Sorotan

Pertarungan Incumbent Lawan Putra Mantan Bupati

Peta Politik Pilkada Kota Blitar 2020

Rahardi Soekarno J.

Pilkada Kota Blitar merupakan salah satu pilkada dari 19 pilkada di Jatim yang akan berlangsung menarik dan patut dicermati. Mengapa menarik?

Ini karena di Kota Blitar, incumbent Wali Kota Santoso akan ditantang putra sulung dari mantan Wali Kota sebelumnya, Samanhudi Anwar bernama Henry Pradipta Anwar. Ketika Samanhudi menjadi Wali Kota Blitar, Santoso adalah wakilnya. Selain itu, di Kota Blitar, ada tiga pasangan calon independen yang akan mencoba peruntungan.

DPP PDI Perjuangan akhirnya secara resmi memberikan rekomendasi kepada Santoso dan Tjutjuk Sunario sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Blitar 9 Desember 2020 mendatang.

DPP PDIP melalui DPD PDIP Jawa Timur mengundang Santoso dan Tjutjuk Sunario beserta perwakilan DPC PDIP Kota Blitar untuk mengambil surat rekomendasi itu di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Jumat (17/7/2020) lalu.

Santoso mengaku siap berlaga pada Pilkada Serentak 2020 di Kota Blitar. DPP PDIP memberikan rekomendasi kepadanya, kata dia, merupakan bukti jawaban atas kinerja yang sudah ia lakukan untuk Kota Blitar saat ini.

Demi tren positif itu, dia mengaku siap berjuang dengan keras melalui Pilkada Serentak 2020 untuk membawa masyarakat Kota Blitar yang lebih sejahtera, cerdas, religius dan membangun daerah yang berdaya saing serta bermartabat.

“Ya dengan semangat rukun agawe santoso kita siap berjuang untuk masyarakat Kota Blitar yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” kata Santoso kepada wartawan.

Santoso yang juga Walikota Blitar dan Tjutjuk Sunario sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini menerima surat rekomendasi dari DPP PDIP dengan Nomor : 1961/IN/DPP/VII/2020.

Melalui surat rekomendasi tersebut, DPP PDIP menginstruksikan DPC PDIP Kota Blitar mendaftarkan Santoso-Tjutjuk ke KPU Kota Blitar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Seluruh kader, anggota partai hingga relawan juga diminta untuk mengawal, memperjuangkan dan memenangkan pasangan Santoso-Tjutjuk di Pilkada Serentak 2020 Kota Blitar. Tjutjuk sendiri saat ini merupakan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim.

Sekadar diketahui, koalisi PDIP dan Partai Gerindra sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan Santoso-Tjutjuk maju di Pilwali Blitar 2002. PDIP memiliki 10 kursi dan Partai Gerindra memiliki dua kursi di DPRD Kota Blitar.

Sedang syarat untuk bisa mengusung calon wali kota dan calon wakil wali kota di Pilwali Blitar 2020 minimal harus memiliki lima kursi di DPRD Kota Blitar.

Tiga Calon Independen

Dari total enam kabupaten dan kota yang terdapat calon independen di Jawa Timur, Kota Blitar adalah yang terbanyak menerima pendaftaran calon walikota dan wakil walikota dengan jumlah tiga pasangan.

Kota kecil dengan jumlah 259 TPS itu mempunyai tiga pasangan calon independen. Hal itu menjadikan Kota Blitar sebagai kota dengan calon independen terbanyak dari lim daerah lain yang serupa, di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Lamongan dan Jember.

“Untuk bisa lolos, setiap pasangan independen harus mampu menyetorkan sebanyak 11.355 dukungan,” ujar Hernawan Miftakhul Khabib selaku Divisi Teknis dan Penyelenggaran.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan tahap pertama berjalan dengan lancar, dan masih ada tahapan kedua terkait dengan perbaikan. Dimana setiap pasangan harus mengumpulkan kekurangan dua kali lipat dari syarat minimal dukungan (syarminduk).

Lanjutnya, KPU Kota Blitar akan memastikan tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan transparan. Sehingga, dapat meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi gaduh pada masyarakat atau pendukung setiap pasangan.

Satu Bakal Paslon Mundur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mengungkapkan, satu pasangan bakal calon yang maju lewat jalur perseorangan di Kota Blitar memutuskan untuk mundur menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Satu pasangan yang tidak menyerahkan dukungan itu yakni pasangan Sumari-Edi Widodo. Sebelumnya, pasangan itu telah mengumpulkan 1.987 dukungan untuk ikut lewat jalur perseorangan di Pilkada Kota Blitar.

“Kami rapat penyerahan perbaikan dokumen dukungan untuk bakal calon perseorangan. Ada tiga bakal pasangan calon yang datang ke KPU, tapi satu pasangan tidak menyerahkan untuk perbaikan dukungan. Singkatnya mundur,” kata Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam.

Sedangkan, dua pasangan telah menyerahkan perbaikan dukungan. Untuk pasangan Purnawan Buchori-Indri Kuswati telah menyerahkan kembali dukungan sebanyak 11.500 dan pasangan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono telah menyerahkan dukungan sebanyak 14.100.

Saat ini, lanjut dia, tim dari KPU Kota Blitar sedang melakukan verifikasi.

“Ini sedang proses penghitungan untuk dukungan dua pasangan bakal calon. Kami masih menunggu apakah dari hasil penghitungan ini memenuhi syarat masuk verifikasi administrasi atau justru tidak memenuhi syarat,” ujar dia.

Sementara itu, KPU Kota Blitar juga masih melakukan proses pencocokan dan penelitian jumlah pemilih di Kota Blitar.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada Kota Blitar 2020 datang ke rumah warga guna memastikan apakah ada yang belum masuk di data atau belum. PPDP juga dibekali dengan protokol kesehatan seperti masker, face shield atau tameng wajah, sarung tangan hingga cairan pembersih tangan. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi Covid-19.

Proses pencocokan dan penelitian data pemilih juga sempat menemui kendala, seperti adanya daerah yang terpaksa dilakukan lockdown atau isolasi daerah.

Penantang Incumbent

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih menjatuhkan dukungan mereka ke Henry Pradipta Anwar untuk maju menjadi calon Wali Kota pada Pilwali Blitar 2020.

Dukungan ke putra sulung mantan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar itu tertulis di surat rekomendasi bernomor 127.1/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang Calon Wali Kota Blitar. Surat rekom ditandatangani langsung Presiden DPP PKS Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal.

Dalam surat itu disebutkan hanya Henry sebagai bakal calon wali kota tanpa bakal Wakil Wali Kota. Sehingga, dengan dukungan dari PKS itu makin memudahkan langkah pencalonan Henry bersama Yasin Hermanto, Ketua DPC PKB Kota Blitar, sebagai calon Wakil Wali Kota.

“Iya memang rekomendasinya ke Mas Henry. Rekomendasi turun pada 8 Juli. Mas Henry sendiri yang menerima,” urai Ketua DPD PKS Kota Blitar dr Leo Sudilaksono.

Leo mengutarakan, PKS menjatuhkan rekomendasi kepada Henry karena dianggap sebagai sosok yang pas dalam mewujudkan Kota Blitar lebih sejahtera. “Selain itu, kami juga satu misi dan visi untuk membangun Kota Blitar lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Henry menyambut baik turunnya rekomendasi dari PKS. Saat ini menurutnya tinggal konsolidasi dan pemantapan tim.

“Yang menjadi pertimbangan kami untuk meminta restu dari PKS, karena kami satu visi. Sekarang tinggal pemantapan tim saja. Kami bersama PKS siap untuk mewujudkan APBD Pro Rakyat jilid III,” kata Henry.

Sebelum PKS, Golkar dan PKB sudah lebih dulu untuk memproklamirkan bakal mendukung Henry Pradipta Anwar berpasangan dengan Yasin Hermanto. Dukungan dari PKB, kini tinggal menunggu rekomendasi dari DPP.

Dengan dukungan tiga partai itu, Henry Pradipta Anwar sudah mengantongi tujuh kursi di DPRD. Empat dari PKB, dua dari Golkar dan satu dari PKS. Sedangkan syarat untuk mencalonkan bakal calon di Pilwali Blitar 2020, sebuah partai harus memiliki minimal lima kursi.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Blitar, Agus Zunaidi mengaku akan memberikan kejutan pada Pilwali Kota Blitar 2020 yang merupakan bagian Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Ia menegaskan PPP akan mengusung calon Wali Kota sendiri dalam perhelatan yang akan berlangsung Desember mendatang itu. “Kami mengutamakan calon dari internal. Tunggu aja dulu, akan ada kejutan,” katanya.

Agus mengutarakan, PPP Kota Blitar lebih baik mengusung bakal calon sendiri daripada menjadi pendukung. Menurutnya, kalah atau menang bukan masalah. Yang terpenting PPP punya nama sendiri di masyarakat karena mengusung calon sendiri.

“Kalah menang biasa dalam berdemokrasi. PPP akan terus berusaha untuk mewarnai percaturan politik di Kota Blitar,” urainya.

Menurut Agus, berdasarkan penjaringan dan hasil rapat pimpinan cabang, ada empat nama yang diusulkan ke DPP PPP. Empat nama itu yakni Henry Pradipta Anwar, Nuhan Eko Wahyudi, Tjutjuk Sunario dan terakhir Galih Saksana.

Nuhan Eko Wahyudi merupakan satu-satunya kader dari PPP. Sementara tiga bakal calon lainnya berasal dari luar PPP. Namun, Henry Pradipta Anwar dan Tjutjuk Sunario sudah lebih dulu mendeklarasikan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota dari partai lain.

“Kalau perlu kami menggelar rapimcab lagi. Daripada kami menjadi pendukung lebih baik pengusung,” jelas Agus.

Agus mengemukakan, PPP memiliki tiga kursi di DPRD Kota Blitar. Saat ini PPP intens menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat yang memiliki dua kursi. Itu karena, untuk mengusung sendiri calon sebuah partai harus memiliki lima kursi.

“Demokrat punya dua kursi. Kalau gabung dengan kami sudah cukup mengusung calon di Pilwali Kota Blitar. Politik kan dinamis, semua bisa terjadi,” urai Ketua PPP Kota Blitar.

Jika PPP jadi berkoalisi dengan Partai Demokrat, maka kemungkinan besar Pilkada Kota Blitar akan diikuti tiga pasangan calon atau lebih. Yakni, pasangan Santoso-Tjutjuk, Henry-Yasin dan pasangan koalisi PPP-Demokrat. Bisa lebih dari tiga paslon, jika dua bakal paslon dari jalur independen lolos verifikasi syarat administrasi.

Pilkada Kota Blitar akan lebih menarik dibandingkan daerah tetangganya, seperti Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang kemungkinan besar hanya diikuti calon tunggal dan melawan bumbung kosong. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar