Sorotan

Pilwali Surabaya Bisa Direkayasa

Ribut Wijoto.

Pernah dengar dugaan tentang rekayasa Pemilihan Presiden Amerika Serikat? Bahwa, kemenangan Donald Trump adalah hasil rekayasa. Lepas dari benar atau salah dugaan itu, ternyata, dengan modus yang berbeda, Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya juga memungkinkan untuk direkayasa.

Rekayasa bisa dilakukan dengan memanfaatkan lembaga polling alias jajak pendapat. Sejak era reformasi dan maraknya pemilihan-pemililhan langsung terhadap kepala daerah dan presiden, lembaga polling tumbuh subur di Indonesia.

Nama dan jenis jasa yang ditawarkan bermacam-macam. Ada yang sekadar membuat quick count (penghitungan cepat) ada pula yang sekaligus melakukan pendampingan politik. Pendampingan agar calon dapat memenangi pemilihan kepala daerah. Sasaran lembaga polling ini bahkan bukan sekadar kepala daerah tetapi juga menyasar calon anggota legislatif.

Di antara lembaga polling yang mainstream, beberapa ada pula yang nakal. Lembaga polling yang nakal inilah yang suka merekayasa angka-angka penelitian. Semisal, ketika menjelang pilkada, calon yang bersedia membayar diberi angka tinggi. Tujuannya agar mempengaruhi calon pemilih.

Modus rekayasa angka tinggi inilah yang memungkin dilakukan dalam Pilwali Surabaya 2020. Tujuannya agar perhatian warga Surabaya tersita pada calon tersebut. Bahkan sebelum pencalonan, ketika masiih kandidat, dengan tujuan mendapat perhatian dan rekomendasi dari partai.

Rekomendasi partai memang idealnya hanya diberikan kepada kandidat yang memiliki peluang besar memenangi Pilwali Surabaya. Tetapi, rekomendasi juga laku dijual. Kandidat yang elektabilitasnya atau tingkat keterpilihannya rendah adalah mereka-mereka yang rela saja menggelontorkan uang besar demi mendapatkan rekomendasi partai. Tujuannya asal bisa mengikuti kontestasi Pilwali Surabaya.

Dalam perbincangan publik, kita mengenal istilah ‘mahar politik’. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah kepada partai untuk menebus rekomendasi. Biasanya dengan alasan pembiayaan kampanye dan honor saksi. Tradisi mahar politik inilah yang kerap kali membuat mundur alon-alon bagi kandidat yang dompetnya tipis. Sebaliknya, bagi kandidat dengan dompet tebal, berapapun mahar politik yang dipasang partai, mereka sanggup membayar. Tidak menutup kemungkinan, Pilwali Surabaya warnai dengan praktek mahar politik.

Satu hal lagi yang cukup laris di masa-masa tahapan pilkada adalah ‘mulut pengamat’. Bermodal titel intelektual atau akademisi universitas, pengamat seakan memiliki hak untuk mengangkat atau menjatuhkan para kandidat. Istilahnya ‘kapabel’, memiliki kapasitas atau cukup keilmuan untuk menjelaskan beragam fenomena politik.

Persoalannya, tidak semua pengamat itu idealis. Memegang kokoh panji-panji kewibawaan civitas akademik. Ada pula terselip pengamat yang mudah tergiur pesona rupiah. Mereka diam-diam menjadi bagian dari tim pemenangan kandidat tertentu. Mulut mereka berkoar-koar hingga berbusa untuk mengangkat citra kandidat yang membayar.

Soalnya adalah, tidak ada jaminan pasti, bahwa, Pilwali Surabaya tidak dikotori oleh mulut-mulut pengamat politik berbayar ini. Kota Surabaya memiliki puluhan atau mungkin ratusan dosen Ilmu Politik. Kandidat yang nakal bisa saja bersepakat dengan pengamat yang nakal. Tali rafia tali sepatu, sesama mafia mudah bersatu.

Setelah itu media massa. Jangan harap semua media massa menjalankan kode etik jurnalistik. Tidak sedikit media massa yang menyewakan kolom untuk dijual kepada calon kepala daerah. Jika harga telah deal, apapun yang ditulis atau dibicarakan oleh tim pemenangan calon akan ditayangkan. Penayangan tanpa edit. Penayangan tanpa tanda advetorial. Ini terutama terjadi pada media massa yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers.

Kandidat Calon Wali Kota Surabaya yang mbeling sangat mungkin melakukan praktek ini. Menjebol tembok politik redaksional dengan gemerincing uang. Tujuannya agar media massa mempengaruhi psikologi warga Surabaya dengan citra-citra positif penuh kepalsuan. Dan perlu diingat, kepalsuan yang disemburkan berulang-ulang bisa saja bakal dianggap kebenaran oleh masyarakat.

Rekayasa bisa dititipkan pada tokoh tertentu yang memiliki banyak pengikut. Semisal influencer atau juga tokoh masyarakat. Influencer bergerak di udara. Dia dewa media sosial. Pengikutnya banyak. Apapun yang dibicarakan bakal viral. Sedangkan tokoh masyarakat bergerak di ranah darat. Pengikutnya juga tidak sedikit. Dia disebut tokoh masyarakat karena memang ucapan-ucapannya dijadikan patokan bersikap oleh banyak warga.

Kandidat yang ingin memenangi perhelatan Pilwali Surabaya tentu tergoda memakai jasa influencer dan jasa tokoh masyarakat. Sebab pujian atau apreasiasi mereka penting dalam memantapkan atau bahkan mengubah opini netizen dan masyarakat.

Selanjutnya memasang banyak relawan. Dalam arti yang sebenarnya, relawan itu orang yang bekerja suka rela tanpa dibayar. Orang yang rela. Namun, istilah relawan bisa dipakai kedok oleh kandidat calon kepala daerah yang nakal. Dia merekut banyak orang untuk membaur di masyarakat dengan arah mempengaruhi pilihan politik dengan kesepakatan sejumlah bayaran tertentu tetapi ‘baju’ yang dipakai bertitel ‘relawan’.

Relawan gadungan ini aktif membuat kegiatan. Semisal kegiatan menanam seribu bibit mangga di pinggir jalan. Kandidat calon kepala daerah diundang. Dia diminta turut menanam. Foto penanaman oleh kandidat itu disebar ke mana-mana. Dikesankan sebagai tokoh yang peduli lingkungan. Padahal, seluruh kegiatan itu dibiayai oleh sang kandidat. Relawannya diberi upah.

Dalam pesta demokrasi bernama Pilwali Surabaya 2020, kita perlu bersiap-siap dengan kemunculan relawan-relawan model seperti ini. Lalu, kita jangan mudah terpesona oleh konten sepak terjangnya.

Namun di antara modus-modus rekayasa itu, satu yang sangat perlu disesalkan adalah praktek black campaign alias kampanye hitam. Kandidat yang telah gelap mata bisa tega mengumbar informasi palsu demi menjatuhkan kompetitor. Hoaks.

Memang hoaks memungkinkan bergelibat dalam Pilwali Surabaya 2020 tetapi kita tentu berharap pola kejahatan itu tidak dilakukan oleh para kandidat. Juga oleh tim pemenangan.

Dan begitulah, Pilwali Surabaya 2020 berpeluang direkayasa. Kandidat yang elektabilitasnya rendah bisa saja mendapat rekomendasi partai dan bisa pula memperoleh suara besar saat coblosan.

Pertanyaannya, berapa duit yang mesti dikeluarkan untuk membuat rekayasa secara menyeluruh? Dari mana uangnya? Apakah bakal balik modal?

Sulit menjawab secara pasti atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kerap kali transaksinya di bawah meja. Tetapi beberapa fakta perlu pula dipertimbangkan sebagai gambaran jawaban.

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya lebih dari Rp 10 triliun. Sehingga, bisa dikata, Wali Kota Surabaya merupakan pengendali utama penggunaan uang Rp 10 triliun itu.

Sebagai kota besar berwatak industri, uang yang beredar sehari-hari di Surabaya juga sangat besar. Jika tidak salah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pernah menyebut bahwa peredaran uang di kota ini mencapai Rp 23 triliun pada tiap hari.

Secara peluang politik, seorang pemimpin yang sukses di Surabaya, dia berpeluang besar untuk naik menjadi pemimpin level nasional. Bambang Dwi Hartono, begitu sukses menjabat wali kota, dia langsung ditarik untuk memperkuat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saat ini pun, Risma juga telah duduk di DPP PDI Perjuangan.

Terlebih, uang yang dipakai untuk merekayasa Pilwali Surabaya tidak harus berasal dari dompet kandidat sendiri. Jika pintar lobi, dia bisa mencari pemodal. Bukan sekadar satu pemodal tetapi kumpulan pemodal. Para pemodal inilah yang diminta membiayai rekayasa politiknya. Dan bila dia telah terpilih, ada kompensasi-kompensasi tertentu.

Tetapi, banyak pula yang melontarkan klaim, masyarakat kita telah cerdas. Semoga saja klaim itu benar. Sehingga sekuat apapun rekayasa dalam Pilwali Surabaya 2020, masyarakat di Kota Pahlawan ini bakal tetap mendapatkan pemimpin yang terbaik. Amin. [but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar