Sorotan

Peta Politik Pilkada Kabupaten Sumenep 2020

Temmy P

Kabupaten Sumenep menjadi salah satu kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Pilkada Sumenep selalu menjadi isu ‘seksi’ untuk diperbincangkan. Bukan sekadar karena menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang menggelar Pilkada tahun ini, juga karena kerasnya pertarungan di ‘ring’ politik berlabel pesta demokrasi.

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2020 ini punya kemiripan dengan pemilihan 5 tahun lalu. Setidaknya dari sisi jumlah pasangan calon yang akan berlaga. Hanya 2 pasangan yang mencuat untuk Pilkada 2020, yakni Achmad Fauzi – Hj. Dewi Khalifah dan Fattah Jasin – KH Ali Fikri.

Kisah ‘head to head’ pasangan calon pemimpin Sumenep ini akan terulang lagi. Uniknya. Kalau kita menengok lembaran pada Pilkada 2015, kala itu Ach. Fauzi yang mendampingi KH. A. Busyro Karim sebagai calon wakil bupati, berhadapan dengan Hj. Dewi Khalifah yang merupakan calon wakil bupati berpasangan dengan Zainal Abidin sebagai calon bupati.
Tahun ini yang terjadi justru sebaliknya. Ach. Fauzi malah ‘menggandeng’ Hj. Dewi Khalifah untuk berpasangan maju dalam Pilkada.

Posisi Ach. Fauzi sebagai Wakil Bupati Sumenep saat ini, setidaknya menjadi ‘modal cukup’ untuk bertarung. Ditambah amunisi tambahan Hj. Dewi Khalifah yang lebih karib disapa Nyai Eva sebagai Ketua PC Muslimat NU Sumenep agaknya ‘memaksa’ pasangan calon yang akan menantangnya harus punya keberanian cukup.

Ternyata yang punya nyali cukup besar untuk ‘menantang duel’ Ach. Fauzi – Nyai Eva dalam Pilkada memang bukan tokoh ‘kaleng-kaleng’. Kiprahnya selama 30 tahun lebih di dunia birokrasi, membuatnya mampu berdiri tegap menghadang laju Fauzi – Nyai Eva. Dia adalah Fattah Jasin.

Putra asli Sumenep yang akrab dipanggil ‘Gus Acing’. Sebutan untuk kaum priyayi Sumenep. Golongan ‘agus’, demikian warga Sumenep kerap menyebut para keturunan raja. Gelar lengkapnya Raden Bagus (RB) Fattah Jasin. Membaca gelar yang disematkan di depan namanya, warga Sumenep langsung paham bahwa pemilik gelar itu adalah keturunan raja yang berhak atas Asta Tinggi (makam raja-raja Sumenep).

Fattah Jasin beberapa kali menjabat posisi strategis di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur. Selain itu, Fattah Jasin juga pernah didapuk Pakde Karwo sebagai PJ Bupati Pamekasan. Saat ini, ia masih aktif menjabat sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan.

Ketika ditanya alasan utamanya maju sebagai calon Bupati Sumenep, pria berkumis ini menjawab: “ingin mengabdikan diri pada tanah kelahirannya”.

Kini, Gus Acing telah menemukan pasangan yang akan membantunya mendulang suara dalam Pilkada 2020, yakni KH Ali Fikri, seorang kyai muda, pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-guluk.

Konon, proses pencarian bakal calon wakil bupati yang mendampingi Fattah Jasin, melalui jalan terjal dan berliku. Sempat muncul beberapa nama yang disodorkan sebagai pasangan Fattah Jasin. Salah satunya, Ketua Barisan Muda PAN, Khairul Anwar. Kemudian beberapa nama dari kalangan kyai, kabarnya juga ditawarkan untuk mendampingi Fattah Jasin.

Meski akhirnya bulat mengarah harus menggandeng tokoh Guluk-guluk, bukan berarti langsung berlabuh pada nama Kiai Ali Fikri. Justru ada nama lain yang sempat dilirik untuk menjadi pasangan calon wakil bupati bagi Gus Acing. Namun ternyata yang dirasa ‘klik’ dengan Gus Acing adalah KH Ali Fikri yang juga putra almarhum KH Warits Ilyas, tokoh besar PP Annuqayah Guluk-guluk.

Ketika Rekom DPP Tak Selalu Selaras Usulan DPC

Para bakal calon bupati dan wakil bupati itu tentu saja harus berebut tiket berupa rekomendasi dari partai politik sebagai kendaraan untuk melaju di Pilkada. Bagi Ach. Fauzi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, bisa dikatakan tidak ada gangguan berarti untuk mengantongi rekom partainya. Karena semua jajaran partainya solid mendorongnya untuk maju sebagai calon Bupati Sumenep. Ketika rekomendasi berupa SK dari DPP PDI Perjuangan turun, nyaris sekedar menjadi legalitas bahwa Fauzi benar-benar maju Pilkada dari PDI Perjuangan.

Tapi bukan berarti tidak ada persoalan. Untuk bisa mencalonkan diri, PDI Perjuangan mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain, untuk mendapatkan setidaknya 10 kursi sebagai jumlah minimal yang disyaratkan KPU untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Di parlemen, PDI Perjuangan hanya memiliki 5 kursi.

Sedangkan Nyai Eva sebagai pasangannya dalam Pilkada, belum mengantongi rekomendasi dari partainya. Meski posisi Nyai Eva sebagai Ketua DPC Partai Hanura Sumenep, bukan sebuah jaminan bahwa rekomendasi dari DPP akan turun padanya. Nyai Eva sendiri berkali-kali mencoba meyakinkan publik, bahwa dirinyalah yang akan direkomendasikan DPP karena ia telah mengantongi surat tugas dari DPP sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sumenep mendampingi Ach. Fauzi sebagai bakal calon bupati. Namun surat tugas ternyata tinggal surat tugas. Rekomendasi berupa SK dari DPP Partai Hanura justru turun pada pasangan Fattah Jasin – KH Ali Fikri.

Pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri ini boleh dibilang bersinar soal perolehan rekomendasi. Partai-partai besar ‘jatuh hati’ dan mengeluarkan SK dukungan untuk pasangan ini. Yang pertama PKB. Partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Sumenep ini memilih untuk menjagokan Fattah Jasin – Ali Fikri dalam Pilkada. Padahal, dengan 10 kursi yang dimiliki, PKB merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi partai besutan Gus Dur ini ternyata menjatuhkan pilihan pada Fattah Jasin yang bukan asli kader PKB.

Padahal kala PKB membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, tidak sedikit kader tulen PKB yang ikut mendaftar. Sebut saja nama KH Unais Ali Hisyam. Mantan anggota DPR RI ini sejak awal berpolitik telah menetapkan pilihan pada PKB. Ia pun optimis jika rekomendasi DPP akan turun padanya.

Namun kadang memang kenyataan tidak selalu segaris dengan harapan. Apalagi di dunia politik. Saat inilah para bakal calon yang pernah sama-sama mengikuti proses penjaringan di PKB tapi tidak terpilih, diuji kenegarawanannya.

Ada tujuh pendaftar kala PKB membuka penjaringan bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Lima dari tujuh orang itu mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati, yaitu Fattah Jasin, Unais Ali Hisyam, Nurfitriana Busyro Karim, Donny M. Siradj, dan Salahuddin Warits. Sedangkan dua tokoh lain mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati, yaitu Achmad Yunus, dan Nurfaizin.

Cerita serupa juga terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep. Partai yang punya 7 kursi di parlemen ini membuat penjaringan sistem terbuka untuk bakal calon bupati dan wakil bupati, yakni dengan membuka pendaftaran.

Ada enam orang yang mengikuti proses penjaringan melalui PPP. Di posisi sebagai bakal calon bupati yang mendaftar adalah KH. Mohammad Salahuddin A. Warits, Fattah Jasin, dan Donny M. Siradj. Sementara di posisi sebagai bakal calon wakil bupati ialah, KH. Mohammad Ali Fikri A. Warits, M. Yunus, dan Aziz Salim Sabibi.

Dalam proses berjalan, nama yang santer didengung-dengungkan akan terpilih sebagai ‘jagonya’ PPP adalah KH Salahudin A. Warits atau Ra Mamak. Kiai muda ini juga merupakan Ketua DPC PPP Sumenep. Dukungan demi dukungan terus mengalir deras pada Ra Mamak untuk maju sebagai bakal calon bupati berkendaraan PPP.

Bahkan pada 5 Maret 2020, Ra Mamak menerima ‘mandat rakyat’ dari para loyalisnya sebagai bentuk dukungan untuk maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep tahun 2020. Mandat rakyat itu berupa fotokopi puluhan ribu KTP warga Sumenep. Sebuah dukungan yang tidak bisa dibilang main-main.

Namun dalam dunia politik memang sering terjadi banyak kejutan. Salah satunya termasuk rekomendasi dan SK DPP PPP tentang calon yang diusung partai berlambang ka’bah ini. Seolah ‘menafikan’ jerih payah para loyalis, rekom DPP PPP justru jatuh pada KH Ali Fikri A. Warits sebagai calon wakil bupati mendampingi Fattah Jasin sebagai calon bupati.

Kejutan yang sempat membuat sejumlah pihak tercengang, mengingat KH Ali Fikri merupakan saudara kandung Ra Mamak. Apapun, rekomendasi dan SK dari DPP itu telah turun. Sebagai kader partai sejati, tidak ada yang bisa dilakukan selain melaksanakan instruksi partai. Meski masih terjadi letupan kecil di sana-sini, namun bisa teredam mengingat Ra Mamak dan Kiai Fikri masih sedarah.

Kisah yang tak jauh berbeda juga terjadi di tubuh Partai Demokrat. Rekomendasi DPP turun pada pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri. Meski sebenarnya tidak terlalu memgejutkan, rekomendasi itu ternyata tidak segaris dengan surat usulan DPC Partai Demokrat Sumenep tentang bakal calon bupati dan calon wakil bupati.

Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Soengkono Sidik sempat berkisah, ada perbincangan dan sampai pada sebuah kesepakatan dengan PPP untuk berkoalisi dalam Pilkada 2020. Sebagai bentuk keseriusan rencana koalisi tersebut, DPC Partai Demokrat Sumenep mengusulkan nama untuk diusung pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep tahun 2020, yaitu pasangan KH. Moh. Shalahuddin A. Warits dengan H. Soengkono Sidik sebagai kandidat calon bupati-calon wakil bupati.

Usulan itu disampaikan DPC Partai Demokrat Sumenep melalui surat bernomor: 09/DPC.PD/SMP/VII/2020 perihal Permohonan Rekomendasi Bacabup Sumenep. Surat tertanggal 7 Juni 2020 itu ditandatangani oleh H. Soengkono Sidik selaku Ketua DPC dan Indra Wahyudi sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat.

Sebagai langkah nyata surat usulan tersebut, Soengkono Sidik menyebut dirinya telah melakukan langkah ‘turba’. Menggalang dukumgan terutama di wilayah kepulauan.

Namun harapan tinggal harapan. Surat itupun tinggal surat. Karena kenyataannya, rekomendasi dari DPP berbeda dengan usulan DPC. Dengan berbagai pertimbangan, DPP memilih untuk mendukung Fattah Jasin – Ali Fikri dalam Pilkada Sumenep. Karena rekomendasi memang sepenuhnya kewenangan DPP, tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebagai kader militan, selain melaksanakan keputusan partai dengan taat.

Kalau boleh meminjam bahasa yang mendayu-dayu, mungkin Pilkada Sumenep 2020 ini menjadi Pilkada yang ‘meretakkan hati’ banyak orang.

Partai Pendukung Pasangan Calon

Dari 10 partai di parlemen, sudah 8 di antaranya yang menyatakan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Sumenep 2020.

Untuk pasangan Fattah Jasin – KH Ali Fikri, didukung oleh 5 partai di parlemen yakni PKB, PPP, Partai Demokrat, Nasdem, dan Hanura. Plus 1 partai non parlemen, yakni partai Golkar. Sementara pasangan Ach. Fauzi – Hj. Dewi Khalifah didukung oleh 3 partai, yakni PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra. Yang belum menentukan pilihan adalah PBB dan PKS.

Apabila melihat dari jumlah kursi dalam koalisi tersebut, pasangan Ach. Fauzi – Hj. Dewi Khalifah jauh tertinggal dibanding Fattah Jasin – KH Ali Fikri yang diusung oleh koalisi gemuk. Namun politik bukan urusan matematik yang memastikan 1+1 = 2. Ada banyak variabel yang bisa memunculkan surprise-surprise.

Apalagi ini tentang Pilkada yang hitungannya bisa jadi tidak selalu identik dengan hitung-hitungan perolehan suara di Pemilu Legislatif. Kita tinggal menunggu saja di hari Rabu Wage, 9 Desember 2020. [tem/but]

Jumlah Kursi Partai di DPRD Sumenep (Total 50 Kursi)

PKB 10 kursi
PPP 7 kursi
Demokrat 7 kursi
PAN 6 kursi
Gerindra 6 kursi
PDI Perjuangan 5 kursi
Nasdem 3 kursi
Hanura 3 kursi
PKS 2 kursi
PBB 1 kursi





Apa Reaksi Anda?

Komentar