim Mursi hanya seumur jagung dan dipatahkan militer di bawah Jenderal Abdul Fattah El-Sisi, karena pertentangan kaum Islamisme, Sekulerisme, Liberalisme, Kristen Koptik, Nasionalisme, dan Sosialisme Arab (Nasserisme) yang keras di Mesir.

Pertarungan antarideologi yang saling bertentangan dan berlawanan dalam tensi tinggi mendorong militer masuk ke ranah politik dan tampil sebagai the winner. Itu yang terjadi di Mesir dalam konteks kekinian setelah Arab Spring menerjang kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Yang penting dicatat dalam perspektif historis-politik Mesir adalah baik Jenderal Abdul Gamal Nasser, Jenderal Anwar Sadat, Marsekal Hosni Mubarak, dan Jenderal Abdul Fattah El-Sisi memainkan jurus politik yang sama menghadapi Ikhwanul Muslimin (IM): Ormas Islam paling lama dan jaringan sosial serta politiknya paling mengakar di Mesir.  Apa jurus politik yang dipakai? Merangkul IM saat diperlukan dan menindas IM saat tidak diperlukan.

Berbicara tentang civil society dalam relasinya dengan penerapan demokrasi di banyak negara di Timur Tengah, termasuk Mesir, tak bisa dilepaskan dengan Islam. Bukan sekadar karena mayoritas negara-negara tersebut berpenduduk Muslim. Lebih dari itu, gerakan Islam yang mendorong lahirnya  kelompok-kelompok masyarakat kritis yang menjadi bagian penting dari civil society.

Contoh dalam konteks ini adalah gerakan IM yang dipelopori Hasan Al Banna pada awal tahun 1920-an di Mesir. IM bukan sekadar hidup dan berkembang di Mesir. Banyak negara Muslim lain di kawasan MENA dan Asia lainnya menjadikan IM sebagai model dan spirit gerakan organisasinya, baik organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik.

Namun demikian, kultur, karakter dan postur militer pretorian di Mesir juga tak kalah kuat. Mereka tidak percaya politikus dan otoritas sipil mampu memegang pemerintahan, mengendalikan politik secara paripurna, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ibrahim al-Houdaiby (Muhammad Najib, 2019), mengelompokkan civil society Mesir dalam lima golongan. Pertama, mereka yang berafiliasi kepada Al Azhar. Kelompok ini umumnya memiliki jabatan formal di pemerintahan atau setidaknya pegawai negeri yang berafiliasi kepada Al Azhar. Kedua, Ikhwanul Muslim (IM), yakni mereka yang terlibat sebagai elite dan anggota IM.

Anggota IM umumnya memiliki kesadaran politik tinggi dan cenderung bersikap oposisi terhadap rezim politik berkuasa, termasuk rezim Jenderal Abdul Fattah El-Sisi yang memerintah Mesir sekarang. Ketiga, kelompok Salafi. Ciri kelompok ini adalah sangat puritan dalam beragama (Islam), cenderung tidak berpolitik dan warga Mesir lainnya yang antipolitik cenderung merapat kepada kelompok Salafi ini.

Keempat, kelompok Sufi. Yang penting dicatat dari kelompok ini adalah terus mengalami kerosotan pengikut sejak abad 19, karena kontrol ketat rezim politik terhadap kehidupan keagamaan di Mesir. Kelima, kelompok Neo Liberal. Mereka umumnya kelas menengah yang hidup di perkotaan dengan pola hidup kosmopolit.

Secara faktual, selain dominasi militer yang kuat di lapangan politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial, ada dua gerakan yang paling menonjol di Mesir. Yakni, Kefaya, yang banyak menghimpun tokoh dan simpatisan kelompok Nasionalis Sekuler dengan orientasi demokrasi Liberal. Satu kelompok lain adalah Ikhwanul Muslimin (IM), yang  banyak didukung aktivis Nasionalis Religius dengan orientasi demokrasi yang Islami. IM
adalah ormas Islam paling mengakar dan tua di Mesir.

Kalau pun ada ormas Islam lain di luar IM, umumnya mereka adalah pecahan dari IM dengan penetrasi pengaruh politik dan sosial tak sebesar dan tak seluas IM. Pada titik lain, nasib Turki jauh lebih baik dibandingkan Mesir. Sekalipun pernah terjadi beberapa kali kudeta militer oleh militer Turki (TSK), ideologi Militerisme Turki tak sekental dan sekuat di Mesir.

Militer Turki melakukan kudeta terakhir pada 15 Juli 2016, yang berakhir dengan kegagalan dan menandai antiklimaks Turki dalam bidang reformasi politik. Jauh sebelum itu, nyaris setiap 10 tahun sekali terjadi kudeta di Turki. Sejak era Turki modern yang dideklarasikan Mustafa Kemal Atartuk, militer Turki pernah melakukan kudeta pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997.

Ada banyak faktor yang melatari terjadinya kudeta militer Turki, seperti kontestasi antarideologi berbeda yang bergerak mengeras sehingga membahayakan stabilitas keamanan negara dan keselamatan nasional; terancamnya ideologi Kemalisme (Sekulerisme ala Turki) karena desakan ideologi lain khususnya Islamisme; kaum militer memiliki kedudukan istimewa secara politik, ekonomi, dan sosial dalam struktur kekuasaan di Turki
yang dijamin konstitusi; dan lainnya.

Memasuki tahun 2000-an, terutama setelah terjadinya Arab Spring pada 2011, yang diawali dengan gerakan reformasi politik di Tunisia, di antara negara-negara di kawasan MENA yang berpaham dan bertradisi Islam Sunni yang kuat, Turki dan Qatar adalah dua negara yang paling aktif mendorong reformasi politik di
negara-negara Timur Tengah.

Sam Cherribi (Alfan Alfian, 2018), mengatakan, dalam konfigurasi lebih luas, Turki dan Qatar memiliki kepentingan untuk menyelamatkan muka politik Islam, sehingga Tunisia menjadi alternatif terakhir yang bisa dijadikan contoh bagaimana partai Islam melakukan transformasi politik. Khusus untuk Turki, negara ini memainkan peran kunci di kawasan terutama dalam 15 tahun terakhir.

Sebab, doktrin politik luar negeri yang dipakai dan dijalankan oleh partai berkuasa di Turki: Adalet Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan, adalah Komsulara Sifir  Sorun (Zero problem with neighborn) atau membangun pertemanan dengan semua negara tetangga di kawasan. Tujuannya, menjaga keamanan di kawasan untuk mendukung progress pembangunan di tingkat domestik. Kebijakan ini ditopang interpretasi sejarah kebesaran Turki di masa lalu, terutama di era Turki Utsmani yang mampu menjadi pemain kunci di antara Timur dan Barat (Ahmet Davutoglu, 2008).

Reformulasi, reaktualisasi, dan minimalisasi peran militer Turki di ranah nonhankam juga didorong masuknya negara ini di Blok Uni Eropa. Proses masuknya Turki ke Uni Eropa melalui jalan berliku dan tak mudah. Bagi sebagian negara anggota Uni Eropa, Turki dipandang bukan sebagai bagian Eropa, tapi Asia.

Penduduk Turki yang mayoritas Muslim adalah hal lain yang menjadi pertimbangan keanggotaan negara ini di Blok Uni Eropa. Kepesertaan Turki di Uni Eropa harus dibarengi dengan capaian demokrasi politik bersifat substantif yang dijalankan negara ini.

Salah satu poin penting dari prasyarat tersebut adalah negara kandidat anggota Uni Eropa telah menyentuh reformasi politik, terutama ranah pertahanan keamanan, di mana pola hubungan sipil-militer diubah sedemikian rupa. Tujuannya, usaha-usaha kudeta militer di panggung politik bisa diredam semaksimal mungkin.

Supremasi sipil atas militer di lapangan politik dan pemerintahan mesti dijalankan secara konsisten dan paripurna. Selain itu, usaha reformasi yang berlangsung di Turki maupun anggota Uni Eropa lainnya harus dipantau dan dikawal Komisi Eropa.

Faktor pengaruh eksternal, yakni keikutsertaan Turki di Uni Eropa berdampak pada makin sempitnya peluang militer pretorian Turki untuk mengaktualisasikan hasrat dan ambisinya merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Di sisi lain, syarat dan nilai-nilai kelaziman bertatanegara yang diterapkan oleh Uni Eropa mendorong empowering civil society di Turki. Faktor eksternal inilah yang jadi salah satu pembeda penting dan tegas antara Turki dengan Mesir dalam konteks peran aktual militer pretorian di lapangan politik praktis di kedua negara. [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar