Sorotan

Populisme Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki (2)

Aksi bela Islam pada 2 Desember 2016 di lapangan Monas Jakarta Pusat. [Foto: Hidayatullah]

Aksi 411 (4 Nopember 2016) dan 212 (2 Desember 2016) di DKI Jakarta, Indonesia seringkali dimaknai sebagai kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Aksi dengan
sasaran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dinilai menistakan Surat Al Maidah itu, berujung dipenjarakannya Ahok karena kasus ini.

Benarkah aksi 411 dan 212 adalah indikator obyektif dan faktual populisme Islam di Indonesia? Ada pendekatan baru untuk memahami konsep populisme Islam secara global. Dimensi ekonomi politik dan sosiologi sejarah adalah tawaran pendekatan baru untuk memahami populisme Islam, terutama di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, Mesir, dan Turki.

Tawaran kedua pendekatan tersebut merujuk pada fakta lingkungan obyektif bahwa telah terjadi mobilitas horisontal dan vertikal yang luar biasa dari banyak keluarga muslim di ketiga negara tersebut, akibat akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berwatak kapitalis dan terintegrasi dengan masyarakat global.

Akibatnya, bermunculan elite ekonomi, sosial, dan politik dari kalangan keluarga muslim di banyak negara, khususnya negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, Mesir, dan Turki, yang memiliki ideologi dan preferensi politik yang tak selamanya linier dan sejalan dengan rezim politik yang berkuasa.

Dalam konteks Turki, elite politik baru muslim berhadapan dengan komunitas Kemalisme dan militer yang lama menguasai bagian terbesar lini ekonomi dan politik Turki sejak kepemimpinan berwatak sekuler Mustofa Kemal Attartuk.

Di Mesir, jaringan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan Al Banna dan Sayyid Quth memiliki jejaring sosial, ekonomi, dan politik yang kuat di ranah masyarakat Mesir, sekali pun sempat berkuasa sebentar di ranah kekuasaan politik negara di era Presiden Mohammad Mursi, sebelum Mursi dijungkalkan Jenderal Abdul Fattah Al Sisi pada 2013.

Sedang di Indonesia, elite politik, ekonomi, dan sosial muslim relatif terfragmentasi secara politik dan nyaris tak pernah terintegrasi menjadi satu kekuatan yang mampu menguasai politik kekuasaan negara dan masyarakat secara paripurna. Fragmentasi politik organisator populisme Islam di Indonesia setidaknya bisa dikategorikan menjadi dua unsur besar. Pertama, komunitas Islam Tradisional. Kedua, komunitas Islam Modernis.

Di ranah masyarakat dan lini kekuasaan politik negara, kekuatan populisme Islam di Indonesia tak sekuat dibanding di Turki, setelah negara itu di bawah kepemimpinan Partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) di bawah pimpinan Tayyip Reccep Erdogan, awal tahun 2000-an sampai sekarang.

Kalau pun boleh disimplikasi di era kekinian, Turki dibawah Erdogan adalah potret negara mayoritas berpenduduk muslim, di mana kekuatan populisme Islam menguasai lini masyarakat sekaligus kekuasaan politik negara. Hal seperti itu tak terjadi di Indonesia dan Mesir.

Yavuz dan Tugal (2009) mengatakan, pengalaman Turki di mana pemerintah AKP (Partai pimpinan Erdogan) yang dipilih secara demokratis secara kuat mencangkokkan agenda reformasi neoliberal ke dalam banyak cita-cita keadilan sosial dalam gerakan Islam yang lama. Hal itu dipertegas analisis Dincsahin (2012), yang menyatakan bahwa populisme AKP  Turki dilandaskan pada pembacaan
simtomatik terhadap wacananya, yang ia nilai lebih unggul ketimbang eksplorasi politik dalam situasi sejarah tertentu (Vedi R Hadiz, 2019: 44-45).

Ainur Rohim

Pada tingkat gagasan, Albertazzi dan Mc Donnel (2008) memberikan karakteristik populisme sebagai masyarakat saleh dan homogen yang dihadapkan pada sekelompok elite dan liyan yang berbahaya. Yang belakangan ini digambarkan sebagai sekumpulan orang-orang yang menghalangi (berupaya menghalangi) masyarakat untuk berdaulat dalam hak, nilai, kemakmuran, identitas, dan suara mereka sendiri.

Pandangan serupa disampaikan Cornova (1981), yang menyebutkan, populisme sebagai bentuk politik antielite yang mengangkat rakyat dan memobilisasi mereka untuk menentang tataran ekonomi dan politik tertentu yang kuat.

Sedang menurut Mudde (2004), populisme adalah ideologi yang mengkonsepsikan masyarakat sebagai yang pada akhirnya terpisah menjadi dua kelompok antagonis dan homogen. Yakni rakyat murni versus elite korup, dan yang berargumen bahwa politik seharusnya menjadi ekspresi kehendak umum masyarakat (Vedi R Hadiz, 2019).

Di level gagasan dan konsep, populisme tak selalu diidentikan dengan Islam dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan sosial ekonomi dan politik. Di Benua Eropa dan banyak negara nonmuslim lain, gagasan populisme seringkali dikaitkan dengan kecenderungan gerakan antiimigrasi, seperti terlihat nyata di Belanda, Australia, Perancis, dan banyak negara lain.

Banyak politikus Eropa yang seringkali menggaungkan ide antiimigrasi seperti Le Pen di Perancis,  Fortuyn dan Wilders di Belanda, dan komunitas ideologi Kanan Jauh yang belakangan menguat di sejumlah negara kawasan Nordik, seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia.

Hal serupa juga bisa kita temukan dalam potret Partai One Nation di Australia, di bawah partai di bawah pimpinan Pauline Hanson yang mengusung kredo ideologi yang sama. Partai ini mengalami xenofobia serupa dengan sejumlah partai lain dan penganut ideologi antiimigrasi di Benua Eropa.

Ideologi Kanan Jauh dalam perspektif irisan ideologi politik Eropa adalah komunitas Ultraliberal. Realitas tersebut berbeda dengan konsep ideologi Kanan Jauh (lebih suka menyebut Kanan Luar) di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, yang dialamatkan kepada kelompok Islam Fundamentalis atau Islam Tekstual.

Mobilitas sosial bersifat vertikal dari banyak keluarga muslim maupun nonmuslim di banyak negara, khususnya di kawasan Asia dan Amerika Latin, mendorong mengerasnya tuntutan perjuangan akan keadilan sosial ekonomi dan resistensi yang makin kuat terhadap kapitalisme global.

Gerakan antikapitalisme global makin menguat di banyak negara, seperti Iran di bawah Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan Presiden Hugo Chavez di Venezuela.

Kedua tokoh ini memakai retorika ketidakadilan sosial dan ekonomi yang menimbulkan banyak penyakit  masyarakat di negaranya, akibat penerapan politik kapitalisme global yang dilakukan banyak negara maju (Eropa Barat dan Amerika Serikat) yang sangat eksploitatif. Kapitalisme global diposisikan sebagai endemi dan musuh bersama yang mesti diberantas dengan sekuat tenaga dan melibatkan semua komponen rakyat yang ada di negaranya.

Bahkan, cukup banyak para pemimpin di Asia Tenggara dan Jepang yang dilabeli sebagai pemimpin populis di negaranya masing-masing. Misalnya, Dr Mahathir Mohammad di Malaysia, Thaksin Shinawatra di Thailand, Josep Estrada di Filipina, dan Junichi Koizumi di Jepang.

Banyak kalangan curiga terhadap populisme Islam. Hal itu dikhawatirkan makin menguatnya kelompok Islam politik, yang ending-nya akan diberlakukan hukum dan syariah Islam di satu negara. Yang perlu untuk digarisbawahi adalah daya pikat populisme Islam tak selalu diikuti oleh penggantian gagasan tentang bangsa, sekalipun dalam bentuknya paling romantis, dengan identitas agama.

Matsunaga (2009) mencontohkan revolusi Islam Iran dalam konteks ini. Dia mengatakan, tidak pernah ada konsepsi tentang keterpisahan yang tegas dari sejarah masyarakat Iran yang panjang dan bersinambung sebagaimana yang dapat dibayangkan dalam dokumen paling penting tersebut. Alih-alih, apa yang dimasukkan ke dalamnya adalah suatu fase baru dalam sejarah ini, di mana kekuatan moral Islam akan menjadi daya hidup bangsa Islam Iran. Bahkan, di Turki, kebangsaan dapat dikonsepsikan dalam kaitannya dengan era Utsmani yang mendahului era Turki kontemporer (Vedi R Hadiz, 2019: 51-52). [air/bersambung]





Apa Reaksi Anda?

Komentar