Sorotan

Politik Ngopi Bareng Hendy-Firjaun di Kalimantan 86

Bupati Hendy Siswanto baru saja menyulut rokoknya, saat wartawan masuk ke ruangan Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, untuk minta izin mengambil gambar sekaligus wawancara, Senin (29/3/2021) siang.

“Pak Bupati jangan difoto dulu, masih merokok,” kata Itqon kepada wartawan.

“Ayolah, Rek. Kasih waktu dulu rokokan,” kata Hendy, disambut tawa Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan empat pimpinan DPRD Jember. Setelah mematikan rokoknya, Hendy mempersilakan wartawan mengambil gambar dan sekaligus melakukan konferensi pers.

Siang itu, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman mendatangi gedung DPRD Jember di Jalan Kalimantan 86. Mereka menyerahkan sendiri dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang menandai bakal dimulainya kembali pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, setelah sempat terhenti pada masa pemerintahan Bupati Faida.

Hendy-Firjaun didampingi Sekretaris Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mirfano, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Hadi Mulyono, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tita Fajarwati. Selain disambut Itqon, mereka disambut tiga wakil ketua, yakni Ahmad Halim (Gerindra), Dedy Dwi Setiawan (Nasdem), dan Agus Sofyan (PDI Perjuangan).

Pertemuan jauh dari kesan formal. Sekretariat DPRD Jember menyiapkan makan siang prasmanan. Setelah penyerahan langsung dokumen KUA-PPAS oleh Hendy kepada Itqon, acara dilanjutkan dengan acara ngobrol sambil minum kopi. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif selama masa pemerintahan sebelumnya tak berbekas sama sekali.

“Pak Bupati, ini acara penyerahan KUA-PPAS sambil ngopi atau acara ngopi sambil menyerahkan KUA-PPAS? Ini saya bingung,” kata Itqon kepada Hendy.

“Dua-duanya sama. Intinya kita menyerahkan ini. Tidak mengurangi arti,” jawab Hendy, disambut tawa hadirin.

Hendy menjelaskan, penyerahan KUA-PPAS adalah hal biasa. “Menyerahkan APBD juga hal biasa. Kita tidak harus kegiatan formal duduk bersama, ada pembukaan, ada penutupan. Tergantung kita sendiri, bahwa semangat untuk menyelesaikan (persoalan) di Jember terbentuk di manapun tempatnya. Jadi tidak harus formil. Ini bagian dari akselerasi,” katanya.

“Yang saya lihat di sini teman-teman DPRD Jember, Pak Ketua dan wakil ketua DPRD semuanya, menyambut bahagia, dan semangatnya sama. Tentunya kalau semangatnya sudah sama, ini bagian dari memberikan motivasi kepada masyarakat Jember, bahwa Jember akan segera bangkit, dipimpin oleh ketua-ketua (DPRD), dipimpin pemerintahan yang diamanati masyarakat,” kata Hendy.

Hendy menyebut apa yang dilakukannya bersama Firjaun dan pimpinan DPRD Jember adalah kebiasaan orang Indonesia. “Bersilaturahmi seperti ini bisa langsung, menjadi satu hal yang penting, karena silaturahmi ini tidak harus duduk secara resmi,” katanya.

Hendy mengaku masih harus belajar, karena KUA-PPAS adalah hal baru. “Di Jember ini juga hal baru, tentang bagaimana menyusun KUA-PPAS dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan ke depan, insya Allah minggu pertama pada April sudah selesai semua,” katanya.

Itqon membenarkan, bahwa eksekutif dan legislatif memiliki semangat yang sama untuk segera menyelesaikan APBD Jember 2021. “Ini perintah gubernur. Mumpung ini ada bupati. Kemarin perintahnya jelas: Ayo segera. Agak marahlah gubernur nada suaranya, karena tidak selesai-selesai,” katanya.

Jember adalah satu-satunya kabupaten di Jatim yang dua tahun berturut-turut gagal mengesahkan APBD tepat waktu. Tahun 2019, Bupati Faida dan DPRD Jember gagal mencapai kesepakatan dalam pembahasan Peraturan Daerah APBD 2020, karena terbentur pada belum dilaksanakannya surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) Pemkab Jember. Bupati Faida akhirnya memilih menggunakan peraturan kepala daerah untuk APBD 2020 dengan sejumlah keterbatasan kewenangan.

Tahun 2020, hal serupa terjadi lagi. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif kembali mentah di tengah jalan. Kali ini gara-gara keinginan legislatif yang mengoreksi sinkronisasi urutan tahapan penyerahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan KUA-PPAS diabaikan Faida. Faida memilih melanjutkan tahapan pembahasan Perda APBD 2021.

Gagal memiliki Perda APBD 2021, Bupati Faida kembali mengajukan peraturan kepala daerah sebagaimana tahun sebelumnya. Pengajuan perkada ini direvisi oleh Pemprov Jatim. Namun revisi ini tidak dijalankan. Maka tahun ini, Jember sama sekali tidak memiliki APBD. Akhirnya untuk mencairkan gaji aparatur sipil negara dan membayar kebutuhan rutin seperti iuran listrik, air, dan telepon, Bupati Faida menandatangani Peraturan Kepala Daerah Anggaran Kas Mendahului APBD 2021.

Saat sidang paripurna serah terima jabatan kepala daerah dari Pelaksana Harian Bupati Hadi Sulistyo kepada Bupati Hendy Siswanto di gedung DPRD Jember, Selasa (2/3/3021), Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar Hendy segera membahas dan mengesahkan Perda APBD 2021 bersama parlemen. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar