Sorotan

Catatan Mudik 1

Potensi Laut Tak Terurus

Masalembu merupakan salah satu kecamatan kepulauan terluar yang berada di zona geografis Kabupaten Sumenep, salah satu ‘aset penting’ dari berbagai sektor yang juga bisa mendorong pembangunan khususnya dalam sektor ekonomi daerah.

Hal tersebut tidak lepas dari Sumber Daya Alam (SDA) mempuni yang dimiliki kecamatan yang menaungi empat desa berbeda, yakni Desa Keramaian, Masakambing, Masalima, dan Desa Sukajeruk. Khususnya dalam sektor perikanan dan kelautan.

Hanya saja keberadaan SDA seperti itu, justru tidak terlalu didukung dengan fasilitas semestinya. Sehingga kondisi tersebut terkesan terabaikan dan bahkan cenderung dikatagorikan sebagai kecamatan yang ‘tidak diinginkan’ dibandingkan kecamatan kepulauan lain di Bumi Sumekar.

Tidak hanya itu, kekayaan laut di perairan Pulau Masalembu juga terbilang ‘lebih mewah’ dibandingkan kabupaten kepulauan lain khususnya di wilayah Sumenep. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya nelayan dari luar Masalembu, yang mengadu nasib dan ‘mangkal’ di pesisir pantai ketika memasuki musim ikan (istilah warga Masalembu, Pocokan).

Sebut saja para nelayan dari wilayah Madura Daratan, seperti nelayan asal Ambunten, Pasean, Pasongsongan dan lainnya. Juga tidak jarang terdapat senjumlah pembeli ikan nelayan asal Jawa hingga Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi para nelayan lokal, termasuk juga bagi para pembeli ikan tangkapan para nelayan yang berasal dari luar Masalembu (Paesan, istilah warga Masalembu). Hanya saja, kondisi seperti itu tidak berjalan secara sistemik demi mendongkrak sektor pemberdayaan.

Terlebih aspek pemberdayaan semestinya menjadi prioritas para pemegang kebijakan demi peningkatan sektor ekonomi masyarakat. Namun hal tersebut justru terabaikan dan terkesan membiarkan para nelayan bekerja mandiri tanpa pengawalan dari para pemegang kebijakan, sehingga tidak jarang kondisi tersebut justru dimanfaatkan salah satu oknum tertentu.

Tidak kalah naif, dengan potensi seperti itu. Kepulauan Masalembu justru belum memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang semestinya menjadi poin pertama dalam peningkatan hasil di sektor laut.

Nelayan Luar dengan Perangkat Trawls
Berdasar regulasi dan kebijakan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep, para nelayan dilarang menggunakan cantrang sebagai alat menangkap ikan seperti regulasi yang diterapkan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KPP).

Bahkan regulasi tersebut juga dipajang di salah satu sisi Pelabuhan Masalembu, tepatnya di Dusun Raas, Desa Masalima, Masalembu, yang notabene merupakan pangkalan dari sejumlah perahu nelayan di kepulauan yang akrab disebut sebagai ‘Pulau Thampomas II’.

Regulasi tersebut tentunya menjadi angin segar bagi para nelayan setempat, yang memang selalu mengandalkan ‘jaring tradisional’ dalam menangkap ikan. Dalam artian jaring yang tidak bertentangan dengan regulasi dari KPP, terlebih selama ini para nelayan juga ada yang masih bertahan dengan cara memancing untuk mendapatkan ikan tangkapan.

Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan beberapa nelayan dari luar Masalembu. Bahkan sebagian di antara mereka justru menggunakan alat tangkap cantrang alias trawls untuk mengeruk ikan di perairan Masalembu. Hal tersebut membuat para nelayan setempat geram, terlebih cantrang justru merusak tatanan ekosistem maupun rumpun milik nelayan lokal yang dipasang di tengah laut Pulau Masalembu.

“Beberapa waktu lalu, sempat ada kapal nelayan luar Masalembu menggunakan cantrang. Mereka beraksi di perairan Masalembu dan akhirnya diamankan oleh nelayan setempat, sekaligus dibawa ke pesisir pantai,” kata salah satu nelayan Masalembu, Suyono.

Hanya saja, sitaan para nelayan justru terkesan tanpa hasil. Terlebih kapal yang mereka sita, tiba-tiba raib dari pangkalan dan disinyalir ‘mendapat rekomendasi’ dari aparat desa ataupun pemegang kebijakan dari instansi terkait.

“Tempo hari para nelayan juga sempat menggelar diskusi bersama mahasiswa asal Masalembu, kita sepakat kapal hasil sitaan akan kita museum-kan dan dipajang di pesisir pantai. Persis seperti yang diterapkan di Desa Bawean (Gresik), yang juga menerapkan pola yang sama. Sehingga saat ini tidak satupun kapal nelayan dengan peralatan centrang yang berani mencari ikan di area pantai Bawean,” ungkapnya.

Dari itu, dibutuhkan ketegasan dari para aparat terkait khususnya pemerintahan desa maupun Dinas Perikanan dan Kelautan, agar bertindak tegas terhadap praktik jaring cantrang. “Karena bagaimanapun dengan adanya cantrang, tentunya sangat merugikan para nelayan lokal,” tegasnya.

Berdasar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. Pelarangan Alat Tangkap Ikan (ATI) cantrang yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) masih terus saja terjadi, bahkan terus menjadi polemik yang semakin meruncing.

Bahkan saat resmi diberlakukan, semua nelayan yang menggunakan cantrang langsung menyatakan penolakannya. Tidak hanya melalui aksi unjuk rasa, penolakan nelayan dan pengusaha perikanan juga dilakukan dengan mendatangi Ombusdman RI dan mereka pun mengeluhkan pelarangan tersebut.

Keluhan tersebut langsung di respon memalui rekomendasi Ombudsman RI kepada KKP, dalam rekomendasi tersebut KKP diminta untuk melaksanakan masa transisi peralihan dari cantrang ke API yang baru yang memenuhi kriteria ramah lingkungan seperti disyaratkan KKP. Sebab pelarangan pukat hela dan cantrang ini tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasca diberlakukan rekomendasi dari Ombusdman RI, KKP langsung meresponnya dengan menunda pelarangan Cantrang dan memberikan waktu transisi peralihan terhitung sejak 2015 dan berakhir pada Desember 2016. Sehingga selama masa transisi, cantrang tetap bisa digunakan sebagai API.

Namun polemik kemudian muncul lagi, saat KKP mengakhiri masa transisi pada 31 Desember 2016 dan mulai memberlakukan Permen No 2/2015. Otomatis, para nelayan dan pengusaha perikanan yang menggunakan Cantrang harus segera menggantinya. Bahkan polemik tersebut terus terjadi hingga saat ini, hingga akhirnya berujung konflik di tingkat masyarakat nelayan. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar