Sorotan

Politikus Populis Membajak Demokrasi

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Bagaimana demokrasi itu dimatikan dan dibunuh? Pertama, melalui kudeta militer. Di mana demokrasi dimatikan dengan kekuatan senjata dan pemaksaan jenderal militer yang haus kekuasaan. Jalan kematian demokrasi tampak jelas, kasat mata, dan bisa disaksikan semua pihak secara langsung.

Kedua, melalui pemilihan umum. Kotak suara. Di sini demokrasi mati secara pelan-pelan, tak terasa, dalam langkah-langkah politik yang tak kasat mata, dan mengerdilkan lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen, partai politik (Parpol), media massa, civil society yang independen, dan lainnya.

Sejak Perang Dingin usai, sebagian kematian dan pembunuhan demokrasi di banyak negara bukan dengan kekuatan senjata, kudeta militer.

Pemilihan umum yang tampak demokratis secara prosedural kerapkali tak menyadarkan banyak kalangan bahwa proses kematian demokrasi sedang berlangsung. Para pemimpin politik terpilih, presiden atau perdana menteri, melalui pemilihan umum telah membajak demokrasi setelah menang pemilu.

Mereka membajak lembaga-lembaga demokrasi. Realitas politik ini seperti tergambar di Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Philipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Ukraina, dan banyak negara lain.

Membunuh dan mematikan demokrasi melalui kotak suara, pemilihan umum tak membutuhkan senapan laras panjang, panser, tank, helikopter tempur, dan lainnya.

Lembaga berlabel demokrasi tetap ada dan bekerja. Rakyat diberikan kesempatan memberikan suaranya. Usaha politik secara terstruktur dan sistematis untuk membajak demokrasi itu disetujui lembaga legislatif dan diterima lembaga yudikatif. Tapi, berbagai policy dan regulasi yang dihasilkan mengarahkan demokrasi ke jalan kematian. Erosi demokrasi itu nyaris tak terasa bagi banyak orang.

Kajian yang dilakukan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2019) menyebutkan, bagaimana cara pemimpin otoritarian membajak dan membunuh demokrasi. Mereka, para pemimpin politik berwatak otoritarian tersebut, menjadikan pengadilan dan badan netral lainnya ‘senjata’, membeli media massa dan sektor swasta (mengencet keduanya agar diam), dan mengubah aturan politik agar keseimbangan kekuatan berubah merugikan lawan politik (oposisi).

“Paradoks tragis jalan menuju kerusakan melalui pemilihan umum adalah bahwa para pembunuh demokrasi menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri, secara pelan-pelan, secara halus, dan secara legal, untuk membunuhnya,” kata Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2019).

Kemenangan politik Donald Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 dinilai banyak pemerhati politik sebagai tampilnya seorang politikus populis di tampuk kekuasaan negara yang pondasi demokrasinya telah mapan dan terbukti tahan menghadapi banyak badai politik yang mengancam.

Donald Trump dipandang sebagai presiden yang diragukan kesetiannya terhadap norma-norma demokrasi. Terutama norma demokrasi tak menempatkan lawan politik sebagai musuh. Lalu norma demokrasi tak menjadikan jabatan politik untuk menggencet lawan politik demi kepentingan politik pribadi dan kelompok.

Kemunculan dan kemenangan Trump di pilpres Amerika Serikat tahun 2016 bukan sekadar dimungkinkan kekecewaan publik atas berbagai isu domestik dan internasional di  konstituen AS. Satu catatan penting lain adalah kegagalan Partai Republik mencegah demagog ekstremis masuk dalam bursa pencalonan presiden AS.

Untungnya, di pilpres AS 2020, Trump dikalahkan Joe Biden, calon dari Partai Demokrat dan mantan Wapres AS di era Presiden Obama. Konstitusi AS yang mengatur tentang sistem pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan politik mampu meredam karakter kepemimpinan Trump yang cenderung menabrak norma-norma demokrasi AS.

Sistem politik dan norma demokrasi AS tersebut telah teruji dan mampu bertahan melalui Perang Saudara AS, Depresi Besar, Perang Dingin melawan Blok Komunis Uni Sovyet dan China pasca Perang Dunia II hingga awal 1990-an,  skandal Watergate, dan lainnya.

Pengalaman di banyak negara, bagaimana demokrasi itu dibajak, dibunuh, dan dimatikan sebagian besar pelakunya adalah politikus populis. Aktivis dan pemain politik yang karakter, perilaku, dan tampilan politiknya antikemapanan.

Populis adalah politikus antikemapanan dan tampak di atas permukaan seperti pembela terdepan kepentingan rakyat.  Politikus populis gandrung mengobarkan perlawanan rakyat terhadap elite politik yang dinilai korup dan bersekongkol untuk mempertahankan kekuasaan, pengaruh, dan privilege politik yang dinikmati dengan cara menginjak-injak hak rakyat.

Para politikus populis  suka menyerang dan menyangkal legitimasi politik partai-partai mapan,  menyerang partai karena dinilai tak demokratis, tak patriotis, individualistis, dan gandrung pada kepentingan kelompoknya sendiri.

Ketika politikus populis itu memenangkan pemilu dan memegang tampuk kekuasaan, mereka suka menyerang lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan media massa.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, di mata mereka,  cenderung dibuat partisan. Membela kepentingan dan menjadi corong propaganda politikus populis.

Jika sulit menekuk pers,  yang dilakukan kemudian adalah membeli dan mengintimidasi pers. Tujuannya,  agar pers diam. Mencari-cari kesalahan, kelemahan pemilik dan pengendali media massa mainstream. Intimidasi politik, ekonomi, dan pembunuhan  karakter tak jarang dilakukan secara simultan.

Mekanisme doxing jika perlu dilakukan dengan membayar pasukan siber. Sasarannya, membongkar dan mengumbar keburukan karakter pribadi dan hal-hal bersifat privacy orang-orang pers dan para tokoh politik serta sosial yang kritis terhadap penguasa politik. Sehingga pers tak bisa menjalankan fungsi social  control secara efektif dan maksimal terhadap kekuasaan politik politikus populis.

Di Amerika Latin, contohnya. Dari 15 presiden yang terpilih di Bolivia, Ekuador, Peru, Venezuela, dan Peru antara tahun 1990 sampai 2012, sebanyak lima presiden di antaranya merupakan politikus populis. Seperti Hugo Chavez (Venezuela), Alberto Fujimori (Peru), politikus  Peru keturunan Jepang yang saat kampanye pemilu mengusung jargon “Presiden Seperti Anda (Rakyat)”.

Selain itu, ada Evo Morales (Bolivia), politikus Bolivia berlatar petani koka dan pemimpin pribumi Bolivia dan wakil Partai MAS (Movimiento al Socialismo) yang digulingkan dari kekuasaan pada 2019.

Morales yang berlatar petani koka merupakan  seorang Aymara, bagian dari masyarakat adat lokal dan pemimpin serikat petani koka di Bolivia.

Evo Morales politikus populis yang dibesarkan dan matang di lapangan. Sebelum menjabat Presiden Bolivia, Morales lama menjadi aktivis jalanan yang gigih dan getol membela kepentingan petani koka dan litium dari cengkeraman Gringo (sebutan untuk AS) di Bolivia. Setelah terpilih sebagai anggota parlemen, beberapa tahun kemudian, dia  terpilih sebagai Presiden Bolivia pada Desember 2005.

Salah satu kunci sukses Morales di lanskap politik Bolivia karena kekecewaan dan kemarahan massa-rakyat Bolivia terhadap pemerintahan sebelumnya yang bercorak Neoliberal. Morales dianggap dapat membuat perubahan di negeri itu. Dia  mengusung ideologi ekonomi politik memprioritaskan nasionalisasi bidang-bidang strategis ekonomi, dengan fokus khusus pada sumber daya alam.

Segala yang tumbuh dan lahir di tanah Bolivia, bagi Morales, adalah harta yang harus dijaga, bukan oleh Aguas del Tunari atau tangan AS, tetapi oleh rakyat Bolivia sendiri. Menjaga koka adalah salah satu fokusnya.

Rafael Correa, Presiden Ekuador, dipandang merupakan politikus populis. Saat menjabat sebagai orang pertama Ekuador, Correa pernah menggugat koran terbesar di negara tersebut: El Universo. Gugatannya dikabulkan.

Dia memperoleh ganti rugi USD 40 juta. Pemilik koran  ini dituding mencemarkan nama baiknya, karena tajuk rencananya mencap Correa sebagai pemimpin diktator.  Setelah gugatan tersebut, media massa di Ekuador tiarap dan hidupnya merasa ngeri, karena dibayangi intimidasi dikriminalkan produk jurnalistiknya oleh penguasa.

Edwin Lucio Gutierrez  Borbua (juga Presiden Ekuador) yang menjabat sejak 15 Januari 2003 hingga 20 April 2005. Edwin Lucio merupakan politikus Ekuador berlatar militer dengan pangkat terakhir Kolonel.

Bagaimana watak dan karakter politikus populis, yang secara substantif, hakikatnya tidak demokratis dan lebih kental watak otoritarian? Setidaknya ada empat parameter penilaian (Juan Linz). Pertama, penolakan dan komitmen lemah atas aturan main demokrasi. Kedua, menolak dan menyangkal legitimasi politik kompetitor dan lawan politik.

Kemudian ketiga, tak memiliki toleransi politik dan gandrung memakai cara-cara kekerasan. Keempat, membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media massa (pers).

Bagi politikus populis yang gandrung membajak demokrasi, politik demokratis terlalu memusingkan, bertele-tele karena butuh perundingan, sharing kekuasaan, dan kompromi.

Ketika kekuasaan politik satu negara itu jatuh ke tangan politikus populis ademokratis, yang muncul kemudian terjadi adalah polarisasi sosial dan politik di masyarakat, menciptakan iklim kepanikan, permusuhan antarlapisan sosial, dan rasa saling tak percaya yang makin mengental. [air]



Apa Reaksi Anda?

Komentar