Sorotan

Pilwali Surabaya 2020 (4)

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com

Salah satu pendekatan teoritis yang bisa kita pakai mengamati praktek demokrasi elektoral, seperti Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilbup, dan termasuk Pilwali Kota Surabaya tahun 2020 adalah teori jaringan politik. Tentu saja pendekatan teori politik atas satu fenomena politik tertentu, seperti Pilwali Surabaya 2020, tak bersifat tunggal.

Maksudnya, ada beberapa pisau analisa teori politik lain yang bisa kita aplikasikan untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena Pilwali Surabaya 2020, seperti teori strukturasi, teori elite, dan lainnya. Teori jaringan politik yang obyek dasarnya menganalisis struktur politik menjelaskan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor di sistem sosial, di mana distribusi tersebut adalah fungsi dari posisi-posisi yang dijabat dalam suatu atau banyak jaringan.

Struktur dari relasi antar-aktor dan posisi aktor-aktor individu sangat mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sifat dari aktor-aktor individu dan sistem sendiri secara keseluruhan (Knoke, 1994; 9). Dalam teori jaringan politik, ada dua konsep direktif utama yang diasumsikan bisa mengubah hubungan di antara para aktor atas posisinya sebagai anggota sistem. Pertama, sentralitas (centrality), yakni dalam suatu jaringan politik, posisi paling sentral adalah aktor dengan hubungan timbal balik terbanyak dengan aktor lain dalam suatu jaringan. Aktor paling prominen dalam suatu jaringan adalah aktor yang berada di posisi sentral, di mana mereka adalah hub untuk menebarkan sumber daya dan informasi.

Kedua, martabat (prestige), yakni konsep yang berfokus pada level suatu aktor, di mana aktor dengan prestise yang tinggi akan mendapatkan banyak nilai dari relasinya atau jaringannya, namun relasi tersebut tidak bersifat timbal balik. Aktor dengan prestise tertinggi biasanya mendapatkan relasi dari jaringan aktor-aktor yang pula memiliki jaringan yang kuat dengan banyak aktor lainnya (Knoke, 1994; 10).

Dalam perspektif teori jaringan politik, power atau kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki, namun aspek atau elemen dari interaksi antar-aktor (Knoke, 1994; 1). Kekuasaan itu adalah hubungan antara satu aktor sosial dan aktor lainnya dalam situasi tertentu. Hubungan antar-aktor itu pasti powernya bersifat asimetris, sehingga semua yang berhubungan dengan power itu pasti terstruktur (Knoke, 1994; 2-3).

Teori jaringan politik mendalilkan bahwa semua peran sosial itu ada karena mereka memiliki hubungan dengan peran sosial lainnya yang sering diinteraksikan. Dalam sistem politik juga sama, di mana terdapat peran pembagian kerja yang memiliki relasi power (Knoke, 1994; 7).

Mengenai dukungan politik yang diberikan seorang aktor politik dan sosial, tokoh politik tertentu, teori jaringan politik bisa digunakan sebagai alat analisa, karena di dalamnya dapat menjelaskan mengenai jaringan kekuasaan serta berbagai kepentingan di balik hubungan seperti itu. Dalam konteks jaringan kekuasaan ini, pemikiran tentang patron-klien bisa juga dipinjam untuk memperkaya kerangka pemikiran dalam menjelaskan mengenai perebutan kekuasaan di tingkat lokal.

Termasuk dalam konteks itu adalah adanya penjelasan mengenai broker-broker politik dalam konteks kekuasaan di tingkat lokal maupun hubungan secara kultural antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pengaruh patron terhadap klien bisa juga untuk menjelaskan mengapa massa bertindak tertentu dalam konteks konflik kekuasaan dan tidak mencoba kritis terhadap pengaruh elite politik tertentu. Hubungan timbal balik politik inilah menyebabkan mengapa massa begitu militan dan mudah dimobilisasi serta memberikan dukungan penuh kepada elitenya dalam proses perjuangan politik. (Nurhasim, 2005: 18-19)

Pengaruh merupakan salah satu konsep penting dalam teori jaringan politik, karena pengaruh menjadi salah satu bentuk dasar kekuasaan merujuk pada aspeknya, selain konsep dominasi. Dalam rumusannya dikatakan bahwa pengaruh adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Pengaruh juga merupakan salah satu konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, selain konsep persuasi, koersi, manipulasi, force, dan otoritas.

Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya maupun masyarakat secara umum. Dalam prakteknya, kekuasaan politik menyangkut hubungan antar-manusia (Surbakti, 2015; 71 -73).

Konsep dasar lain dari teori jaringan politik adalah dominasi, yakni pola relasi di mana satu aktor mempraktekkan reward and punishment terhadap aktor lain agar mendapatkan ketaatan (Knoke, 1994; 4). Jika aktor yang dipengaruhi ini taat, maka yang bersangkutan mendapatkan reward. Sedang jika yang dipengaruhi tersebut membangkang, maka yang diperoleh adalah punishment.

Sekiranya pengaruh dan dominasi dijalankan bersama-sama atau terjadi mixed strategy, maka akan menghasilkan empat (4) kategori kekuasaan. Pertama, jika pengaruh ada dan dominasi ada, maka melahirkan kekuasaan otoriter. Kedua, jika pengaruh ada dan dominasi tak ada, maka memunculkan kekuasaan persuasif. Ketiga, jika pengaruh tidak ada dan dominasi ada, maka membentuk kekuasaan koersif.

Keempat, jika pengaruh tidak ada dan dominasi juga tidak maka, maka membentuk kekuasaan egalitarian (Knoke, 1994; 5). Dari 3 kali kontestasi politik Pilwali Surabaya tahun 2005, 2010, dan 2015, PDIP selalu tampil sebagai pemenang. Yang perlu dicatat dari kemenangan PDIP ini bukan sekadar jumlahnya, tapi partai ini memenangkan pertarungan politik tersebut dengan kekuatannya sendiri.

Maksudnya, cawali dan cawawali yang dimenangkan eksklusif hanya partai ini yang mengusung, tanpa sokongan partai lainnya. Realitas politik ini mengakibatkan partai lain bisa saja tak cukup percaya diri dan pesimistis menghadapi Pilwali Surabaya 2020. Di Pilwali Surabata 2010, kemenangan pasangan Tri Rismaharini-Bambang DH atas Arif Afandi-Adies Kadir tak sampai 4 persen. Di Pilwali 2015, pasangan Rismaharini-Whisnu Sakti Bhuana menang mutlak atas pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari, dengan level kemenangan lebih dari 82% suara.

Kemenangan 3 kali PDIP di Pilwali Surabaya secara langsung, dalam perspektif teori jaringan politik, menegaskan kuatnya jaringan politik partai ini dari tingkat cabang (Kabupaten/Kota), anak cabang (Kecamatan), dan ranting (Kelurahan/Desa). Kekuatan jaringan politik PDIP di Surabaya mengandaskan kekuatan politik lain, terutama dari barisan partai.

Partai ini selalu menjadi pemenang pileg di tingkat Kota Surabaya terkecuali di Pileg 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat. Hasil Pilgub Jatim 2018 dan Pilwali Surabaya 2010 jadi titik optimistis bahwa ada peluang politik merebut kemenangan di Surabaya pada Pilwali 2020.

Kemenangan pasangan Khofifah-Emil Dardak atas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018 setidaknya menggambarkan realitas politik sebagai berikut: Pertama, selain jaringan politik PDIP yang kuat di Surabaya, ada jaringan politik lain yang dimiliki ormas Islam yang tak bisa dinafikan di ranah politik Surabaya.

Kekuatan jaringan politik alternatif itu dimiliki ormas Islam Muslimat NU. Terlebih-lebih tokoh sentral Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, kini menjabat sebagai Gubernur Jatim. Secara fisik dan psikologi-politik, jaringan politik Muslimat NU terbukti efektif dan berhasil mengandaskan kekuatan jaringan politik PDIP pada Pilgub Jatim 2018 di Kota Surabaya.

Kedua, jaringan politik Muslimat NU di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa tak hanya terbukti efektif di Pilgub Jatim 2018, tapi sekaligus di Pilpres 2019 dan 2014. Seperti kita tahu, kemenangan pasangan Jokowi-JK (Pilpres 2014) dan Jokowi-KH Ma’ruf Amin (Pilpres 2019) tak mungkin dilepaskan dari kontribusi suara dan pengaruh politik yang digerakkan kepengurusan jaringan politik Muslimat NU di Jatim dan provinsi lain di Indonesia.

Muslimat NU menang bukan kekuatan politik, tapi sistem demokrasi elektoral yang diterapkan di Indonesia pascareformasi 1998, menempatkan ormas dengan jaringan politik massa yang kuat dan struktur hirarki kepemimpinan terkonsolidasi, menjadi kekuatan politik strategis dalam konteks ini. Di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, Muslimat NU merupakan organisasi dengan integrasi politik dan sosial yang kokoh dan nyaris tanpa faksi yang saling bertentangan.

Ketiga, kekuasaan dan kepemimpinan yang berlangsung di Muslimat NU digerakkan karena nilai pengaruh sekaligus dominasi yang dimiliki pemimpin puncak. Tingkat ketaatan dan loyalitas pengurus dan anggota Muslimat NU terhadap organisasi dan kepemimpinan puncak yang mengendalikan ormas ini sangat tinggi. Kepemimpinan Muslimat NU memiliki spain control kuat terhadap anggotanya secara paripurna.

Meskipun demikian, prosedur dan mekanisme demokrasi tetap dijalankan secara terbuka dan akuntabel di Muslimat NU. Kombinasi antara nilai pengaruh dan dominasi ini, maka pola kepemimpinan yang terbentuk di Muslimat NU bukan sekadar legal rasional, tapi sekaligus kharismatik. Di bawah kendali pola kepemimpinan organisasi seperti itu, biasanya loyalitas anggota bersifat total dan jalur komando organisasi dari atas sampai bawah tegak lurus, dengan deviasi politik nyaris nihil.

Keempat, artikel ini tak dimaksudkan untuk menghadapkan PDIP dan Muslimat NU secara diametral (terpisah secara berhadap-hadapan) atau head to head dalam pola kontestasi politik bersifat zero sum game. Sebab, kedua institusi ini memiliki jenis kelamin yang berbeda. PDIP sebagai institusi politik dan Muslimat NU sebagai ormas Islam yang memayungi ibu-ibu di kalangan NU. Kendati demikian, di lapangan politik praktis, terutama dalam praktek demokrasi elektoral, partai dan ormas dengan jejaring politik organisasi yang kuat dan massa besar, merupakan kekuatan politik yang pengaruh dan dominasinya pasti signifikan di tataran akar rumput. Praktek politik praktis di Indonesia, di momentun tertentu, antara partai dan ormas itu kadangkala beda-beda tipis. Istilahnya 11 dan 12.

Masalahnya, apakah pengaruh dan dominasi politik Muslimat NU yang kuat di mata anggotanya bakal didayagunakan oleh kepemimpinan Muslimat NU di Pilwali Surabaya 2020? Tentu dalam konteks ini dibutuhkan kalkulasi politik yang njlimet, cermat, panjang, dan komprehensif. Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa yang kuat dan mantap di Muslimat NU, sehingga terbukti menuai keberhasilan di Pilgub Jatim 2018, Pilpres 2014 dan 2019 adalah fakta politik yang bisa jadi incaran banyak pihak, termasuk kalangan politisi partai.

Melibatkan Muslimat NU, secara personal oleh elite dan anggotanya, misalnya di Pilwali Surabaya 2020, maka mendorong kekuatan ini dalam situasi minimal dua kemungkinan. Mungkin berhasil atau mungkin gagal, yang memberikan dampak politik kepada organisasi secara komprehensif di masa depan. Walau demikian, jaringan politik Muslimat NU tetap jadi incaran dan ekspektasi politik banyak kekuatan non-PDIP untuk dirangkul dan diajak sinergi guna melahirkan formasi kepemimpinan politik baru di Kota Surabaya melalui Pilwali 2020. Sebab, jaringan politik Muslimat NU dinilai mampu mengimbangi jaringan politik pemain lama yang selama ini menguasai ranah politik Surabaya. [air/habis]





Apa Reaksi Anda?

Komentar