Iklan Banner Sukun
Sorotan

PKS Jatim, Kekuatan Islam Modernis di Basis Islam Tradisional

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Tantangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk eksist dan berkembang di era sistem multipartai ekstrim (jumlah partai peserta pemilu lebih dari 7 partai) sangat berat.

Lebih-lebih eksistensi PKS di Jatim, yang lama dikenal sebagai basis terkuat komunitas Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Marhaenisme (Soekarnoisme).

Maklum, NU lahir dan pertama kali berkembang di Jatim. KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri adalah pendiri NU, selain banyak kiai Islam Tradisional lainnya dari Pulau Jawa dan Madura.

Komunitas politik Nasionalis Marhaenisme kokoh di Jatim, mengingat paralelisme historis politik yang melatarinya. Jatim, khususnya Kota Surabaya, tempat Ir Soekarno (Bung Karno) dilahirkan dan mulai belajar politik praktis. Sedang Kota Blitar menjadi lokasi makam Penyambung Lidah Rakyat ini. Sehingga menjadi paripurna secara politik relasi Jatim dengan Bung Karno.

Di sisi lain, kekuatan Islam Modernis, kalau merujuk hasil Pemilu 1955, kontestasi politik pertama sejak Indonesia merdeka, berada di posisi keempat. Pemenang Pemilu 1955 di Jatim adalah Partai NU, posisi kedua ditempati Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI berada di tempat ketiga, dan Partai Masyumi di tempat keempat.

Raihan suara Partai Masyumi, partai komunitas Islam Modernis, tak lebih dari 30 persen dibandingkan suara Partai NU. Dalam perspektif historis politik, posisi kekuatan Islam Modernis dalam lanskap politik regional Jatim seringkali di bawah kekuatan Islam Tradisional dan kaum Nasionalis Marhaenisme.

Potret politik di masa lalu itu, secara faktual politik, paralel dengan gambaran politik kekinian, terutama di era pascareformasi 1998. PKS yang merepresentasikan kekuatan komunitas Islam Modernis di Indonesia, selain Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB), raihan prestasi politiknya di Jatim selalu di bawah PKB (Islam Tradisional) dan PDIP (Nasionalis Marhaenisme).

Usia 19 Tahun

Bagaimana gambaran prestasi politik PKS di Jatim selama 19 tahun kiprahnya di jagat politik wilayah kaum Islam Tradisional ini? Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan kepada beritajatim.com, mengatakan, sejak tahun 2002, PKS Jatim berpolitik dengan kesadaran bahwa memimpin adalah melayani. Maka PKS melaksanakan banyak kegiatan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan rakyat.

Menurutnya, pada Pemilu 1999, ketika PKS masih bernama Partai Keadilan (PK), di Jawa Timur partai ini mendapatkan 3 kursi kabupaten/kota, dan menyumbang 1 kursi DPR RI.

Selanjutnya, Pemilu 2004, PKS Jawa Timur mendapatkan 2 kursi DPR RI, 3 kursi DPRD Jatim, dan 36 kursi DPRD kabupaten/kota. Pemilu 2009, PKS Jawa Timur mendapatkan 6 kursi DPR RI, 7 kursi DPRD Jatim, dan 80 kursi DPRD kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2014, PKS Jawa Timur mendapatkan 2 kursi DPR RI, 6 kursi DPRD Jatim, dan 97 kursi DPRD kabupaten/kota, terakhir Pemilu 2019, PKS Jawa Timur mendapatkan 2 kursi DPR RI, 4 kursi DPRD Jatim, dan 104 kursi DPRD kabupaten/kota.

“Terjadi trend kenaikan jumlah raihan kursi di legislatif kabupaten/kota. Hampir di semua badan legislatif kabupaten/kota PKS mengirimkan wakilnya, terkecuali di DPRD Gresik,” kata Irwan, politikus PKS asli Kabupaten Karawang, Jabar.

Selain seringkali dipandang banyak pengamat politik sebagai partai kader, PKS juga ditempatkan sebagai partai kerja. Bukan sekadar pandangan ideologis dan pertarungan paradigma pembangunan dan promosi kesejahteraan rakyat yang diperjuangkan politikus PKS melalui berbagai platform media, namun aktivis partai ini seringkali hadir di tengah rakyat ketika sektor populis tersebut membutuhkan uluran tangan dukungan dan bantuan.

Karena itu, banyak desain program aksi bersifat praktis dan aplikatif dijalankan aktivis politik PKS Jatim. Di antaranya, program Pos Rakyat Adil Sejahtera, Pusat Khidmat PKS, Rumah Peduli, dan Mobil Peduli. Program tersebut merupakan pusat layanan PKS bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap ada bencana PKS selalu hadir melayani dan membantu warga yang terdampak. Baik itu bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, kebakaran, dan lainnya. Posko Bencana PKS dan Relawan-relawan PKS secepat mungkin berada di lokasi, termasuk di banjir Jember, Lumajang, Jombang. Nganjuk, Gresik, Bojonegoro, Pamekasan. Terakhir terjun ke lokasi gempa Malang. Bagi PKS, ini adalah panggilan kemanusiaan, bukan pencitraan,” tegas Irwan.

Hal lain yang ditekankan politikus PKS adalah politik bersih dan santun sebagai ciri dan karakter yang digaungkan PKS di Jawa Timur. Bersih dari korupsi dan santun dalam bersikap.

Dalam catatan KPK dan ICW, menurut Irwan, PKS Jawa Timur termasuk partai yang transparan dalam laporan keuangan, lengkap dan akuntabel. BPK juga memberikan apresiasi atas laporan keuangan PKS yang terpublikasi melalui website dan media massa.

“Secara praktis, dalam masa pandemi, PKS di Jawa Timur bersama pemerintah turut melakukan mitigasi pandemi. Seluruh kegiatan disesuaikan dengan protokol kesehatan. PKS juga membantu warga terdampak pandemi, baik yang terpapar maupun terdampak secara ekonomi. Bantuan juga diwujudkan dalam bentuk APK bagi para tenaga medis,” ujar Irwan.

“Selain itu, jalinan PKS dengan berbagai kalangan dan tokoh masyarakat di Jawa Timur semakin berkembang. Pondok-pondok pesantren di Jawa Timur menjadi jujugan PKS yang pertama dalam menerima nasehat dan arahan bagi program-program partai. PKS di Jawa Timur, secara rutin, selalu melakukan sowan kepada para kiai dan habaib dari satu pesantren ke pesantren lain, baik di Banyuwagi, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Magetan, Ponorogo, Mojokerto, dan berbagai tempat lainnya di Jatim. PKS juga aktif membangun hubungan dengan berbagai ormas Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah,” tegas Irwan.

New Neo Masyumi

PKS adalah partai Islam. Ideologi partai ini adalah Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menjadi wadah dan wujud sintesa politik antara elite Islam Tradisional dan Islam Modernis. Sekali pun eksprimen politik antara dua komunitas Islam mainstream di Indonesia tersebut dalam tubuh PPP, seringkali menghadapi relasi politik bersifat pasang surut. Pertarungan politik ke-unsur-an tak jarang melahirkan konflik internal bersifat destruktif di PPP.

Kembali kepada PKS sebagai wadah berpolitik umat Islam, khususnya komunitas Islam Modernis, elite dan aktivis partai ini menyadari bahwa agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang mesti diperjuangkan melalui kanal politik formal dan konstitusional. Rujukan penting yang seringkali diperjuangkan politikus PKS adalah Al Qur’an, Al-Sunnah, pemikiran para ulama, mujahid, mujaddid, termasuk para pejuang belakangan seperti Muhammad Abduh, Al Maududi, dan Mohammad Natsir (mantan Ketua Umum DPP Partai Masyumi).

“Sekali lagi, PKS karena ideologi dasarnya al-Islam dan Islam itu artinya Al Qur’an, Al-sunnah, biografi para tokoh Islam, para pejuang yang dulu dan sekarang, maka M Natsir adalah bagian dari pejuang-pejuang yang menjadi rujukan PKS,” kata mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid (2008).

Lebih jauh Hidayat Nur Wahid mengutarakan, di antara para deklarator PKS, banyak di antaranya murid atau santri M Natsir, seperti Ustadz Abu Ridho dan Mashadi dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah yang didirikan M Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan politikus Masyumi lain, setelah rezim Orde Baru tak mengizinkan Masyumi direhabilitasi dan berkiprah kembali di jagat politik nasional setelah Orde Lama Bung Karno ambruk.

“Jadi kalau mempergunakan ilmu Hadits, sanadnya yakni mata rantai yang menghubungkan PKS dengan Natsir, adalah orang-orang seperti Abu Ridho dan Mutammimul Ula (mantan Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia/PII). Itu kalau dilihat hubungan PKS dengan Natsir dari sisi sanad orang per orang,” jelas Hidayat Nur Wahid.

Dalam perspektif politik dan dakwah, Hidayat menjelaskan, ada kemiripan pola perjuangan yang dilakukan Natsir dengan PKS. Maksudnya, antara politik dan dakwah tak mungkin dipisahkan dan berjalan sendiri-sendiri. Diketahui banyak kalangan, aktivis politik dan elite PKS sekarang sebagian besar adalah mantan aktivis dakwah kampus, karena itu sejumlah kalangan menyebut PKS sebagai partai dakwah.

“Sikap sederhana yang ditunjukkan kader PKS menyebabkan ada sejumlah kalangan yang menyebut PKS sebagai neo Masyumi. Saya tidak tahu kenapa mereka menyebut demikian. Mestinya mereka yang menyebut demikian yang menjelaskan kenapa PKS diidentifikasikan sebagai neo Masyumi,” katanya.

“Bagi kami bahwa PKS sama atau tidak sama sekali dengan Masyumi itu tidak penting. Jadi, kalau kemudian PKS disebut sebagai new neo Masyumi, karena sebelumnya telah ada partai lain yang disebut neo Masyumi, saya terus terang khawatir malah nanti menimbulkan masalah dengan kawan-kawan yang sebelumnya disebut neo Masyumi tersebut,” tegas Hidayat Nur Wahid.

PKS kini menjadi satu-satunya partai yang berada di luar kekuasaan. Partai Gerindra dan PAN, rekan koalisinya di Pilpres 2019, telah merapat kepada kekuasaan dengan pengendali utama PDIP (Nasionalis Marhaenisme).

PKS tetap istiqomah dengan fatsoen politik bahwa selain ada partai di dalam kekuasaan, sistem politik agar tetap bisa menerapkan prinsip check and balances secara proporsional dan menguntungkan rakyat, perlu partai lain berada di luar kekuasaan.

Sebab, berada di dalam dan luar kekuasaan itu sama mulia dan tinggi bobot derajat politiknya. Fatsoen politik yang dijalankan PKS ini, sedikit banyak, mirip dengan apa yang dilakukan politikus Partai Masyumi di awal tahun 1960-an yang menolak konsep Demokrasi Terpimpin Bung Karno, pembubaran Badan Konstituante melalui Dekrit Presiden Juli 1959, dan kabinet yang bertumpu pada tiga kaki: Nasionalis, Agama (Islam), dan Komunis. [air/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar