Sorotan

Pilwali Surabaya 2020 (1)

Ainur Rohim

Tahun 2020, tak kurang sebanyak 18 kabupaten/kota di Jatim menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Salah satunya Kota Surabaya. Kontestasi politik di Kota Pahlawan ini paling menarik vis a vis kabupaten/kota lainnya di Jatim.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah kekuatan politik terbesar di Surabaya. Hasil pemilihan umum legislatif (Pileg) 2019, PDIP merebut 15 kursi di DPRD Surabaya. PKB, Partai Gerindra, Golkar dan PKS yang masing-masing memperoleh 5 kursi. Partai Demokrat dan PSI masing-masing memperoleh 4 kursi. Kemudian Nasdem dan PAN masing-masing memperoleh 3 kursi. Terakhir PPP memperoleh 1 kursi. Capaian kinerja politik PDIP di Pileg 2019 sama dengan Pileg 2014: 15 kursi di DPRD Surabaya.

Dari 10 partai yang memiliki kursi di legislatif lokal Surabaya, hanya PDIP yang bisa mengusung cawali-cawawali secara mandiri. Tanpa koalisi dengan partai lain. PDIP menjadi kekuatan politik terbesar di Surabaya sejak Pemilu 1999, terkecuali di Pemilu 2009, di mana gelombang biru Partai Demokrat mengandaskan ekspektasi politik PDIP untuk menang pada Pemilu 2019 di Surabaya.

Pilwali Surabaya 2020 menarik ditelaah dan dikaji secara politik karena sejumlah hal. Pertama, pemilih di Surabaya secara kuantitas jumlahnya besar. Plus minus 2 juta pemilih. Surabaya sebagai kota metropolitan dan terbesar kedua di Indonesia jadi barometer politik dinamika politik di kabupaten/kota lain di Jatim maupun Indonesia.

Kedua, Pilwali Surabaya 2020 tanpa diikuti calon petahana. Tri Rismaharini, wali kota Surabaya sekarang, telah 2 kali terpilih sebagai orang pertama di Surabaya. Sekalipun mulai muncul aspirasi dari akar rumput, terlepas apakah itu partisipasi atau mobilisasi politik, bahwa ada ekspektasi politik menjadikan Rismaharini sebagai wali kota kembali.

Aspirasi politik tentu berbenturan dengan regulasi hukum positif yang berlaku, yakni kepala daerah paling banyak menjabat dalam 2 periode masa kepemimpinan. Fakta ini menunjukkan, sebenarnya antara bakal cawali satu dengan cawali lainnya mengambil titik start politik relatif sama.

Faktor parpol pengusung, tokoh kuat yang meng-erdorsement, ketokohan calon, kapital politik dan finansial, networking jaringan politik dan sosial, dan lainnya adalah hal lain yang kita nafikan dalam konteks ini. Hakikatnya, antara bakal cawali satu dengan cawali lainnya bisa mulai mengambil langkah politik untuk melakukan political approach kepada konstituen di akar rumput.

Ketiga, PDIP Surabaya sebagai kekuatan politik terbesar dan utama di kota ini diduga kuat mengalami fragmentasi politik. Terjadi faksionalisasi politik di PDIP Surabaya menyangkut peluang memperebutkan tiket dari partai ini di ajang Pilwali Surabaya.

Setidaknya ada 3 faksi politik utama di PDIP Surabaya. Pertama, faksi Whisnu Sakti Buana, yang kini menjabat salah satu wakil ketua DPD PDIP Jatim, mantan Ketua DPC PDIP Surabaya, dan kini menjabat wakil wali kota Surabaya.

Faksi ini menargetkan mendudukkan Whisnu sebagai wali kota Surabaya menggantikan Rismaharini, setelah posisi Whisnu di PDIP Surabaya terpental. Faksi Whisnu diperkirakan masih memiliki jaringan politik kuat di level akar rumput struktur kepengurusan PDIP Surabaya, dari mulai PAC sampai ranting.

Faksi kedua dengan tokoh utama Rismaharini, wali kota Surabaya. Risma dipercaya Megawati Soekarnoputri duduk dalam struktur kepengurusan DPP PDIP sebagai salah satu ketua. Mobilitas politik vertikal yang terjadi pada Risma tersebut cukup mengejutkan.

Risma dipromosikan secara politik, sedang Bambang DH, mantan wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang sebelumnya duduk di struktur DPP PDIP sebagai salah satu ketua, terpental dari inner circle PDIP. Padahal, Bambang BH berhasil menjalankan tugas politiknya di partai.

Sebagai ketua bidang pemenangan pemilu DPP PDIP, kontribusi politik Bambang DH tak mungkin dinafikan di balik kemenangan PDIP di Pileg dan Pilpres 2019. Sekalipun masih samar-samar siapa figur yang bakal didukung faksi Risma di PDIP, tampaknya pilihannya tak jauh-jauh dari elite birokrasi Pemkot Surabaya. Nama Erry Cahyadi, kini menjabat Kepala Bappeko Pemkot Surabaya, santer disebut-sebut sebagai kandidat kuatnya.

Ketiga faksi Bambang DH, mantan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Faksi politik ini disebut-sebut posisi politiknya layak diperhitungkan terutama sebelum kongres PDIP di Bali. Keberhasilan Bambang DH menjalankan tugas sebagai ketua bidang pemenangan pemilu PDIP, diperkirakan memuluskan langkah politikus ini tetap bertengger di barisan elite DPP. Bahkan, saat kongres Bali berlangsung, nama Bambang DH dijagokan bakal menjabat sekjen DPP. Nyatanya, Bambang DH terpental dari orbit DPP PDIP.

Otomatis terpentalnya Bambang DH dari inner circle PDIP tersebut dampaknya merembes ke bawah. Timbul pertanyaan: Apakah faksi Bambang DH tetap kuat dan mantap menghadapi Pilwali Surabaya 2020? Sebagai kader tulen dan istiqomah PDIP, tak ada satu pun elite, pengurus, dan anggota PDIP yang meragukan komitmen dan loyalitas Bambang DH kepada partai ini, terutama kepemimpinan Megawati.

Bambang DH ibaratnya masuk ‘Laskar Pajang’ yang ikut merasakan duka politik dan terlunta-lunta ketika partai ini menjadi musuh dan digebuk rezim Orde Baru. Bambang berada dan berjuang bersama PDIP ketika partai ini belum punya apa-apa, terkecuali ideologi politik yang kuat, sampai sekarang apa-apa punya. Loyalitas dan konsistensi politiknya adalah modal penting Bambang DH.

Sekalipun terjadi fragmentasi dan faksionalisasi politik di PDIP Surabaya menjelang Pilwali 2020, perbedaan pandangan dan aspirasi politik tersebut masih sebatas dinamika. Bukan konflik politik yang bersifat laten dan terbuka. Manajemen konflik partai ini cukup kuat, terutama akibat pengaruh kepemimpinan politik Megawati secara struktural, kultural, dan kesejarahan.

Megawati jadi kata putus bersifat final, mengikat, dan tak bisa diganggu gugat terkait keputusan apapun partai ini. Sebab, Megawati memiliki hak prerogatif dalam mengendalikan manajemen partai ini.

Terlepas nanti apa keputusan DPP PDIP terkait siapa yang diberikan rekomendasi untuk diusung sebagai cawali dan cawawali Surabaya, dinamika politik yang terjadi di internal PDIP Surabaya menjelang hajatan politik Pilwali Surabaya 2020 tetap menarik dan terus menjadi perhatian.

Apapun nanti keputusan DPP PDIP, mayoritas struktural politik partai ini akan tegak lurus, mengikuti, dan taat dengan kebijakan politik yang diputuskan DPP. Resistensi politik sangat kecil terjadi di PDIP ketika kebijakan DPP tak bisa memuaskan faksi-faksi politik yang ada terkait figur cawali dan cawawali Surabaya dari partai ini. [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar